Di HUT Bhayangkara, Presiden dan DPR Soroti Internal Polri

JAKARTA — Presiden Joko Widodo di upacara Hari Ulang Tahun ke-77 Bhayangkara di Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (1/7/2023), meminta agar Kepolisian Negara RI terus berbenah diri. Tak boleh lagi ada hubungan patron di internal institusi tersebut. Transformasi juga diperlukan supaya kewenangan besar yang dimiliki Polri bisa digunakan untuk kepentingan masyarakat.

Di upacara yang diikuti oleh Kepala Polri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo beserta jajaran kepolisian, itu Presiden Jokowi menyampaikan bahwa institusi Polri ibarat sapu lidi. “Masing-masing lidi harus bersih, lurus, dan kuat yang diikat semangat kesatuan dan sinergitas. Tidak boleh ada blok-blokan, tidak boleh lagi ada patron-patronan,” tutur Presiden dilansir Kompas.

Upacara yang digelar di arena Stadion Utama Gelora Bung Karno itu turut dihadiri Wakil Presiden Ma’ruf Amin dan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono. Hadir pula para menteri Kabinet Indonesia Maju seperti Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

Tampak hadir juga elite partai politik di antaranya Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, dan Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo.

Karena digelar di Stadion Utama GBK, saat melakukan pemeriksaan pasukan, Presiden tak menumpangi mobil, melainkan dilakukan dengan berjalan kaki. Presiden memaklumi hal itu agar rumput stadion tak rusak.

Presiden Jokowi, dalam amanatnya, juga menekankan bahwa tingkat kepercayaan dan tingkat kepuasan rakyat adalah hal penting. Presiden mengapresiasi peningkatan kepercayaan masyarakat kepada Polri yang sudah di atas 70 persen setelah sebelumnya berkisar di 60 persen. Diharapkan, Polri terus berbenah dan mereformasi segala lini.

Untuk itu, Polri perlu menyadari betul kewenangan dan kekuatan Polri yang besar harus digunakan secara benar, tidak boleh disalahgunakan. “Jangan ada lagi persepsi hanya tajam ke bawah, tumpul ke atas,” ujar Presiden.

Perkara di internal Polri juga disoroti kalangan Dewan Perwakilan Rakyat. Lewat keterangan tertulis, Ketua DPR dan juga Ketua DPP PDI-P, Puan Maharani meminta agar Polri segera berbenah diri dan meningkatkan pengawasan internal sehingga bisa memberi pelayanan ke rakyat dengan maksimal.

Anggota Komisi III DPR yang juga Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Habib Aboe Bakar Al Habsyi mengatakan, pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat yang melibatkan bekas Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri Ferdy Sambo, dan kasus narkotika yang melibatkan bekas Kepala Polda Sumatera Barat Inspektur Jenderal Teddy Minahasa memberikan dampak terhadap citra profesionalisme Polri. Dua kasus itu berakibat pada turunnya kepercayaan publik kepada Polri.

Mewujudkan rasa aman

Dengan kewenangan dan kekuatan yang dimiliki, Presiden pun meminta agar Polri dapat memastikan tumbuhnya rasa aman, keadilan, serta rasa diayomi di tengah masyarakat. Kepastian hukum serta kepastian berusaha untuk masyarakat dan pengusaha juga perlu dijaga. Polri juga perlu antisipasi kejahatan dengan teknologi canggih yang jadi tantangan saat ini.

Puan juga mendorong agar Polri mengedepankan keadilan restoratif pada kasus tindak pidana ringan yang melibatkan masyarakat kecil dan rakyat dari kelompok rentan. ”Masyarakat berharap, Polri bisa bekerja secara terbuka, penuh keadilan, dan sigap untuk semua penegakan hukum tanpa menunggu peristiwa viral dahulu,” lanjutnya.

Menurut Habsyi, profesionalisme sebetulnya juga sudah ditunjukkan oleh Polri lewat sejumlah pencapaian dalam menjalankan slogan “Presisi”, singkatan dari prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan. Hal itu di antaranya dukungan Polri menangani pandemi Covid-19, Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20, hingga KTT ke-42 ASEAN.

Untuk menghadapi Pemilihan Umum 2024, baik Puan maupun Habsyi pun berharap agar Polri dapat menjaga independensi dan memprediksi kerawanan jelang pemilu. Dengan profesionalitasnya, Puan meyakini Polri mampu menjaga tahun politik sehingga Pemilu 2024 bisa berlangsung aman, damai, dan gembira.

Listyo dalam laporannya menegaskan Polri berkomitmen melaksanakan seluruh arahan Presiden dalam melaksanakan tugas ke depan. Menurutnya, Polri saat ini memasuki fase transformasi dan akan terus menjaga soliditas. “Polri terbuka dengan masukan dan koreksi masyarakat. Untuk menjaga marwah Polri, segala pelanggaran langsung ditindak tegas,” ucapnya.

Menurutnya, untuk meningkatkan kehadiran Polri di masyarakat, ada program Jumat curhat oleh Kepala Polda, Kepala Polres, sampai Kepala Polsek.

Listyo pun menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat. “Kami mohon maaf atas perbuatan yang menyakiti hati masyarakat. Kami berkomitmen, berusaha keras melakukan perbaikan dan evaluasi untuk selalu berubah jadi lebih baik,” tuturnya.

Sepanjang Sabtu, kepolisian di sejumlah daerah juga menggelar upacara peringatan Hari Bhayangkara yang turut dimeriahkan dengan pertunjukkan seni. Pada perayaan Hari Bhayangkara di Gelora Bung Karno, Jakarta, tanda kehormatan Bintang Bhayangkara Nararya diberikan kepada personel Polri yang dinilai berjasa besar, berani, dan melampaui kewajiban.

Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Poengky Indarti mengatakan kinerja Polri saat ini sudah cukup baik. Menurutnya, sejumlah kasus yang menjerat Polri, termasuk Tragedi Kanjuruhan, memberi pengalaman berharga. “(Kasus-kasus) itu sudah membuat Polri melakukan evaluasi dan pembenahan di internal,” kata Poengky.

Belum tampak

Peneliti Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto mengatakan, proses hukum terhadap anggota Polri yang melakukan pidana, seperti Ferdy Sambo dan Teddy Minahasa, sudah seharusnya dilakukan. Namun, terkait dengan pembenahan organisasi belum tampak secara signifikan karena masih bermunculan berbagai kasus di internal Polri dari daerah, seperti dugaan praktik setoran di Polda Riau.

Menurutnya, perubahan di internal Polri belum sepenuhnya dilakukan karena adanya faksi di internal kepolisian yang terbagi atas kubu progresif dan pro status quo. Saat ini, kubu pro status quo yang mendominasi dan nyaman dengan pelanggaran-pelanggaran yang selama ini terjadi.

Bambang pun mendorong agar siapa pun Kapolri terpilih nanti semestinya dapat mewujudkan perbaikan di internal Polri melalui program konkret, bukan sekadar jargon yang dampaknya tak dirasakan masyarakat. (Z17/COK/JUM/FLO)