Kejar Tayang Tes Calon Penyelenggara Pemilu

JAKARTA – Komisi Pemerintahan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) melakukan uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) periode 2022-2027, sejak Senin (14/2/2022).

Uji kepatutan ini akan berlangsung selama tiga hari. Setelah itu, Komisi Pemerintahan akan langsung memilih tujuh anggota KPU dan lima anggota Bawaslu.

Ketua Komisi Pemerintahan DPR, Ahmad Doli Kurnia, mengatakan Dewan harus menyelesaikan proses seleksi anggota KPU dan Bawaslu paling lambat 30 hari kerja terhitung sejak surat dari presiden disampaikan ke DPR. Adapun Presiden Joko Widodo menyerahkan 24 nama calon anggota KPU dan Bawaslu ke DPR pada 12 Januari 2022. Hitungan 30 hari kerja itu akan berakhir pada 23 Februari 2022.

“Mudah-mudahan bisa tepat waktu. Mungkin Rabu malam kita sudah bisa masuk proses pengambilan keputusan, sehingga tanggal 17 kami bisa lapor ke pimpinan Bamus. Mudah-mudahan tanggal 18 diparipurnakan (dibawa ke rapat paripurna),” kata Doli, kemarin.

Politikus Partai Golkar ini mengatakan pengambilan keputusan nantinya akan diupayakan lewat musyawarah dan mufakat. Jika musyawarah mufakat tidak tercapai, Komisi II akan melakukan voting atau pemungutan suara. Namun Doli tidak menjelaskan ihwal mekanisme voting tersebut.

Komisi Pemerintahan DPR melakukan uji kelayakan terhadap delapan calon anggota KPU. Mereka adalah August Mellaz, Direktur Sindikasi Pemilu dan Demokrasi; Betty Epsilon Idroos, Ketua KPU DKI Jakarta; Dahlia, Direktur Netfid; Hasyim Asy’ari, anggota KPU; I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, anggota KPU; Iffa Rosita, anggota KPU Kalimantan Timur; Idham Holik, anggota KPU Jawa Barat; dan Iwan Rompo Banne, anggota KPU Sulawesi Tenggara.

Setiap calon menjalani uji kelayakan kurang dari dua jam. Aneka pertanyaan diajukan anggota Komisi Pertahanan kepada mereka. Misalnya, Betty ditanya soal kredibilitasnya. Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Rifqinizamy Karsayuda, menanyakan status Betty sebagai Ketua KPU DKI Jakarta yang dianggap punya kedekatan dengan elite nasional.

“Salah satu yang menjadi kekhawatiran kita adalah adanya conflict of interest Bu Betty dengan para elite nasional yang memungkinkan terjadinya penurunan kepercayaan kepada Ibu dan lembaga KPU sendiri,” kata Rifqi.

Betty membantah pernyataan Rifqi tersebut. Ia mengaku tak mempunyai kedekatan dengan elite nasional hanya karena posisinya sebagai Ketua KPU DKI Jakarta. Betty menilai calon komisioner lainnya juga berpeluang memiliki kedekatan dengan elite nasional.

“Tentu tidak ada conflict of interest karena KPU bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” kata Betty.

Berbeda dengan Betty, August Mellaz justru dicecar pertanyaan berkaitan dengan pendapatnya terdahulu. Politikus PDIP, Komarudin Watubun, mempertanyakan pernyataan August yang menyebutkan partai politik tidak berkontribusi apa-apa dalam urusan daftar pemilih tetap atau DPT. Komarudin menganggap pendapat tersebut seharusnya tidak dibawa oleh August ketika terpilih menjadi anggota KPU.

“Kebiasaan di luar jangan dibawa masuk (KPU). Karena, bagaimanapun, partai politik itu adalah mitra, yang istilah kami di Komisi II, yang punya pesta,” kata Komarudin. “Kita harus bekerja sama baik. Jangan sampai besok jadi masalah.”

Adapun Idham Holik mendapat pertanyaan lebih teknis mengenai urusan pemilu. Anggota Komisi Pemerintahan menilai dua program utama dalam visi-misi Idham cukup inovatif. Kedua program itu adalah penghapusan batasan dua periode badan ad hoc, seperti panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan panitia pemungutan suara (PPS), serta memisahkan badan ad hoc pemilu dan pemilihan kepala daerah serentak.

Lain lagi pertanyaan yang diajukan kepada I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi. Anggota Komisi II lebih banyak memfokuskan pertanyaan mereka pada evaluasi KPU dan solusi yang ditawarkan oleh Dewa. “Kalau Bapak punya konsep yang secara struktural besar begitu, saya kira enggak bisa. Karena aturan Pemilu 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya hampir sama,” kata Supriyanto, anggota Komisi Pemerintahan dari Partai Gerindra.

Adapun pertanyaan buat calon anggota KPU lainnya, seperti Dahlia, Hasyim Asy’ari, Iffa Rosita, dan Iwan Rompo Banne, lebih banyak berkutat pada rencana program kerja mereka ke depan jika terpilih menjadi anggota KPU. Misalnya, solusi untuk mencegah kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) kelebihan beban kerja hingga anggaran yang terbatas.

Uji kelayakan terhadap delapan calon anggota KPU ini berlangsung hingga pukul 21.30 WIB. Uji kelayakan tersebut ditayangkan secara live lewat kanal DPR.

Ahmad Doli Kurnia menjamin fit and proper test terhadap anggota KPU dan Bawaslu ini bukan formalitas belaka, melainkan dilakukan secara serius. “Masak, (tesnya) main-main? Ada anggarannya, lho. Ngapain ini buang-buang waktu? Kerjaan saya juga banyak, ngurusin partai dan macam-macam. Ini (tes) serius,” kata Doli. (TMP)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: