NASIONAL

Mencermati Kebutuhan Anggaran Pemilu

JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengusulkan anggaran sebesar Rp 8,06 triliun untuk menuntaskan tahapan pemilu pada tahun ini. Namun, berdasarkan asesmen Kementerian Keuangan, pemerintah hanya bisa mencairkan Rp 3,53 triliun dan termasuk pagu anggaran pemilu pada 2022 sebesar Rp 1,54 triliun.

“Saat ini, pada bulan kesepuluh, KPU baru mampu mencairkan sebanyak Rp 1,78 triliun atau 50,5 persen, termasuk anggaran tahapan pemilu sebesar Rp 258 miliar atau 16,8 persen,” kata Direktur Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Direktorat Jenderal Anggaran, Dwi Pudjiastuti, Selasa (11/10/2022).

Dwi menjelaskan, usulan anggaran Rp 8,06 triliun itu disampaikan sebelum Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilu 2024 ditetapkan. Pemerintah memangkas anggaran yang diajukan KPU berdasarkan kelayakan program kegiatan yang mereka usulkan. “Termasuk tahapan pemilu yang diatur dalam PKPU tersebut,” kata Dwi. “Jika tahapan belum dilaksanakan pada 2022, kegiatan tidak dapat dipertimbangkan untuk disediakan.”

Biaya setiap kegiatan yang diusulkan, kata Dwi, harus mempunyai standar. Selain itu, anggaran program dan kegiatan harus mempunyai dasar hukum. Karena itu, dasar hukum untuk pencairan harus lebih dulu ada sebelum pemerintah memberikan anggaran kepada penyelenggara pemilu. “Jadi, KPU harus bisa menyusun prioritas kegiatan, mana yang sifatnya wajib dan mana yang sifatnya hanya pendukung,” ucapnya.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama pemerintah dan penyelenggara pemilu pun telah menyepakati besaran dana pelaksanaan Pemilu 2024, yakni Rp 76,6 triliun pada 6 Juni lalu. Tahun ini, kebutuhan anggaran yang diusulkan KPU mencapai Rp 8,06 triliun atau 10,52 persen. Sedangkan tahun depan Rp 23,85 triliun atau 31,12 persen, dan kebutuhan anggaran pada 2024 mencapai Rp 44,73 triliun atau 58,36 persen. Adapun pemilihan umum serentak akan digelar pada 14 Februari 2024.

Sekretaris Jenderal KPU, Bernad Dermawan, membenarkan ihwal alokasi Rp 3,53 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 dari total Rp 8,06 triliun yang diusulkan. Adapun usulan anggaran yang dicoret oleh Kementerian Keuangan adalah pembangunan sarana dan prasarana KPU di daerah. “Tapi (pencoretan) itu tidak mengganggu tahapan pemilu,” katanya melalui keterangan tertulis.

Komisioner KPU Divisi Perencanaan, Yulianto Sudrajat, mengatakan kebutuhan KPU untuk penyelenggaraan pemilu tahun ini mencapai Rp 8,06 triliun. Dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran KPU Tahun 2022, telah teralokasi anggaran sebesar Rp 2,54 triliun, sehingga mereka mengalami kekurangan anggaran sebesar Rp 5,6 triliun. Mengacu pada Surat Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Nomor S-336/AG/AG.5/2022, tambahan anggaran KPU disetujui sebesar Rp 1,24 triliun. “Sehingga total alokasi anggaran KPU tahun anggaran 2022 sebesar Rp 3,6 triliun,” ucapnya.

Yulianto memahami kondisi keuangan negara, yang sedang merampungkan proyek strategis nasional. Karena itu, KPU akan mengoptimalkan anggaran yang telah dialokasikan meski belum maksimal sesuai dengan usulan mereka. Ia berharap Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dapat segera memproses usulan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) KPU Tahun 2022 sesuai dengan prioritas kegiatan dalam tahapan pemilu tahun ini.

“Kami juga berharap pemerintah dapat membantu peminjaman atau hibah tanah dan bangunan yang layak kepada KPU untuk digunakan sebagai kantor ataupun gudang KPU,” kata Yulianto.

Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, mengatakan proporsionalitas anggaran pemilu sulit diukur karena informasi tentang perencanaan detail penggunaan anggaran sangat terbatas. “Kalau dinyatakan tidak cukup, nyatanya KPU mampu membiayai alokasi yang bukan prioritas penyelenggaraan tahapan pemilu,” katanya. “Misalnya, perjalanan dinas untuk menghadiri workshop di luar negeri dengan rombongan besar.”

Komisi Pemilihan Umum pada 2-10 Oktober lalu memboyong 20 orang—komisioner dan tenaga ahli—ke Northern Illinois University, Amerika Serikat. Di sana mereka mengikuti kursus singkat bertema penyelenggaraan pemilu. Sementara itu, pada 27 September hingga 3 Oktober lalu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengirim tiga anggotanya ke Brasil untuk berpartisipasi dalam pemantauan pemilu yang digelar pada 2 Oktober lalu.

Titi mengingatkan bahwa anggaran pemilu mudah menimbulkan kontroversi dan spekulasi. Apalagi baru-baru ini beredar isu tentang penundaan pemilu. Jangan sampai isu tersebut terus bergulir karena ada narasi soal anggaran yang tersendat sehingga penundaan pemilu dianggap tepat.

Selain itu, pada saat yang sama, penyelenggara pemilu dituntut benar-benar bertanggung jawab dan bijak dalam mengelola anggaran. Publik tidak menghendaki adanya praktik aji mumpung di tengah harapan besar masyarakat agar pemilu terselenggara dengan baik sesuai dengan jadwal. “Prinsip efektif dan efisien harus dipegang teguh oleh penyelenggara pemilu. Sebab, dana yang digunakan untuk membiayai pemilu sejatinya adalah dana negara dari pajak rakyat,” ujar Titi. (TEM)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.