Janji Yudo dalam Sebelas Bulan
JAKARTA – Laksamana Yudo Margono menjanjikan sejumlah perbaikan di lingkup internal TNI ketika menjadi Panglima TNI nantinya. Janji perbaikan itu dituangkan dalam empat program prioritas.
Keempat program prioritas tersebut adalah percepatan pembangunan sumber daya manusia, peningkatan kesiapan operasional personel dan alutsista, penguatan implementasi konsep gabungan dalam komando gabungan wilayah pertahanan (kogabwilhan), serta melanjutkan reformasi birokrasi dan kultur organisasi TNI.
“Prajurit TNI yang profesional dilengkapi dengan alutsista yang modern akan menjadikan TNI sebagai kekuatan utama pertahanan negara yang tangguh,” kata Yudo saat menjalani uji kelayakan dan kepatutan di Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Jumat (2/12/2022).
Ia mengatakan perlu ada perubahan dalam kesiapsiagaan TNI yang harus semakin cepat, yakni kesiapsiagaan dalam hitungan jam. Maka, ketika terjadi gangguan pertahanan dan keamanan negara, kekuatan TNI mampu merespons dengan cepat.
Kepala Staf TNI Angkatan Laut itu juga berjanji mengerahkan seluruh upaya untuk menjamin agar tidak ada prajurit yang bersikap arogan terhadap rakyat. Ia akan mendorong terwujudnya prajurit yang tegas tapi tetap humanis.
Jumat pekan lalu, Yudo menjalani uji kelayakan dan kepatutan sebagai calon Panglima TNI di Komisi Pertahanan DPR. Uji kelayakan ini diawali dengan pemaparan visi-misi Yudo, lalu dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab yang berlangsung secara tertutup.
Yudo merupakan calon tunggal Panglima TNI yang diajukan Presiden Joko Widodo ke DPR untuk menggantikan Jenderal Andika Perkasa. Andika akan pensiun pada Desember tahun ini. Namun Yudo nantinya hanya menjabat Panglima TNI selama 11 bulan. Pria kelahiran Madiun, Jawa Timur, pada 1965 ini akan pensiun pada November 2023.
Ketua Komisi Pertahanan DPR, Meutya Viada Hafid, mengatakan Komisi I secara bulat menyetujui Yudo menjadi Panglima TNI. “Kami menggunakan musyawarah untuk mufakat, tidak ada voting,” kata Meutya saat membacakan keputusan komisinya.
Meutya juga menyampaikan beberapa poin janji Yudo ketika menjadi Panglima TNI, di antaranya urusan peningkatan profesionalisme prajurit. Yudo berjanji memperhatikan kesejahteraan prajurit dengan mendorong adanya kenaikan anggaran TNI. “Beliau menyampaikan akan mengusahakan kenaikan uang lauk-pauk prajurit,” ucap Meutya.
Politikus Partai Golkar ini yakin Yudo akan mampu merealisasi visi-misinya, meski hanya 11 bulan menjabat Panglima TNI . Jika tidak, panglima TNI berikutnya dapat melanjutkan program Yudo tersebut. “Menyelesaikan satu tugas itu tidak harus satu panglima, bisa berkesinambungan. Jadi, program beliau (Yudo) bisa diteruskan oleh panglima berikutnya,” ujar Meutya.
Ia mencontohkan soal penanganan konflik di Papua. Yudo diyakini akan meneruskan upaya yang dilakukan Jenderal Andika Perkasa untuk mengatasi konflik di Papua.
Anggota Komisi I DPR, Muhammad Farhan, berpendapat bahwa Yudo akan sulit membuat terobosan karena hanya 11 bulan menjabat Panglima TNI. Karena itu, ia berharap Yudo menciptakan program keberlanjutan, yaitu agenda yang sudah dijalankan pendahulunya. “Terutama pembinaan personel, khususnya kesejahteraan prajurit,” kata Farhan.
Politikus Partai NasDem itu mengatakan Yudo juga mesti melanjutkan upaya reformasi TNI. Agenda reformasi ini sudah dilakukan Andika Perkasa dengan memastikan bahwa perwira TNI tidak kebal hukum.
Anggota Komisi I DPR lainnya, Arwani Thomafi, mengatakan Yudo semestinya memprioritaskan pemenuhan rencana strategis TNI, peningkatan mutu sumber daya manusia, dan peningkatan kesejahteraan prajurit. Selain itu, kata Arwani, Yudo harus menjaga netralitas militer menjelang Pemilu 2024.
Politikus Partai Persatuan Pembangunan itu berharap Yudo tetap memprioritaskan reformasi TNI. Upaya reformasi itu dapat dituangkan dalam revisi Undang-Undang TNI nantinya. (TEM)
