NASIONAL

Demokrat Klaim tak Paksakan AHY Jadi Cawapres Anies

JAKARTA – Belum adanya kesepakatan terkait siapa sosok bakal calon wakil presiden (cawapres) membuat koalisi pengusung Anies Baswedan tak kunjung terbentuk. PKS dan Demokrat sebagai partai yang disebut-sebut akan menjadi rekan koalisi Nasdem untuk mengusung Anies hingga hari ini pun belum resmi menyatakan dukungannya.

Kepala Badan Pembinaan Organisasi, Keanggotaan, dan Kaderisasi (BPOKK) Partai Demokrat Herman Khaeron mengatakan, Demokrat tidak memaksakan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi cawapres mendampingi Anies sebagai syarat koalisi. Dia mengeklaim, pembahasan terkait cawapres tetap mengutamakan kesetaraan.

“Tidak ada paksa-memaksa, tidak paksa-memaksa semuanya dalam kesetaraan, equal partnership prinsip ketiga partai ini. Sehingga semuanya boleh mengusulkan, boleh mendiskusikan, tidak ada memaksakan,” ujar Herman di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (25/1/2023).

Komunikasi antara Demokrat dan Nasdem juga diklaim masih solid. Meskipun, kata Herman, Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali mengungkapkan peluang alternatif koalisi untuk mengusung Anies sebagai capres. “Saya tidak dalam komentar itu karena tidak dalam konteks itu. Konteksnya kan kami sedang membicarakan tiga partai ini untuk menuju Koalisi Perubahan,” ujar Herman.

Ahmad Ali mengatakan, sejak awal Nasdem mengutamakan untuk membahas kriteria cawapres untuk Anies, bukan malah menunjuk langsung sosok yang dinilai tepat menjadi pendampingnya. Adapun kriteria cawapres tersebut dapat dibicarakan setelah adanya deklarasi kerja sama politik yang bersepakat mengusung Anies sebagai capres.

Namun, kata dia, jika sebelum mendeklarasikan koalisi ada partai politik yang memaksakan keinginannya, bukan tak mungkin koalisi tersebut bubar sebelum pengumumannya. “Saya pernah mengatakan, kalau ada partai yang memaksakan keinginannya atau mengunci atau memberikan syarat tertentu untuk mendukung Anies, saya pastikan koalisi ini akan bubar, tidak akan terjadi,” ujar Ali.

Dia mencontohkan, Demokrat yang masih disebut sebagai calon rekan koalisi. Jika Partai Demokrat memaksakan AHY sebagai cawapres dari Anies, kata Ali, hal tersebut sudah tak sesuai dengan prinsip Partai Nasdem yang mengutamakan pembahasan kriteria.

Apalagi, dorongan agar AHY menjadi cawapres untuk Anies sudah digelorakan sebelum adanya deklarasi koalisi. Padahal, kriteria cawapres baru bisa dibahas ketika koalisi antara partai politik terbentuk dan bersepakat mengusung Anies pada Pilpres 2024.

“Kita mencari (calon) wapres itu berdasarkan data-data yang dimiliki. Jadi, kriteria-kriteria itu adalah upaya untuk menutupi kelemahan, yang kurang dari Anies kan, jadi kita cari figur. Bagi Nasdem itu tidak penting siapa figurnya, tapi sesuai dengan kriteria yang kemudian bisa menuntun Anies menjadi pemenang,” ujar Ali.

Ia berharap, partai politik yang ingin menjalin kerja sama dan mengusung Anies sebagai capres memiliki pandangan yang sama. Bahwa jangan memaksakan satu sosok sebelum dideklarasikannya koalisi. “Jadi, kalau itu tidak diterima (keinginannya), Koalisi Perubahan tidak terjadi. Artinya, itu saling mengunci, itu yang sejak awal saya katakan sejak awal bahwa Nasdem menghindari itu. Kita tidak mau membicarakan koalisi setara dan saling mengunci, tapi pada akhirnya membuat persyaratan,” ujar Ali.

“Jangan kemudian membuat analisis sendiri bahwa figur inilah yang paling tepat mendampingi Anies. Kan subjektif kalau kemudian dianggap bahwa satu figur tertentulah yang membuat analisis sendiri dan orang yang dimaksud adalah orang mereka sendiri. Itu kan tidak fair,” ujar anggota Komisi III DPR itu.

Kendati demikian, ia menjelaskan bahwa pendapat-pendapat dari sejumlah partai politik yang mendorong kadernya sebagai cawapres dari Anies merupakan bentuk aspirasi. Hal tersebut dipandangnya sebagai kedaulatan partai untuk menyampaikan pendapatnya. (REP)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.