NASIONAL

Efisiensi KPU Untungkan Negara Rp 302 Miliar

JAKARTA — Efisiensi yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum dari hasil konsolidasi pengadaan logistik Pemilu 2024 menguntungkan negara sekitar 42,76 persen atau setara dengan Rp 302,1 miliar dari total anggaran logistik Pemilu 2024 sebesar Rp 527,8 miliar. Dengan efisiensi tersebut, artinya untuk pengadaan logistik pemilu mendatang, negara tak perlu mengucurkan dana hingga Rp 527,8 miliar, tetapi cukup Rp 302,1 miliar karena ada efisiensi hingga Rp 225,7 miliar.

Hasil konsolidasi pengadaan logistik tahap pertama baru meliputi komponen kotak suara, bilik suara, tinta, segel plastik, dan segel. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi mengatakan, kebutuhan akan logistik pemilu tahap pertama meliputi lima jenis. Pengadaan dilakukan untuk kotak suara sebanyak 4,1 juta unit, bilik suara 3,2 juta unit, segel plastik 24,3 juta buah, tinta 1,6 juta botol, dan segel sebanyak 93 juta keping.

Dari pagu anggaran pengadaan logistik pemilu tahap pertama sebanyak Rp 527,8 miliar, didapatkan efisiensi sebanyak 42,76 persen yang setara dengan Rp 302,1 miliar. Hasilnya, anggaran yang dibutuhkan untuk pengadaan logistik tahap pertama turun menjadi Rp 225,7 miliar.

”Kami memanggil calon-calon penyedia untuk melakukan konsolidasi. Alhamdulillah, tiap-tiap penyedia bisa menurunkan harga penawaran sehingga jika ditotal ada efisiensi hingga 42,7 persen,” kata Hendar seusai Penandatanganan Kontrak Payung Konsolidasi Pengadaan Logistik Pemilu 2024 Tahap Pertama di Kantor LKPP, Jakarta, dilansir Kompas, Senin (18/9/2023).

Lebih jauh Hendar menuturkan, ada sembilan isu yang diperhatikan dalam pengadaan logistik pemilu. Isu tersebut adalah jumlah volume logistik yang relatif sangat besar, sebaran kondisi geografis yang sangat beragam, jadwal yang sangat ketat, kesiapan sumber daya manusia, dan kemampuan pelaku usaha. Selanjutnya adalah spesifikasi teknis yang sangat presisi, ketidakpastian bakal calon, peningkatan produk dalam negeri, serta pemberdayaan pelaku usaha mikro kecil (UMK).

Oleh karena itu, LKPP dalam melakukan pengadaan logistik pemilu menerapkan prinsip kehati-hatian, transparan, pro terhadap produk dalam negeri, serta melibatkan pelaku UMK. Dengan demikian, pemilu akan berdampak pada pelaku ekonomi dalam negeri melalui pengadaan berbagai logistik pemilu.

”Kami meyakini Pemilu 2024 akan menjadi salah satu momentum untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi karena ada belanja logistik dan kampanye,” ucapnya.

Identifikasi

Ketua KPU Hasyim Asy’ari mengatakan, pengadaan logistik pemilu tahap pertama menunjukkan bahwa tahapan pemilu terus berjalan. Sebab, pengadaan sebagian logistik yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan pemungutan suara sudah mulai dilakukan. Nantinya, akan kembali dilakukan pengadaan logistik pemilu tahap kedua yang meliputi, antara lain, surat suara dan formulir.

”Untuk sampai ke kontrak payung ini, prosesnya tidak singkat. Kami di KPU dan LKPP sudah sejak dua tahun terakhir mengidentifikasi apa saja keperluan logistik alat pemungutan suara untuk Pemilu 2024,” katanya.

Menurut Hasyim, pengadaan logistik pemilu membutuhkan perencanaan yang rigid. Pengadaannya harus tepat waktu, jumlah, sasaran, kualitas, dan harga. Keberadaan LKPP pun sangat membantu dalam mekanisme pengadaan logistik melalui katalog nasional. Bahkan bisa dilakukan penghematan anggaran pengadaan logistik hingga Rp 302 miliar. (KOM)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.