NASIONAL

KPK Tetapkan Rektor Unila sebagai Tersangka Suap

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Rektor Universitas Lampung Prof Dr Karomani alias KRM sebagai tersangka dalam kasus penerimaan suap dan gratifikasi senilai kurang lebih Rp 5 miliar terkait penerimaan mahasiswa baru melalui jalur mandiri. KPK menengarai praktik suap dalam penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri itu terjadi karena mekanisme seleksi yang kurang terukur, tidak transparan, dan tidak akuntabel.

Untuk itu, KPK menyatakan ada urgensi untuk mengevaluasi proses dan mekanisme seleksi penerimaan mahasiswa baru, khususnya jalur mandiri. Terkait harapan tersebut, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi akan menindaklanjutinya dengan segera.

Selain rektor Universitas Lampung, KPK menersangkakan Wakil Rektor I Bidang Akademik Unila Heryandi, Ketua Senat Unila Muhammad Basri, dan pihak swasta selaku pemberi suap, yakni Andi Desfiandi. Keempat tersangka langsung ditahan untuk 20 hari ke depan.

Pada Jumat (19/8/2022) sekitar pukul 21.00, KPK mengamankan delapan orang di wilayah Lampung, Bandung, Jawa Barat; dan Bali. Mereka adalah Rektor Unila Karomani, Heryandi, Muhammad Basri, Kepala Biro Perencanaan dan Hubungan Masyarakat Unila Budi Sutomo, dosen Unila, Mualimin; Dekan Fakultas Teknik Unila Helmy Fitriawan; ajudan rektor, Adi Triwibowo; dan pihak swasta, Andi Desfiandi.

Mualimin, Helmy Fitriawan, dan Heryandi ditangkap di Lampung dengan barang bukti uang senilai Rp 414,5 juta, slip setoran deposito senilai Rp 800 juta, dan kunci safe deposit box yang diduga berisi emas senilai Rp 1,4 miliar.

Sementara Karomani, Budi Sutomo, dan Adi Triwibowo ditangkap di Bandung dengan barang bukti kartu anjungan tunai mandiri (ATM) dan buku tabungan senilai Rp 1,8 miliar. Adapun Andi Desfiandi ditangkap di Bali.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dalam jumpa pers pada Minggu (21/8/2022) mengatakan, suap dilakukan terkait dengan Seleksi Mandiri Masuk Universitas Lampung (Simanila) tahun akademik 2022. Karomani selaku rektor memiliki kewenangan untuk menentukan lulus tidaknya calon mahasiswa peserta Simanila.

Menurut Ghufron, Karomani memerintahkan Heryandi dan Budi Sutomo serta melibatkan Muhammad Basri selaku ketua senat untuk menyeleksi secara personal, khususnya terkait kesanggupan orangtua mahasiswa menyerahkan sejumlah uang (di luar uang resmi yang dibayarkan sesuai mekanisme yang ditentukan universitas). Nominal uang yang disepakati bervariasi mulai dari minimal Rp 100 juta hingga Rp 350 juta per orang jika ingin dibantu kelulusannya dalam proses seleksi.

”KRM (Karomani) diduga memerintahkan Mualimin untuk turut mengumpulkan sejumlah uang dari para orangtua peserta seleksi yang ingin anaknya dinyatakan lulus oleh KRM,” kata Ghufron.

Atas perintah Karomani, Mualimin mengambil titipan senilai Rp 150 juta dari Andi Desfiandi di salah satu tempat di Lampung. Total uang yang sudah dikumpulkan Mualimin berjumlah Rp 603 juta dan telah digunakan untuk keperluan pribadi Karomani senilai Rp 575 juta.

Selain dari Mualimin, Karomani diduga menerima uang yang disetor melalui Budi Sutomo dan Muhammad Basri dari orangtua calon mahasiswa yang diluluskan. Uang tersebut sudah dialihkan dalam bentuk tabungan deposito, emas batangan, dan uang tunai dengan total nilai Rp 4,4 miliar.

Atas perbuatan tersebut, Karomani, Heryandi, dan Muhammad Basri dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 UU Pemberantasan Tipikor, sedangkan Andi Desfiandi dijerat dengan Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tipikor.

Evaluasi PMB Jalur Mandiri

Inspektur Investigasi Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Lindung Sirait mengungkapkan, pihaknya prihatin atas peristiwa penangkapan Rektor Unila dan jajarannya. Pihaknya menghormati proses hukum yang dilaksanakan KPK dan siap memberikan bantuan kepada lembaga antirasuah tersebut jika dibutuhkan.

Seharusnya, tambah Lindung, perguruan tinggi memegang teguh prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam semua jalur penerimaan mahasiswa baru, termasuk jalur mandiri. Ia mengakui bahwa proses penerimaan mahasiswa baru memang menjadi salah satu titik rawan yang ke depan perlu diperbaiki.

”Kami akan evaluasi dan melakukan kajian bagaimana tata kelola yang terjadi selama ini. Kami juga melihat masih ada potensi-potensi (korupsi). Kami akan segara evaluasi agar hal ini tidak terulang lagi,” katanya.

Salah satu hal yang perlu untuk dievaluasi, menurut Lindung, adalah interval antara pelaksanaan ujian dengan pengumuman yang sangat panjang. Hal tersebut membuka celah terjadinya praktik transaksional. ”Ini akan dievaluasi. Bisa mengambil contoh dalam penerimaan CPNS, ujian langsung keluar hasilnya sehingga kemungkinan transaksional bisa dimonitor,” katanya. (KOM)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.