NASIONAL

KPU: Sembilan Partai Nonparlemen Belum Memenuhi Syarat

JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah rampung memverifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan sembilan partai politik calon peserta Pemilu 2024. Hasilnya, tidak ada satu pun partai yang memenuhi syarat.

“Kesembilan parpol yang diverifikasi faktual tersebut berstatus BMS (belum memenuhi syarat),” kata Komisioner KPU RI Idham Holik kepada wartawan di Jakarta, Rabu (9/11/2022).

Sembilan partai yang menjalani verifikasi faktual itu adalah Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Perindo, PBB, Partai Hanura, dan Partai Ummat. Lalu Partai Buruh, Partai Garuda, Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), dan Partai Gelora.

KPU dari tingkat pusat hingga kabupaten/kota memverifikasi kepengurusan dan keanggotaan masing-masing partai sejak 15 Oktober hingga 4 November 2022.

Idham tidak menjelaskan lebih lanjut mengapa semua partai nonparlemen itu berstatus BMS. Dia hanya mengatakan bahwa penjelasan detail terkait hasil verifikasi faktual akan disampaikan kepada partai politik bersangkutan.

Selain itu, Idham melanjutkan, KPU juga memberikan kesempatan kepada sembilan partai itu untuk memperbaiki persyaratan kepengurusan dan keanggotaan berdasarkan hasil verifikasi faktual yang telah dilakukan. Masa perbaikan ini berlangsung dari 10 November hingga 23 November 2022.

Untuk diketahui, dalam proses verifikasi faktual masih ditemukan kasus partai mencatut nama warga sebagai anggota partai. Pencatutan itu misalnya ditemukan di Kabupaten Badung dan Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali.

Komisioner KPU Kabupaten Jembrana Made Widiastra menyampaikan, terdapat belasan kasus pencatutan nama warga yang ditemukan saat verifikasi faktual di wilayahnya. “Pencatutan dilakukan oleh hampir semua partai yang ikut verifikasi faktual,” kata Widiastra di Denpasar, Sabtu (5/11).

Sebelumnya, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI meminta masyarakat, yang namanya masih dicatut sebagai anggota partai oleh partai politik calon peserta Pemilu 2024 untuk membuat laporan. Bawaslu memastikan bakal menindaklanjuti setiap laporan yang masuk.

“Iya (masyarakat harus langsung lapor ke Bawaslu). Kalau ada laporan, pasti kita akan tindak lanjuti,” kata Bagja kepada wartawan di kantor DPD RI, Jakarta, Selasa (8/11).

Selain laporan dari masyarakat, Bagja mengaku juga akan melihat kasus pencatutan nama warga yang ditemukan oleh pihak KPU saat proses verifikasi faktual keanggotaan partai. Pihaknya juga menindaklanjuti temuan lapangan ini.

Bagja menjelaskan, tindak lanjutnya berupa pelaksanaan sidang untuk memutuskan sanksi yang akan diberikan kepada KPU dan partai politik yang melakukan pencatutan. Sanksinya dalam bentuk administratif. “Kalau sanksi pidana bukan di kami. Itu di pihak kepolisian karena masuknya pidana umum,” kata Bagja. (REP)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.