NASIONAL

KKP: Pengelola Kepulauan Widi Belum dapat Persetujuan

JAKARTA – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan PT. Leadership Islands Indonesia (LII) sebagai pemegang izin pengelolaan Kepulauan Widi di Maluku Utara, belum mengantongi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL).

PKKPRL merupakan persyaratan yang harus dipenuhi pemanfaat saat akan melakukan kegiatan menetap di ruang laut baik yang ada di kawasan pesisir maupun pulau-pulau kecil.

“Berdasarkan data di kami, saat ini PT. LII belum memiliki PKKPRL untuk pemanfaatan perairan Kepulauan Widi,” ujar Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Victor Gustaaf Manoppo dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (5/12/2022).

Lebih lanjut Victor menerangkan, sesuai Undang-Undang Cipta Kerja, setiap pelaku usaha yang melakukan pemanfaatan pulau-pulau kecil di luar kawasan hutan atau areal penggunaan lainnya (APL) dan pemanfaatan perairan sekitarnya dalam rangka penanaman modal asing (PMA) wajib mengajukan izin kepada Menteri Kelautan dan Perikanan, serta mendapatkan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) dari Menteri Kelautan dan Perikanan. “Perizinan-perizinan tersebut wajib dipenuhi oleh PMA,” ucap dia.

Victor menegaskan Pulau Widi adalah milik Indonesia yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Pernyataan ini sekaligus menjawab pemberitaan yang menyebut pulau-pulau di Kepulauan Widi akan dilelang sebagaimana tertulis pada situs lelang asing Sotheby’s Concierge Auctions yang berbasis di New York, Amerika Serikat.

“Berdasarkan peraturan perundang-undangan, gugusan Kepulauan Widi tidak boleh dimiliki oleh orang asing dan tidak boleh diperjualbelikan,” tegas Victor.

Victor menambahkan bahwa badan hukum asing yang didirikan menurut hukum di Indonesia dan berkedudukan di Indonesia hanya dapat diberikan Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB). Hal tersebut juga berlaku bagi PT Leadership Islands Indonesia (LII) yang merupakan pengembang Kepulauan Widi di Maluku Utara.

“Prinsipnya hanya pemanfaatan saja dan itu pun dilaksanakan secara ketat sesuai dengan regulasi yang berlaku. Tidak bisa diperjualbelikan,” lanjut Victor.

Victor juga menyampaikan bahwa pihaknya telah mengkoordinasikan permasalahan ini dengan Pemerintah Daerah, Kemendagri dan Badan Informasi dan Geospasial serta Pushidrosal TNI AL. Hal tersebut dilakukan agar permasalahan ini dapat ditangani secara komprehensif.

Sikap tegas KKP dalam menyikapi isu pelelangan Kepulauan Widi ini menunjukkan komitmen Menteri Trenggono dalam upaya melindungi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia. Sebelumnya, berbagai upaya penertiban terhadap usaha pemanfaatan pesisir dan pulau kecil juga dilakukan oleh KKP di sejumlah wilayah di Indonesia.

Harus disanksi

Pengamat politik dan militer Universitas Padjadjaran Bandung, Muradi mengatakan, kejadian seperti ini sudah sering. Dan selalu memposisikan negara, dalam hal ini pemerintah dan kementerian terkait terkesan seperti lamban bersikap. Maka ketegasan negara sangat dibutuhkan untuk kasus ini.

“Karena itu kita minta pemerintah tegas kepada PT Leadership Islands Indonesia (LII), selaku pihak yang mendapat izin kelola Pulau Widi itu,” kata Muradi kepada wartawan, Selasa (6/12/2022).

Muradi mengatakan, terkait izin kelola atau sewa aset negara, sering kali pemahaman itu bisa berubah, hingga pihak tertentu merasa seperti hak milik. Pihak yang mendapat izin kelola, sering kali lemah dan bertahun-tahun dalam pengawasan. Akhirnya dari yang hanya hak kelola atau hak sewa bisa berpindah tangan seperti hak milik dan dijual bebas.

“Hal yang sama juga bisa terjadi ke izin pengelolaan pulau, bila tidak diawasi ketat, dibiarkan bertahun tahun tanpa ada pengawasan akhirnya pihak yang mendapat izin kelola atau sewa merasa seperti ini miliknya. Karena tidak diawasi, mereka merasa bebas menjual dan melelangnya ke pihak lain,” jelasnya.

Ini seperti yang pernah dan sering terjadi di kasus pulau pulau kecil dan wilayah terluar, yang akhirnya jadi viral di masyarakat. Karena itu ia ikut mengingatkan kepada pemerintah, harus cermat mengingatkan pemerintah daerah (Pemda).

“Termasuk juga harus tegas kepada pihak yang mendapat izin kelola, tidak sembarangan menyewakan lahan pulaunya ke pihak lain,” imbuhnya.

Muradi menekankan, persoalannya bukan tidak boleh menyewakan atau memberi izin kelola pulau. Kalau tujuannya ecotourism dan bisa mensejahterakan masyarakat sekitar, tentu ia sangat sepakat bila pulau-pulau yang dekat dengan masyarakat bisa dikelola menjadi sumber ekonomi masyarakat.

“Karena itu pengawasan ketat dari pemerintah itu sangat diperlukan, diarahkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat lokal dan tidak merusak lingkungan. Dan bila ditemukan penyelewengan maka harus disanksi dan dicabut izinnya,” tegas dia. (REP)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.