Kemenkumham Dorong Budaya Birokrasi Makin Terbuka dan Inovatif
JAKARTA — Pengabdian jajaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diharapkan semakin berkualitas untuk membangun Indonesia Maju. Budaya birokrasi yang mengedepankan nilai-nilai profesional, akuntabel, sinergi, transparan, dan inovatif harus terimplementasi pada kerja di lapangan. Cara-cara baru yang kreatif dibutuhkan untuk semakin memudahkan dalam bekerja dan melayani publik.
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly menuturkan, Kemenkumham meraih peringkat pertama implementasi norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK). Instansi tersebut juga terbilang meraih kinerja terbaik dalam pengelolaan anggaran, yakni nomor dua dari total 84 kementerian atau lembaga.
Selain itu, Kemenkumham berhasil pula mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada 4 Agustus 2023. Opini WTP tersebut sudah 14 kali diterima Kemenkumham. ”Satu pencapaian yang luar biasa. Ini menegaskan bahwa kita semua profesional dalam bekerja dan akuntabel,” kata Yasonna pada Hari Kementerian Hukum dan HAM ke-78 di lapangan upacara Kemenkumham, dilansir Kompas, Senin (21/8/2023).
Yasonna menuturkan, Kemenkumham juga sudah menerima penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terkait sinergitas pengadaan calon aparatur sipil negara (ASN) dan tata kelola sekolah kedinasan yang informatif. Hal itu dinilainya menunjukkan komitmen serta relatif semakin baiknya pengadaan pegawai dan sekolah kedinasan.
Dalam hal komunikasi publik, Kemenkumham juga meraih penghargaan badan publik yang informatif. Hal ini menunjukkan bahwa dalam kerja-kerjanya Kemenkumham transparan dan mengedepankan keterbukaan informasi publik.
Adapun untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, Kemenkumham juga sudah melakukan program digitalisasi untuk memudahkan pekerjaan dan meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas. Penghargaan penerapan layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atas 26 layanan publik yang dimiliki pun berhasil disabet.
”Pada momen peringatan ini, saudara-saudara telah menunjukkan aksi nyata yang progresif. Namun, perlu saya ingatkan kembali bahwa jangan sampai terlena dan cepat merasa puas dan akhirnya berhenti di sini. Pertahankanlah capaian prestasi yang telah berhasil diraih,” kata Yasonna.
Yasonna pun mendorong agar jajaran Kemenkumham dapat memikirkan cara-cara baru, dengan berbagai terobosan kreatif dan inovatif, untuk memudahkan dalam bekerja serta melayani publik. Hal ini termasuk untuk menjamin keberlanjutan program yang telah ditetapkan.
Tema peringatan Hari Kemenkumham ke-78 pada tahun ini adalah ”Kemenkumham semakin berkualitas untuk Indonesia Maju”. Ini sekaligus momentum untuk merefleksikan kembali apa yang telah diperbuat dalam pengabdian selama ini. Refleksi itu juga diharapkan membuat insan Kemenkumham mau berbenah diri dan memperbaiki kekurangan.
Nilai-nilai PASTI, yaitu profesional, akuntabel, sinergi, transparan, dan inovatif, untuk memberikan pengabdian terbaik bagi masyarakat, bangsa, dan negara juga harus selalu dipegang teguh.
”Jangan ada lagi penyalahgunaan tugas dan wewenang. Tidak ada lagi perilaku pegawai yang melanggar disiplin kode etik dan melanggar hukum. Bangunlah citra positif dan hiasi kementerian dengan prestasi dan capaian positif,” tutur Yasonna.
ASN juga diingatkan untuk berhati-hati. Sebab, masyarakat mengawasi sekecil apa pun gerak-gerik insan Kemenkumham. Kepercayaan publik harus dijaga dan dipertahankan dengan menunjukkan kinerja baik, beretika, profesional, serta berintegritas.
Menurut Yasonna, tantangan ke depan akan semakin berat sehingga Kemenkumham perlu merespons dengan cepat serta mengomunikasikan kepada publik secara baik. Kemampuan dan kompetensi masing-masing individu mesti ditingkatkan sehingga keberadaan Kemenkumham dapat dirasakan positif oleh masyarakat.
”Publikasikan berbagai capaian dan prestasi, berbagai berita positif. (Hal) Itu dalam rangka membangun citra Kemenkumham untuk meraih kepercayaan dan dukungan optimal dari masyarakat dan pemangku kepentingan,” tutur Yasonna. (KOM)
