NASIONAL

Gunung Es Korupsi Dana Hibah

JAKARTA – Setelah menangkap Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Timur, Sahat Tua Simandjuntak, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi beringsut menelusuri skandal pengelolaan dana hibah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Timur. Komisi antirasuah menduga marak terjadi penyelewengan pada penyaluran dana yang saban tahun menyedot anggaran daerah senilai triliunan rupiah tersebut.

Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri, mengatakan lembaganya tengah melengkapi pembuktian untuk membongkar suap yang menyeret Sahat. Namun komisi antirasuah juga mengembangkan penyelidikan berbasis data dan informasi di seputar kasus ini. “Termasuk soal pelaksanaan penyaluran dan pemanfaatan dana hibah itu sendiri,” kata Ali dilansir Tempo, Sabtu (17/12/2022).

Ali pun berharap masyarakat melapor ke KPK jika memiliki informasi dugaan penyelewengan dana hibah di Jawa Timur. Pelaporan dapat dilakukan melalui layanan call center 198 atau situs web resmi KPK.

Sebelumnya, pada Rabu (14/12) lalu, KPK menangkap Sahat di Gedung DPRD Jawa Timur, Surabaya. Sahat diduga menerima uang suap senilai Rp 5 miliar untuk membantu pengusulan dan pemberian dana hibah. Dalam penangkapan itu, penyidik menemukan duit Rp 1 miliar yang diduga sebagai bagian dari hasil penyuapan.

Selain menangkap Sahat, KPK meringkus Abdul Hamid dan Ilham Wahyudi yang disinyalir sebagai pemberi suap. Hamid adalah Kepala Desa Jelgung, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang, yang menjadi Koordinator Kelompok Masyarakat (Pokmas). Sedangkan Ilham adalah Koordinator Lapangan Pokmas. Penyidik turut menangkap Rusdi, staf tenaga ahli Sahat yang disinyalir menjadi perantara suap. Seperti Sahat, mereka juga telah ditetapkan sebagai tersangka.

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan pemberian duit kepada Sahat ditengarai sebagai pemulus agar Pokmas yang dipimpin Hamid dan Ilham kembali kebagian dana hibah tahun anggaran 2023 dan 2024. Sebelumnya, pada anggaran 2021 dan 2022, mereka telah menerima dana hibah masing-masing tahun senilai Rp 40 miliar.

Dari realisasi anggaran dua tahun terakhir, KPK menduga Sahat dan komplotannya bersekongkol untuk mengentit dana hibah. “Tersangka STPS (Sahat) juga mendapat bagian 20 persen dari nilai penyaluran dana hibah. Sedangkan tersangka AH (Abdul Hamid) mendapatkan bagian 10 persen,” ucap Tanak. Penyuapan kali ini ditengarai untuk mengulang tabiat tersebut.

Korupsi Dana Hibah Diduga Masif

Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur dari Fraksi Partai Bulan Bintang, Mathur Husyairi, mengatakan kasus yang menjerat Sahat merupakan pucuk gunung es dari amburadulnya tata kelola pengajuan dan penyaluran dana hibah. Korupsi dana hibah di Jawa Timur, kata dia, disinyalir telah berlangsung bertahun-tahun.

Menurut dia, belanja hibah di Jawa Timur setiap tahun mencapai Rp 6-9 triliun. “Tapi temuan kerugian negaranya mencapai Rp 1-3 triliun tiap tahun,” kata Mathur. Potensi kerugian negara itu sebenarnya telah terendus dalam hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Timur.

Mathur menjelaskan, potensi korupsi itu muncul ketika Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengalokasikan anggaran dana hibah. Pada APBD Jawa Timur 2021, misalnya, alokasi belanja hibah mencapai Rp 9,26 triliun, seperempat dari total belanja daerah. Pemegang kuasa anggaran belanja hibah itu dibagi dua, yakni Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengelola sebesar 60 persen dan DPRD Jawa Timur 40 persen.

Dengan alokasi dana hibah via DPRD tersebut, setiap anggota parlemen daerah kebagian pagu anggaran sekitar Rp 8 miliar per tahun. Dana itu dapat digunakan ketika anggota Dewan menerima usulan kebutuhan dari masyarakat. Peruntukannya beraneka macam, dari pembangunan yayasan, sekolah, kendaraan operasional, pembangunan jalan, irigasi, tempat ibadah, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat. “Ini seharusnya dilekatkan pada program masing-masing satuan kerja perangkat daerah, bukan justru dalam bentuk dana hibah yang dikuasakan ke DPRD dengan dalih dana aspirasi,” ucap Mathur.

Persoalannya, evaluasi terhadap anggaran belanja hibah juga minim. Pemerintah Provinsi Jawa Timur, kata Mathur, terkesan membatasi upaya untuk mengevaluasi penyaluran dana hibah. Dia menyoal terbitnya Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 188/143/013.1/2019 serta Nomor 188/12238/013.1/2020 tentang Monitoring dan Evaluasi Hibah atau Bantuan Sosial.

Surat edaran itu menyatakan kegiatan monitoring dan evaluasi penyaluran dana hibah hanya dilakukan secara administratif. Surat edaran itu juga melarang dilakukannya monitoring dan evaluasi ke lokasi kegiatan atau lembaga penerima hibah.

Peneliti dari Center for Islam and Democracy Studies (Cide), Ahmad Annur, mengatakan indikasi korupsi dana hibah telah tampak dalam laporan hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2019. Audit tersebut menemukan potensi kerugian negara senilai Rp 2,9 triliun akibat penyaluran dana hibah yang tak disertai laporan pertanggungjawaban. “Hal yang sama terjadi pada 2020 dan 2021, dengan masing-masing nilai kerugian negara Rp 1,6 triliun,” ucap Annur.

Menurut dia, Cide juga pernah menelusuri persoalan ini di Madura. Di lapangan, kata Annur, dana hibah justru diperdagangkan oleh kepala desa dan koordinator Pokmas. Setiap desa disinyalir berebut menyuap pejabat pemegang kuasa anggaran agar kecipratan dana hibah. “Dari tingkat anggota DPRD dijual dengan pungutan 25 persen dari nilai pagu dana hibah,” ujarnya. Di tingkat penerima dana hibah seperti Pokmas, koordinator kelompok juga ikut memangkas duit. Walhasil, realisasi dana hibah untuk program hanya sekitar 55 persen dari anggaran yang tersedia. (TEM)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.