NASIONAL

Kedodoran Kejar Target Proyek Infrastruktur Internet

JAKARTA – Berawal dari temuan 12.548 titik yang tak terjangkau sinyal Internet pada 2020, Kementerian Komunikasi dan Informatika bermimpi memperluas akses layanan 4G. Tak tanggung-tanggung, sebanyak 7.904 desa di wilayah tertinggal, terluar, dan terdepan (3T) ditargetkan memiliki stasiun pemancar atau base transceiver station (BTS) dalam waktu dua tahun.

Kementerian, melalui badan layanan usaha miliknya, yaitu Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti), merencanakan pembangunan BTS 4G di 4.200 lokasi pada 2021 dan sisanya diselesaikan pada tahun berikutnya. Pemancar tersebut tersebar di pelosok Kalimantan, Nusa Tenggara, Sumatera, Maluku, Sulawesi, Papua, dan Papua Barat.

Namun target itu tak tercapai. Direktur Utama Bakti, Anang Lutfi, menyatakan seluruh proyek baru akan rampung pada 2023. “Faktanya, ketiga vendor kedodoran semua menyelesaikan ini. Tidak ada yang sesuai dengan target,” ujarnya, pada Rabu lalu.

Bakti bekerja sama dengan tiga kontraktor untuk menggarap proyek ini. Masing-masing berupa konsorsium yang terdiri atas pemilik izin jaringan tertutup dan izin BTS. Mereka adalah konsorsium Lintasarta, Huawei, dan Surya Energi Indotama yang bertugas di wilayah Papua Barat; serta konsorsium Infrastruktur Bisnis Sejahtera (IBS) dan ZTE Indonesia di wilayah Papua.

Adapun konsorsium terakhir adalah gabungan FiberHome, Telkom Infra, dan Multi Trans Data yang bakal mendirikan pemancar di Sumatera, Kalimantan, Nusa Tenggara Tenggara, Maluku, serta Sulawesi.

Pemerintah sempat memberikan perpanjangan waktu untuk menyelesaikan pembangunan tahap pertama hingga satu kuartal. Namun, sampai 31 Maret 2022, baru 1.791 BTS yang berhasil berdiri dan memancarkan sinyal Internet. Sementara itu, target pembangunan tahap kedua yang seharusnya selesai pada tahun ini belum tersentuh.

Alasan Pandemi

Anang menyebut pandemi sebagai salah satu biang kerok lambatnya perkembangan proyek. Pada 2021, varian baru Covid-19 merebak dan menghambat pergerakan manusia serta barang proyek. Dia mencontohkan kesulitan kontraktor mendapatkan komponen BTS, seperti chipset, akibat terhentinya kegiatan industri global.

Alasan lainnya adalah medan yang menantang di wilayah 3T. Akibatnya, pengiriman komponen menjadi sulit. Anang mencontohkan tantangan yang dihadapi konsorsium IBS-ZTE yang baru menyelesaikan 32,2 persen target pembangunan tahap pertama mereka pada Maret lalu. Mereka harus mengangkut komponen pemancar menggunakan pesawat yang juga membawa bahan pangan dan logistik masyarakat setempat. Helikopter pun tak selalu bisa diandalkan lantaran modanya terbatas.

Sejumlah titik pengerjaan konsorsium itu juga sempat tertunda karena alasan keamanan. Pada Maret lalu, Bakti menerima surat permintaan untuk menghentikan sementara proyek pembangunan pemancar dari Polda Papua. Keputusan tersebut dibuat setelah pada 2 Maret lalu terjadi penembakan terhadap delapan pekerja Palapa Ring Timur di pedalaman Distrik Boega, Kabupaten Puncak.

Protes Subkontraktor Infrastruktur Internet

Sementara itu, kendala yang dihadapi konsorsium FiberHome berbeda. Perusahaan yang terkenal sebagai penyedia fiber optic di dalam negeri ini menghadapi gelombang protes dari beberapa subkontraktor level 2 yang mengaku tak dibayar sesuai dengan perjanjian. Salah satunya datang dari PT Semesta Energi Services (SES) yang menggarap pemancar di Natuna.

SES mengadu kepada Bakti tak dibayar oleh PT Pool Konstruksi Terbarukan yang menyewa layanan mereka. Pool menerima 206 proyek dari FiberHome dan menugaskannya kepada SES. Sebanyak 72 persen BTS di antaranya sudah siap beroperasi. Namun Pool, yang terafiliasi dengan PT Pool Advista Indonesia Tbk—perusahaan milik terpidana korupsi Jiwasraya, Heru Hidayat—hanya membayarkan 32 persen.

Bakti mengklaim telah menyelesaikan urusan tersebut. Head of Project Management Implementation FiberHome Telkom Infra MTD Consortium, Wang Tao, membantah tudingan ihwal adanya masalah pembayaran yang memicu keterlambatan proyek. Lewat surat elektronik pada Jumat lalu, dia menyatakan perusahaannya memiliki aturan ketat soal proses pembayaran. “Kami selalu membayar tepat waktu untuk setiap pembayaran yang jatuh tempo kepada pemasok dan subkontraktor,” ujarnya. “Tidak ada komplain dari pemasok dan subkontraktor FiberHome tentang pembayaran.” (TEM)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.