NASIONAL

KPK Tolak Permintaan Enembe Diperiksa secara Adat

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menolak permintaan kuasa hukum Gubernur Papua Lukas Enembe untuk diperiksa secara adat Papua dalam kasus dugaan korupsi suap dan gratifikasi terkait pekerjaan atau proyek yang bersumber dari APBD Provinsi Papua.

Sementara itu, masyarakat sipil mendesak KPK untuk tegas menjemput paksa tersangka dan saksi-saksi yang tak kunjung memenuhi panggilan pemeriksaan KPK.

Sebelumnya, kuasa hukum Lukas, Aloysius Renwarin, yang datang ke KPK pada Senin (9/10/2022) meminta KPK memeriksa Lukas sesuai secara adat Papua, yakni di lapangan terbuka di Papua dan bisa disaksikan warga Papua. Sebab, Lukas telah disahkan menjadi kepala suku besar pada 8 Oktober lalu oleh Dewan Adat Papua yang terdiri atas tujuh suku.

Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri, mengatakan, pihaknya menolak usulan tersebut bukan berarti tidak menghargai hukum adat Papua. Proses hukum positif berdasarkan undang-undang tetap harus dilakukan terhadap Lukas.

”Untuk kejahatan, terlebih korupsi, maka baik hukum acara formil maupun materiil tentu mempergunakan hukum positif yang berlaku secara nasional,” kata Ali saat dihubungi di Jakarta pada Selasa (11/10/2022).

Hukum adat, menurut Ali, bisa diterapkan para tokoh masyarakat Papua untuk memberikan sanksi moral dan sosial bagi Lukas. Proses hukum adat tidak akan berpengaruh pada proses penegakan hukum positif yang dilakukan KPK.

”Justru KPK menyayangkan pernyataan dari penasihat hukum tersangka yang mestinya tahu dan paham persoalan hukum ini sehingga bisa memberikan nasihat-nasihat secara profesional,” katanya.

Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman, menyebutkan, sudah saatnya KPK melakukan tindakan tegas dengan menjemput paksa Lukas karena tidak memenuhi panggilan pemeriksaan selama dua kali dengan alasan sakit. KPK juga harus tegas memperingatkan para saksi untuk memenuhi panggilan pemeriksaan.

”Hanya satu cara sekarang. KPK harus jemput paksa. KPK punya standar operasional prosedur atau SOP sendiri berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku. Jadi, pemeriksaan saksi dan tersangka pada saat penyidikan itu, ya, di kantor penyidiknya atau tempat lain yang ditentukan penyidik,” kata Boyamin saat dihubungi, Selasa (11/10/2022).

Adapun kelima saksi terkait kasus Lukas ialah istri Lukas, Yulce Wenda, dan anak Lukas, Astract Bona Timoramo Enembe. Lalu tiga saksi dari pihak swasta ialah Willicius, Yonater Karomba, dan Frans Manibui. Kelimanya tidak pernah menghadiri panggilan KPK.

Yulce dan Bona melalui kuasa hukumnya menyatakan bahwa mereka menolak menjadi saksi karena merasa tidak tahu sama sekali terkait transfer uang sejumlah Rp 1 miliar yang dilakukan Lukas. Namun, Ali menyebut hal itu seharusnya disampaikan kepada penyidik, lalu penyidik yang menyimpulkan, bukan saksi.

Mereka merujuk pada Pasal 35 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 168 Ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHAP) yang intinya menyampaikan seseorang yang mempunyai hubungan, baik sebagai anak, istri, suami, kakek, nenek, orangtua, atasan, maupun bawahan, berhak menolak untuk memberikan keterangan di tingkat penyidikan dan pengadilan.

Dihubungi terpisah, Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Agus Sunaryanto menilai alasan yang disampaikan kuasa hukum hanya mengada-ada untuk mengulur waktu penyidikan KPK. Oleh karena itu, KPK harus segera bertindak tegas menjemput paksa Lukas dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Hal ini diperlukan agar tidak mengganggu proses penyidikan kasus-kasus korupsi lain.

”Alasan itu mengada-ngada saja. Nanti kalo diikuti akan jadi preseden dan akan dituntut oleh tersangka lain. KPK harus bertindak tegas dan terukur,” ucap Agus. (KOM)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.