NASIONAL

Dwi Fungsi ABRI Kembali Lagi?

JAKARTA – Mabes TNI mengajukan usulan agar prajurit aktif dapat menduduki lebih banyak jabatan di kementerian/lembaga. Hal ini berdasarkan pembahasan internal mengenai perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Laksamana Muda Julius Widjojono membenarkan bahwa saat ini pihaknya sedang melakukan pembahasan internal terkait perubahan UU tersebut. Namun, ia menyebut, pembahasan tersebut belum rampung. “Baru dibahas secara internal Babinkum (Badan Pembinaan Hukum TNI), belum ada persetujuan panglima TNI,” kata Julius kepada wartawan, Selasa (9/5/2023).

Seperti diatur dalam Pasal 47 Ayat 2 UU TNI, disebutkan bahwa prajurit aktif TNI bisa menduduki jabatan di 10 kementerian dan lembaga. Sementara itu, dalam usulan revisi UU TNI, prajurit aktif TNI bisa mengisi posisi di 18 kementerian/lembaga, serta kementerian lain yang membutuhkan.

Julius menjelaskan, landasan usulan TNI tersebut didasarkan pada kenyataan banyaknya prajurit aktif TNI yang memiliki wawasan tentang kepentingan nasional serta keahlian, yang dibutuhkan oleh kementerian dan lembaga. Apalagi, menurut dia, berbagai pembinaan fisik yang dijalani prajurit TNI sejak muda membuat tenaganya masih bisa dimanfaatkan oleh kementerian dan lembaga.

Kemudian, landasan berpikir usulan ini, yaitu kehadiran prajurit aktif TNI dinilai akan memberikan kontribusi terhadap kinerja kementerian dan lembaga lebih baik. ”Prajurit TNI aktif yang masuk kementerian/lembaga adalah mereka yang memang punya keahlian yang dibutuhkan. Jadi, tidak sekadar memasukkan prajurit aktif TNI ke jabatan-jabatan sipil,” ujar Julius, dilansir Republika.

Adapun sebelumnya, prajurit aktif militer hanya bisa menduduki 10 jabatan di kementerian ataupun lembaga. Sedangkan dalam usulan ini, terdapat delapan kementerian serta lembaga tambahan yang bisa diisi personel TNI. Anggota aktif TNI juga bisa masuk ke kementerian atau lembaga lain, yang membutuhkan tenaga dan keahlian prajurit militer sesuai kebijakan presiden.

Delapan kementerian/lembaga tambahan itu adalah Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenkomarves), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Staf Kepresidenan, dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Kemudian, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP), Badan Keamanan Laut (Bakamla), Kejaksaan Agung (Kejagung), serta opsi terbuka untuk kementerian lain.

”Kalau dilihat, Pasal 47 poin 2 itu sebenarnya juga untuk menjadi landasan hukum kehadiran TNI di BNPB, BNPT, Bakamla, dan BNPP. Pasalnya, waktu UU TNI dibuat tahun 2004, badan-badan ini belum ada. Jadi tidak banyak yang baru,” kata Julius.

Ketua Badan Pengurus Centra Initiative, Al Araf mengatakan, usulan tersebut membuat dwi fungsi ABRI kembali lagi. Sebab, hal tersebut akan memberikan lebih banyak ruang untuk TNI menduduki jabatan di instansi sipil.

Selain itu, menurut dia, menempatkan militer di luar fungsinya sebagai alat pertahanan negara juga akan memperlemah profesionalisme militer itu sendiri. ”Profesionalisme dibangun dengan cara meletakkan dia (militer) dalam fungsi aslinya sebagai alat pertahanan negara, dan bukan menempatkannya dalam fungsi dan jabatan sipil lain yang bukan kompetensinya,” ujar Al Araf.

Al Araf mengingatkan, dengan dasar doktrin dwi fungsi ABRI pada masa lalu membuat militer saat itu terlibat dalam politik praktis. Salah satunya, yakni dapat menduduki jabatan sipil di kementerian, DPR, dan kepala daerah.

Dia menilai, perluasan jabatan dalam draf revisi UU TNI itu justru bakal dapat membuka ruang baru bagi TNI untuk berpolitik. ”Ini jadi kemunduran jalannya reformasi dan proses demokrasi di Indonesia yang telah menempatkan militer sebagai alat pertahanan negara,” kata Al Araf.

Dia menambahkan, di negara demokrasi, fungsi dan tugas utama militer adalah sebagai alat pertahanan negara. Militer dididik, dilatih, dan dipersiapkan untuk perang. Dia menekankan, militer tidak dirancang untuk menduduki jabatan-jabatan sipil yang tanpa batas sebagaimana tertuang dalam draf rencana revisi UU TNI. (REP)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.