Mendagri Ingatkan Pejabat Pemda Lapor Pajak Tepat Waktu

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta pejabat pemerintah daerah segera melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan pajak tepat waktu. Pendapatan dari pajak tersebut akan ditransfer ke pemda yang menjadi bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Tito meminta kepala daerah, baik gubernur, bupati, maupun wali kota, melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak tepat waktu. Ia juga menghimbau jajaran pemerintahan daerah lainnya yang meliputi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), kepala dinas, hingga jajaran di tingkat kecamatan, kelurahan, dan desa agar segera melaporkan SPT tahunan di kantor pajak atau menggunakan sistem e-Filing sebelum 31 Maret 2022.

Ia menegaskan, pendapatan dari pajak tersebut nantinya akan ditransfer ke pemda. Hal itu menjadi bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari mekanisme Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). Dana TKDD tersebut salah satunya bersumber dari pajak.

”Jadi makin banyak (pendapatan pajak), mudah-mudahan transfer juga akan makin besar ke daerah-daerah,” kata Tito seusai melaporkan SPT tahunan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Rabu (9/3/2022).

Tito menegaskan, bagi pemda, terutama kepala daerah, yang terlambat melaporkan SPT pajak akan dikenai sanksi sesuai dengan aturan yang ada di dalam perpajakan. Karena itu, ia mengajak pemda serta jajaran perangkat daerah termasuk kalangan aparatur sipil negara (ASN) untuk segera melaporkan SPT pajak tepat waktu.

Pemberian sanksi tersebut tidak lepas dari peran Kemendagri sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam aturan tersebut, Kemendagri berperan sebagai pembina dan pengawas jalannya pemerintahan daerah.

”Ada sanksi sesuai aturan undang-undang. Namun, kami juga dari Kemendagri tentu akan melihat juga mana kepala daerah yang patuh hukum, mana yang tidak. Sebab, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kemendagri juga bisa memberikan sanksi sesuai aturan itu, di antaranya teguran,” kata Tito.

Menurut Tito, pelaporan yang dilakukan oleh kepala daerah bisa menjadi teladan bagi masyarakat untuk melaporkan SPT tahunan tepat waktu. Sebab, apa yang dilakukan kepala daerah akan dicontoh oleh masyarakat.

Staf Ahli Bidang Pengawasan Pajak Kementerian Keuangan Nufransa Wira Sakti mengatakan, pejabat negara yang sudah melaporkan SPT tahunan dapat menjadi teladan sebagai warga negara yang baik. Mereka dapat menjadi panutan masyarakat untuk menyampaikan SPT tahunan.

Ia menjelaskan, penyampaian SPT merupakan kewajiban bagi wajib pajak setiap tahun yang disampaikan setiap bulan Maret. Kewajiban ini merupakan sebuah keteraturan dan menjadi informasi penghasilan yang diperoleh wajib pajak selama setahun.

Nufransa juga menghimbau kepala daerah, ASN, dan pejabat pemda untuk segera menyampaikan SPT tahunan. Apalagi, saat ini sudah ada fasilitas e-Filing yang membuat pelaporan SPT pajak menjadi lebih cepat dan mudah. Wajib pajak tidak perlu datang ke KPP jika tidak memungkinkan kondisinya. Aplikasi ini juga bisa mengurangi kerumunan. (KOM)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: