NASIONAL

KLHK Segel Perusahaan Penyebab Karhutla

JAKARTA — Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melakukan upaya penegakan untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat (Kalbar). KLHK baru saja menyegel lahan konsesi empat perusahaan yang di dalamnya terjadi kebakaran.

Direktur Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) KLHK Rasio Ridho Sani mengatakan, tim pengawas dan polisi hutan Balai Gakkum KLHK Wilayah Kalimantan pada pekan lalu menyegel lahan konsesi empat perusahaan dengan luas total 1.707,4 hektare. Perinciannya, konsesi PTMTI Unit 1 Jelai seluas 1.151 hektare, PT CG 267 hektare, PT SUM 168,2 hektare, dan PT FWL 121,24 hektare.

Rasio mengatakan, tim pengawas dan polisi hutan memasang papan larangan kegiatan dan garis pembatas seperti police line di empat konsesi perusahaan tersebut. Selain itu, pihaknya melakukan penegakan hukum berupa penyelidikan dan penjatuhan sanksi.

alah satu perusahaan kini tengah diselidiki atas peristiwa karhutla di area konsesinya. Pihaknya juga telah merekomendasikan kepada kepala daerah setempat untuk menjatuhkan sanksi administratif paksaan terhadap salah satu perusahaan.

“Penyegelan ini harus menjadi perhatian bagi perusahaan. Bagi perusahaan yang lokasinya terjadi kebakaran dapat dikenakan sanksi admnistratif, termasuk pembekuan dan pencabutan izin serta digugat perdata terkait dengan ganti rugi lingkungan hidup, serta penegakan hukum pidana,” kata Rasio dalam siaran pers, dilansir Antara, Senin (4/9/2023).

Berdasarkan Pasal 108 UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, ancaman hukuman terkait dengan pembakaran hutan dan lahan adalah penjara maksimal 10 tahun serta denda maksimal Rp 10 miliar.

Rasio mengingatkan penanggung jawab usaha/kegiatan agar tidak melakukan pembakaran dalam upaya membuka lahan ataupun mengelola lahan perusahaan. Jangan pula membiarkan terjadi kebakaran di lokasi usaha/kegiatannya.

Laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalbar menyebutkan luas lahan terdampak karhutla hingga Jumat (25/8/2023) mencapai 5.768,73 hektare. Pemerintah Provinsi Kalbar telah mengeluarkan Surat Keputusan Tanggap Darurat Penanganan Bencana Asap Akibat Karhulta dengan nomor 1035/BPBD/2023.

Status tersebut berlaku dari 1 hingga 31 Agustus 2023, serta dapat diperpanjang sesuai situasi dan kondisi di lapangan.

Selain di Kalbar, karhutla juga marak terjadi di Sumatra Selatan. KLHK menyatakan terus mengupayakan penanganan karhutla di wilayah Sumsel.

Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan KLHK RI Thomas Nifinluri mengatakan, penanganan karhutla oleh Manggala Agni dan Satgas Dalkarhutla terus diupayakan. KLHK berjibaku melakukan pemadaman di tiga titik areal gambut di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) Sumsel, yakni di Desa Serdang, Kecamatan Pampangan, Desa Jungkal, Kecamatan Pampangan dan Desa Perigi, Kecamatan Pangkalan Lampam.

“Sedangkan untuk wilayah Kabupaten Ogan Ilir pada 2 September 2023 terdapat satu titik api di Indralaya. Di Lokasi ini sudah dilakukan pendinginan oleh tim Manggala Agni dan saat ini kondisi sudah padam. Untuk memantau kondisi daerah rawan karhutla terus dilakukan patroli, baik di darat maupun melalui udara,” katanya.

Ia menjelaskan, berdasarkan data yang dihimpun oleh KLHK hingga 2 September 2023, jumlah titik panas atau hotspot di wilayah Sumsel sebanyak 83 titik.

Sementara, luas karhutla tahun 2023 periode 1 Januari-31 Juli 2023, seluas 1.178,50 hektare. Pada periode sama tahun lalu, luas karhutla mencapai 2.445,62 hektare. Dengan demikian, luas karhutla tahun 2023 di wilayah Sumsel mengalami penurunan sebesar 1.267,12 hektare atau sekitar 51 persen.

Thomas mengatakan, berdasarkan laporan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sumsel pada 3 September 2023, angka indeks standar pencemar udara (ISPU) Kota Palembang adalah 58 (PM10). Angka tersebut termasuk pada kategori sedang. Artinya, kualitas udara masih dapat diterima pada kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan.

Dari analisis arah angin bertiup dari tenggara ke barat laut, diduga membawa asap sebagian dari OKI ke arah Kota Palembang. Namun, pantauan ISPU selama enam hari terakhir, mulai dari 29 Agustus-3 September 2023, masih berada pada kategori sedang dengan nilai antara 43 hingga 59.

“Hingga saat ini, aktivitas masyarakat masih berjalan dengan normal dan tidak ada gangguan penerbangan di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) II Palembang, dengan jarak pandang lebih dari 10 km dengan cuaca cerah berawan,” kata dia.

Di daerah lainnya, tim gabungan di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur, harus kerja keras memadamkan lima titik kebakaran hutan dan lahan di kabupaten setempat, yakni di Desa Babulu Laut, Babulu Darat, Api-Api, Nenang, dan Sungai Parit. (ANT)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.