Istana Tegaskan Tak Ada Anggaran untuk Isu Jokowi Tiga Periode
JAKARTA – Sekretaris Kabinet Pramono Anung menegaskan tidak ada anggaran, baik di Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, maupun Kantor Staf Presiden, untuk kegiatan-kegiatan terkait isu tiga periode jabatan presiden ataupun penundaan Pemilu 2024. Pernyataan Presiden Joko Widodo yang disampaikan berulang kali terkait isu tersebut pun dinilai sudah cukup jelas ditangkap publik.
”Pertama, tidak ada anggaran, baik di Setneg, Setkab, maupun KSP (Kantor Staf Presiden) mengenai hal ini, sehingga dengan demikian clear terhadap hal itu. Presiden telah empat kali menyampaikan kepada publik, yang terakhir tanggal 30 Maret (2022) di Borobudur. Saya yakin apa yang disampaikan oleh Presiden sudah cukup jelas ditangkap oleh publik,” kata Pramono Anung dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR, di Jakarta, Senin (4/4/2022). Selain Pramono, rapat kerja Komisi II ini juga dengan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, KSP, dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.
Dalam pernyataannya yang terakhir di Borobudur, Presiden menekankan pentingnya konstitusi ditaati dan dipatuhi. Konstitusi mengatur pembatasan dua periode jabatan presiden. Selain itu, pemilu harus digelar setiap lima tahun sekali.
Pramono juga menyampaikan bahwa mengamendemen konstitusi tidaklah mudah. ”Bahwa kemudian masih ada yang mencoba, namanya juga mencoba. Tetapi, kan kami tahu, untuk mengubah, apalagi melakukan amendemen Undang-Undang Dasar tidak mudah. Dan itu akan membuka kotak pandora ke mana-mana. Saya yakin ini menjadi pelajaran karena saya termasuk menjadi bagian di tahun 1999 ketika amendemen itu dilakukan,” ujarnya.
Ihwal harapan agar tidak ada anggaran negara, apalagi dari tiga instansi di lingkaran Presiden, yakni Kemensetneg, Sekretaris Kabinet, dan KSP, untuk isu Presiden Jokowi tiga periode atau penundaan pemilu, menjadi salah satu poin yang dilontarkan anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Mardani Ali Sera.
”Untuk Pak Pram (Pramono Anung), Pak Pratik (Pratikno), sama Pak Moeldoko ini saya barusan baca Kompas, ya, tentang (artikel berjudul) Sesepuh Bangsa. Profesor William Liddle ini mengatakan akan ada sidang umum untuk perpanjangan masa jabatan presiden,” kata Mardani sembari menunjukkan koran Kompas yang terbuka di lembar Opini halaman 7.
Mardani pun menyampaikan hal terkait Apdesi yang juga ditanyakan anggota Komisi II DPR lainnya. ”Kemarin, saya baca Kompas, full cerita tentang kronologisnya Apdesi tanggal 28 Maret diundang malam, acara tanggal 29. Pertanyaan saya kepada tiga pembantu utama Presiden, mudah-mudahan tidak ada anggaran digunakan untuk kegiatan-kegiatan isu tiga periode atau penundaan karena itu sangat-sangat bertentangan dengan konstitusi. Kalaupun isu itu ada, biarkan jadi isu elite yang akan diputuskan oleh para pimpinan partai,” jelasnya.
Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Ihsan Yunus, pada rapat kerja tersebut juga mempertanyakan soal deklarasi dukungan tiga periode yang dilakukan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesai (Apdesi) di bawah pimpinan Surta Wijaya.
”(Hal) Ini harus kami tanyakan karena salah satu dari fungsi Setneg adalah dukungan teknis, administrasi, dan analisis dalam penyelenggaraan hubungan dengan lembaga daerah. Ini berarti di tempat Bapak (Pratikno). Apakah ini memang sudah pernah dibahas? Bagaimana Bapak melihat isu ini? Bagaimana kemudian lembaga daerah bisa seolah-olah melaksanakan politik praktis seperti yang sudah dipertontonkan kepada kita semua?” kata Ihsan.
Mardani meminta jawaban dari tiga pembantu utama Presiden tersebut sehingga dirinya bisa menyampaikan kepada masyarakat bahwa tidak ada gerakan untuk tiga periode Presiden Jokowi. ”Ini penting karena Whatsapp-nya masuk terus nih Mas Pram. Di sini ada deklarasi, di sini ada deklarasi. Saya yakin tidak ada kaitan dengan tiga mitra utama kita di Komisi II untuk hal ini. Karena kemarin Kompas juga mendetailkan berapa banyak dana diperlukan untuk mengumpulkan sedemikian banyak orang dan lain-lain. Sehingga saya bisa dengan tegas menyampaikan kepada masyarakat,” kata Mardani.
Terkait acara Apdesi, Pratikno menjelaskan bahwa saat acara tak ada deklarasi dukungan Presiden Jokowi tiga periode. Ia tahu persis karena turut hadir mendampingi Presiden saat itu.
”Bapak Presiden hadir di acara tersebut. Jadi, Bapak Presiden menerima undangan. Sebagai apresiasi terhadap desa, Pak Presiden hadir. Dan, perlu kami tegaskan, waktu Pak Presiden ada di ruang tersebut tidak ada pernyataan deklarasi apa pun. Jadi, kalaupun ada deklarasi, itu di luar pengetahuan kami, karena kami memang statusnya diundang dan deklarasi yang dilakukan, yang kami baca di media itu, dilakukan belakangan setelah kami meninggalkan tempat,” katanya. (KOM)
