NASIONAL

Mendagri: ASN Harus Tetap Profesional di Tengah Pemilu

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri, Jenderal Polisi (Purn) Tito Karnavian, mengingatkan seluruh aparatur sipil negara (ASN) di Tanah Air tetap profesional di tengah pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024. Diketahui, saat ini sudah masuk dalam tahapan Pemilu 2024.

“Dinamika politik untuk mencari pemimpin terbaik silakan berlangsung. Ibaratkan mesin mobil, tentu situasi politik akan memanas. Namun, posisi ASN harus tetap sebagai tenaga profesional,” kata dia, dalam acara penandatanganan keputusan bersama dari lima instansi untuk mengawal netralitas ASN dalam Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024, di Jakarta, Kamis (22/9/2022).

Menurut Tito, ASN yang profesional berarti mereka yang senantiasa mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal itu dimuat dalam bagian penjelasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN.

Ia pun menyampaikan bahwa meskipun memiliki hak pilih, ASN tidak pula diperbolehkan berpolitik praktis dan memihak pada pasangan calon ataupun partai tertentu dalam kontestasi di Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024. Hal tersebut pun, tambah dia, juga telah dimuat dalam UU Nomor 5/2014 tentang ASN.

Sejalan dengan hal tersebut, dia menyambut baik penyelenggaraan kegiatan penandatanganan keputusan bersama dari lima instansi, yakni Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Badan Pengawas Pemilihan Umum, Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk mengawal netralitas ASN dalam Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 mendatang.

Ia berpendapat penandatanganan keputusan bersama yang berisi pedoman pembinaan serta pengawasan netralitas ASN dalam Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 itu dapat memastikan ASN tetap berada di posisi profesional dan netral dalam memimpin jalannya roda pemerintahan di tengah momentum pencarian pemimpin terbaik bagi Indonesia.

“Dengan adanya komitmen di tingkat pusat ini, kami Kemendagri, Kemenpan RB, BKN, KASN, dan Bawaslu bersepakat biarlah siapa pun yang bertanding di tingkat pusat, daerah, atau legislatif untuk menentukan pemimpin terbaik, kita sebagai ASN yang mengawaki jalannya roda pemerintahan harus tetap berada di posisi netral,” ucap dia.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo meminta Bawaslu agar tegas dalam menindak berbagai pelanggaran dan kecurangan dalam pemilu 2024 mendatang. Dengan penindakan hukum secara tegas tersebut, diharapkan para peserta pemilu menjadi berhati-hati dalam berkampanye.

“Juga permintaan Pak Presiden agar Bawaslu tegas dari awal, baik penegakan hukum pidana maupun penegakan hukum administrasi,” kata Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja usai menemui Presiden, di Komplek Istana Presiden, Jakarta, Kamis (22/9/2022).

Bagja mengatakan, Jokowi meminta agar penegakan hukum tak pandang bulu sehingga penyelenggaraan pemilu pun bisa berjalan lebih baik. Pemerintah dan Bawaslu juga memiliki pandangan yang sama terkait politisasi SARA, hoaks, dan juga kampanye hitam sehingga dapat mencegah terjadinya polarisasi.

“Itulah yang diperlukan ke depan, penegakan hukum tegas, kemudian para peserta pemilu jadi hati-hati dalam lakukan proses kampanye, penggalangan massa dll,” ucap dia.

Menurutnya, Jokowi juga mengapresiasi langkah Bawaslu yang pernah melakukan pemeriksaan terhadap dirinya saat mencalonkan diri sebagai Wali Kota Solo dan juga Gubernur DKI Jakarta. (REP)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.