NASIONAL

Kejar Tayang Pengesahan RKUHP

JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat mengagendakan pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi undang-undang pada akhir tahun ini, meski tetap memuat pasal-pasal bermasalah. Saat ini Komisi Hukum DPR serta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mempercepat pembahasan RKUHP untuk mengejar jadwal pengesahan tersebut.

“Rencananya fix (pengesahan) di akhir tahun,” kata Arsul Sani, anggota Komisi Hukum DPR, Rabu (9/11/2022).

Politikus Partai Persatuan Pembangunan ini beralasan tidak mungkin DPR menunggu hingga seluruh masyarakat menyetujui isi draf RKUHP. Tapi paling tidak, kata dia, pemerintah dan DPR sudah berusaha menampung keinginan masyarakat dalam RKUHP.

Arsul berpendapat perdebatan dalam penyusunan aturan sudah lumrah terjadi. Karena itu, masyarakat yang tidak puas atas isi RKUHP setelah pengesahan dapat mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. “Kalau masih ada yang merasa tidak puas dan merasa terlanggar hak konstitusionalnya, masih tersedia MK,” katanya.

Hari ini, pemerintah menyerahkan draf final RKUHP kepada Komisi Hukum DPR. Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej mengatakan draf terbaru tersebut sudah mengakomodasi masukan masyarakat yang diperoleh melalui dialog publik di 11 kota selama Agustus-Oktober 2022. Kota-kota itu adalah Medan, Padang, Bandung, Denpasar, Surabaya, Pontianak, Samarinda, Makassar, Manado, Ternate, dan Sorong.

Dalam draf final RKUHP itu terdapat perubahan jumlah pasal, dari 632 menjadi 627 pasal. Meski jumlah pasal berkurang, Eddy mengklaim draf final tersebut sudah mengadopsi 53 masukan masyarakat, yang dituangkan dalam bentuk perubahan isi pasal ataupun pada bagian penjelasan.

Menurut Eddy, terdapat empat poin utama perubahan dalam draf final RKUHP tersebut. Perubahan itu tetap mengacu pada 14 poin krusial RKUHP yang dibuat pemerintah sejak awal. Misalnya, dilakukan reformulasi bunyi pasal, yaitu dengan menambahkan kata “kepercayaan” pada pasal yang mengatur tentang agama. Ada pula perubahan frasa “pemerintah yang sah” menjadi “pemerintah”.

Draf final ini juga menambahkan bagian penjelasan Pasal 218 yang mengatur soal penyerangan harkat dan martabat presiden ataupun wakil presiden. Penjelasan ini ditambahkan agar Pasal 218 tersebut tidak menimbulkan multitafsir atau multi-interpretasi.

Terdapat pula penambahan pasal dan ayat baru tentang penegasan beberapa tindak pidana, khususnya kekerasan seksual. Penambahan ini merupakan hasil harmonisasi dan sinkronisasi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

Di samping itu, kata Eddy, pemerintah menghapus lima pasal dalam draf RKUHP terdahulu. Kelima pasal tersebut mengatur soal advokat curang, praktik dokter dan dokter gigi, penggelandangan, unggas dan ternak, serta tindak pidana kehutanan dan lingkungan hidup. “Itu masukan dari beberapa akademikus, termasuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,” ujarnya.

Setelah penyerahan draf final RKUHP, DPR berencana menggelar rapat dengar pendapat umum bersama sejumlah aliansi masyarakat pada 14 November mendatang. Lalu DPR akan kembali membahas masukan dari aliansi masyarakat tersebut pada 21 November.

Komisi Hukum DPR lantas menjadwalkan agenda pendapat fraksi dan persetujuan tingkat I terhadap RKUHP pada 22 November 2022. Jika semua fraksi atau mayoritas fraksi menyetujuinya, draf akhir RKUHP akan disodorkan ke rapat paripurna DPR untuk disahkan menjadi undang-undang. Pengesahan RKUHP ini dijadwalkan sebelum berakhirnya masa sidang DPR periode ini atau sebelum reses DPR, yang dimulai pada 16 Desember 2022.

Tak Semua Aspirasi Diakomodasi

Arsul Sani mengklaim draf terbaru RKUHP telah mengakomodasi poin-poin krusial, baik berupa perubahan pasal maupun melengkapinya pada bagian penjelasan. Ia mengatakan pemerintah dan DPR berkesimpulan terdapat usulan atau aspirasi masyarakat yang memang tidak dapat diterima. Namun, kata dia, keputusan menolak masukan tersebut merujuk pada pendapat ahli hukum pidana.

“Tidak dibahas lagi karena usulannya tidak bisa diterima oleh para pakar ahli hukum pidana,” kata Arsul.

Anggota Komisi Hukum DPR, Arteria Dahlan, mengatakan target pengesahan RKUHP pada masa sidang ini bukan yang utama. Hal yang utama adalah memodifikasi hukum pidana nasional ini agar dapat menjadi kitab semua pihak.

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini mengatakan, meski sulit memastikan semua pihak menerima isi RKUHP, paling tidak DPR sudah berusaha mendengar masukan dari semua pihak. “Semua pihak sudah kami coba sosialisasi dan informasikan apa maksud yang terkandung dalam ayat-ayat RKUHP,” kata Arteria. (TEM)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.