NASIONAL

Jokowi Ancam Tutup Pabrik Penyebab Polusi

JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan pemerintah akan memberikan sanksi kepada industri yang tidak memenuhi standar operasional dan berkontribusi menyebabkan pencemaran udara di Jabodetabek. Bahkan, Jokowi menegaskan akan menutup industri-industri yang masih membandel dan tidak menggunakan sistem scrubber untuk menghilangkan polutan dari gas buang hasil proses industrinya.

“Sanksi pasti dan bisa ditutup. Saya kemarin di rapat sudah sampaikan, kalau tidak mau memperbaiki, tidak pasang scrubber, tegas untuk ini,” ujar Jokowi seusai meninjau SMKN Jawa Tengah di Kota Semarang, dilansir Republika, Rabu (30/8/2023).

Jokowi menyampaikan, tindakan tegas dari pemerintah perlu dilakukan karena polusi udara sangat berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat. Menurut Jokowi, pencemaran udara di Jabodetabek ini membutuhkan penanganan bersama dari seluruh pihak.

Selain itu, ia juga menekankan pentingnya peralihan moda transportasi pribadi ke transportasi massal untuk mengurangi jumlah kendaraan yang melintas.

“Dibutuhkan usaha bersama-sama semuanya, yang dilakukan juga semuanya harus melakukan. Perpindahan dari transportasi pribadi ke transportasi publik, ke transportasi massal,” kata dia.

Untuk mengatasi polusi udara di Jabodetabek, Jokowi juga meminta agar perkantoran diwajibkan menanam pohon sebanyak-banyaknya. Pemerintah, kata Jokowi, juga telah melakukan modifikasi cuaca TMC, menerapkan kebijakan work from home (WFH), serta melakukan pengawasan terhadap operasional berbagai industri, termasuk PLTU. Meski demikian, Jokowi menyebut bahwa upaya untuk mengatasi polusi udara membutuhkan waktu.

“Kepada sepeda motor, mobil, kita cek semuanya emisinya. Saya kira ini memang perlu kerja total, kerja bersama-sama, tetapi memerlukan waktu, tidak bisa langsung. Termasuk pemakaian mobil listrik, banyak yang kita kerjakan untuk menyelesaikan ini, tapi memang bertahap,” ujar Jokowi.

Sebelumnya, pemerintah telah memberikan sanksi administratif terhadap 11 entitas usaha yang menjadi salah satu sumber pencemaran udara di Jabodetabek. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar menyebut ke-11 entitas usaha yang dikenai sanksi tersebut bergerak di industri batu bara, peleburan logam, pabrik kertas, dan arang.

“Yang sudah dilakukan kemarin sampai dengan tanggal 24 dan sudah dikenakan sanksi administrasi yaitu 11 entitas. Sanksinya sanksi administratif,” ujar Siti.

Siti menjelaskan, berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan, ke-11 entitas usaha tersebut tidak memenuhi standar yang ditetapkan. Karena itu, unit usaha yang dikenai sanksi tersebut harus memenuhi standar-standar pengoperasian.

“Artinya, berdasarkan hasil pemeriksaan, dilihat hal-hal apa yang enggak sesuai dengan standar dan mereka harus penuhi,” ujar Siti.

Menurut Siti, pemeriksaan terhadap unit usaha di sekitar Jabodetabek ini akan dilakukan hingga 4-5 pekan ke depan. Kementerian LHK, kata Siti, telah melakukan identifikasi dan pemeriksaan terhadap 161 unit usaha di enam titik lokasi yang lokasinya dekat dengan pengamatan peralatan di kementerian.

Ia mencontohkan, sejumlah titik yang selalu konsisten tidak sehat yakni seperti di Sumur Batu dan Bantargebang, yaitu sebanyak 120 unit usaha. Kemudian, di sekitar Lubang Buaya ada 10 unit usaha, di Tangerang ada tujuh unit usaha, di Tangerang Selatan ada 16 unit usaha, dan di Bogor ada 10 unit usaha.

Siti juga telah meminta pemimpin daerah setempat agar melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap para pelaku usaha juga masyarakat agar bisa menjaga lingkungan.

Siti menilai sanksi penegakan hukum merupakan instrumen terakhir yang bisa diterapkan jika unit usaha yang dikenai sanksi tidak bisa memenuhi kewajibannya.

Bentuk pansus

Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris mempertanyakan komitmen pemerintah dalam mengatasi permasalahan polusi udara. Jika tak ada keseriusan dari pemerintah untuk mengatasi persoalan tersebut, bukan tak mungkin DPR akan membentuk panitia khusus (pansus) tentang polusi udara.

“Teman-teman komisi lain setuju kok kita bikin pansus biar pemerintah serius. Karena apa? Karena ini menyangkut nyawa, menyangkut kita semua, menyangkut anak-cucu kita,” ujar Charles dalam rapat kerja dengan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, Rabu (30/8/2023).

Saat ini, ia melihat belum adanya keseriusan pemerintah dalam mengatasi persoalan polusi udara. Sebab, setiap kementerian/lembaga menjalankan kebijakannya sendiri-sendiri tanpa ada sinergi satu sama lain.

Salah satunya saat Budi menyampaikan pandangan tentang solusi permasalahan polusi udara di sektor kesehatan. Namun, pandangannya itu belum menjadi sebuah kebijakan dan disinergikan dengan kementerian lain.

“Saya senang sekali tadi yang dipaparkan Pak Menteri, ada strateginya, ada data yang dampaknya seperti apa, tapi secara keseluruhan pemerintah belum bekerja secara bersama-sama mencari solusi dan melakukan apa. Ini belum kelihatan,” ujar Charles.

Ia juga mempertanyakan komitmen pemerintah dalam mengatasi sejumlah persoalan. Sebab, masalah polusi udara baru menjadi perhatian pemerintah ketika hal tersebut viral di media sosial.

“Sejujurnya saya sedih melihat bagaimana permasalahan diselesaikan di republik ini. Sering kali pola penyelesaian masalah itu, pola pemadam kebakaran dan berdasarkan viral atau tidaknya suatu masalah,” ujar Charles.

Dalam rapat tersebut, Budi telah melapor kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait penanganan polusi udara. Salah satu yang disampaikannya adalah cara Cina dalam mengatasi masalah tersebut dan, menurut dia, dapat diterapkan di Indonesia.

Jika negara-negara lain mengatasi masalah polusi udara dalam waktu 25 tahun, Cina justru dapat mengatasinya dalam enam hingga tujuh tahun. Menurut dia, cara dari negara Tirai Bambu itu dapat ditiru oleh Indonesia.

“Ini detail yang sudah dilakukan di Cina, ya. Ini sudah kita kirim juga ke Kantor Presiden agar kita bisa tiru sajalah,” ujar Budi.

Salah satu cara China dalam mengatasi persoalan polusi udara adalah dengan melakukan tes dan pengawasan atau surveilans. Hal yang sama juga dilakukan saat negara tersebut menghadapi pandemi Covid-19.

“Kalau dipantau ternyata (kualitas udara) jelek, dia kirim mobil-mobilnya ini mungkin bisa ngecek sumbernya dari mana. Apakah ini sumbernya, misalnya, oh, Bekasi jelek, kirim mobil. ‘Apakah sebenarnya PLTU? Oh, bukan, ternyata dari pembakaran sampah Bantargebang,'” ujar Budi. (REP)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.