NASIONAL

‘Kami Mengusung Politik Identitas’

JAKARTA – Di tengah narasi agar tidak menggunakan politik identitas, Partai Ummat justru menegaskan akan memakai cara tersebut. Ketua Umum DPP Partai Ummat Ridho Rahmadi mengatakan, berpolitik dengan mengusung identitas Islam merupakan salah satu strategi partai besutan Amien Rais itu untuk memenangkan Pemilu 2024.

“Kita akan secara lantang mengatakan, ya, kami Partai Ummat, dan kami adalah politik identitas,” kata Ridho dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Pertama Partai Ummat di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Senin (13/2/2023).

Ridho menjelaskan, partainya bersikap demikian karena narasi menentang politik identitas adalah wacana menyesatkan. Sebab, menentang politik identitas berarti sama saja dengan menghilangkan moralitas agama dalam dunia politik. Akibatnya, politik akan kehilangan arah dan terjebak dalam moralitas yang relatif dan etika yang situasional.

“Ini (wacana menentang politik identitas, Red) adalah proyek besar sekularisme yang menghendaki agama dipisah dari semua sendi kehidupan, termasuk politik. Dengan demikian perlu dipahami bahwa sesungguhnya justru politik identitas adalah politik yang Pancasilais,” ujar Ridho.

“Partai Ummat secara khusus akan melawan, dengan cara yang beradab dan elegan, narasi latah yang kosong dan menyesatkan, yaitu politik identitas,” kata Ridho menambahkan.

Dengan semangat politik identitas, kata Ridho, partainya akan membangun perjuangan dari masjid, sebagaimana Rasulullah SAW ketika melakukan setelah hijrah. Pasalnya, bagi umat Islam, masjid tidak hanya tempat ibadah.

“Bagi umat Islam, selain tempat ibadah, masjid seharusnya menjadi pusat inkubasi ide dan etalase gagasan, menjadi ruang pertemuan pikiran untuk menyusun rencana dan strategi keumatan, dan menjadi titik nol sebuah perjuangan, termasuk di dalamnya jihad politik,” ujarnya.

Ridho pun mempertanyakan aturan yang melarang aktivitas politik di masjid. Menurut dia, politik gagasan seharusnya boleh dibicarakan di masjid. Larangan seharusnya hanya untuk politik provokasi dan adu domba.

Narasi melawan politik identitas terus digaungkan oleh pejabat publik, termasuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin. Dalam pidatonya di Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD pada Agustus 2022, Jokowi menegaskan agar tak ada lagi politik identitas, politisasi agama, serta polarisasi sosial dalam penyelenggaraan pemilu.

“Saya ingatkan, jangan ada lagi politik identitas. Jangan ada lagi politisasi agama. Jangan ada lagi polarisasi sosial,” ujar Jokowi.

Ia mengatakan, demokrasi di Indonesia harus semakin dewasa. Konsolidasi nasional dinilainya juga perlu untuk terus diperkuat. Ia juga berharap adanya dukungan dari semua lembaga negara untuk menjaga dan membangun demokrasi di Indonesia serta memperkokoh ideologi bangsa.

Presiden Jokowi pun mengulang narasi penolakan politik identitas pada Januari lalu. Dalam arahannya pada acara Rakornas Kepala Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah se-Indonesia, di Sentul, Bogor, Jawa Barat, ia tidak ingin masyarakat menjadi korban politik identitas pada Pemilu 2024.

“Masalah stabilitas politik dan keamanan menuju pada Pemilu 2024, saya minta betul-betul saudara-saudara bisa menjaga situasi kondusif. Menjaga agar masyarakat kita tidak menjadi korban politik. Namanya politik identitas,” kata Jokowi.

Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin pun saat kunjungan ke pondok pesantren pada Oktober tahun lalu mengingatkan elite politik dan partai politik peserta Pemilu 2024 untuk tidak memainkan isu politik identitas demi mengejar kemenangan. Ma’ruf meminta semua pihak untuk menahan diri dari isu-isu yang memicu konflik di masyarakat.

“Pemerintah melalui berbagai kementerian/lembaga kemudian partai-partai politik juga jangan mengusung isu-isu yang sifatnya itu politik identitas, kemudian jangan menimbulkan isu-isu yang bisa memicu konflik di bawah. Kita sudah sepakat tidak menggunakan politik identitas di dalam pemilu nanti, 2024. Jadi, kesadaran elite-elite politik juga pokoknya semua pihak,” ujar dia.

Wapres Ma’ruf juga meminta Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) untuk terus mengantisipasi ancaman pergerakan yang menjurus ke arah radikal menjelang Pemilu 2024 mendatang. Mantan ketua umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu tidak menutup kemungkinan politik identitas juga berpeluang dimanfaatkan kelompok-kelompok radikal.

“Pilpres jangan sampai kelompok-kelompok radikal kemudian menggunakan dengan, misalnya, mendorong adanya politik identitas. BNPT sudah pasti akan lebih intens menghadapi ini dan menyasar berbagai pihak yang kemungkinan ada kelompok-kelompok radikal. Dan dari kalangan untuk keamanan intelijen jangan membiarkan adanya kelompok ini muncul,” ujarnya. (REP)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.