NASIONAL

Menerka Suksesi Panglima TNI

JAKARTA – Surat presiden atau surpres Joko Widodo yang memuat nama calon Panglima TNI pengganti Jenderal Andika Perkasa batal diterima Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Rabu (23/11/2022).

Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar mengatakan Sekretariat Negara akan menyerahkan surat tersebut pada Senin depan, 28 November 2022. “Rencananya surat tersebut diberikan Menteri Sekretaris Negara kepada Ketua DPR pada Senin mendatang,” ujar Indra.

Menurut dia, penundaan penyerahan surpres ke DPR itu, antara lain, karena Ketua DPR Puan Maharani masih berada di Kamboja. Puan memimpin delegasi Indonesia dalam sidang parlemen ASEAN atau 43th General Assembly of ASEAN Inter-Parliamentary (AIPA) di Phnom Penh, Kamboja.

Indra menjelaskan, nama calon Panglima TNI akan diumumkan oleh Ketua DPR setelah surat itu diterima di DPR. Selanjutnya, surat tersebut akan dibawa untuk dibahas dalam rapat pimpinan dan Badan Musyawarah DPR untuk ditindaklanjuti isinya.

Menteri Sekretaris Negara Pratikno sebelumnya sempat mengatakan supres akan dikirim pada Rabu (23/11/2022). “Jamnya memang belum dipastikan,” ujar Pratikno di Istana Negara, kemarin.

Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa segera diganti pada Desember 2022 karena sudah berusia 58 tahun atau memasuki masa pensiun. Menantu mantan Kepala Badan Intelijen Negara A.M. Hendropriyono ini dilantik Presiden Jokowi pada 2021 saat berusia 56 tahun.

Tiga Nama Calon Pengganti Andika

Sudah ada tiga calon yang akan menggantikan Andika Perkasa, yakni Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman, Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal Fadjar Prasetyo, dan Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono.

Kabar santer yang beredar, nama Laksamana Yudo Margono dinilai berpeluang dipilih Presiden Joko Widodo sebagai Panglima TNI berikutnya. Selama masa pemerintahan Jokowi, belum pernah ada Panglima dari lingkungan TNI Angkatan Laut. Sejak 2014, ada dua Panglima dari Angkatan Darat dan satu dari Angkatan Udara.

Bagi pengamat militer Anton Aliabbas, ada baiknya Presiden segera mengirim surpres ke DPR sehingga parlemen tidak terburu-buru dalam memproses surat tersebut. “Makin mepet waktu pengiriman surpres, makin sedikit waktu bagi DPR untuk mempelajari dan memeriksa profil calon Panglima TNI dengan baik,” ujar Kepala Center of Intermestic and Diplomatic Engagement itu.

Perihal tiga nama calon pengganti, Anton mengatakan secara normatif ketiganya sama-sama berpeluang kuat. Dia menjelaskan, untuk menjadi kandidat Panglima TNI, calon harus pernah menjabat kepala staf. Menurut dia, dari tiga kepala staf yang ada, tidak ada satu pun yang pernah bertugas di lingkaran Jokowi, misalnya, pernah menjadi ajudan, komandan Pasukan Pengamanan Presiden atau Paspampres, sekretaris militer, ataupun berdinas di Solo saat Jokowi masih menjadi wali kota.

Anton mengatakan, jika Presiden Jokowi mempertimbangkan penguatan implementasi visi Poros Maritim Dunia, nama Laksamana Yudo Margono memiliki pertimbangan alasan kuat dan berdasar. Merujuk pada Pasal 13 ayat 3 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, menurut dia, posisi Panglima TNI dapat dijabat secara bergantian. “Tentu saja, memperhatikan moral para prajurit, terutama dari Angkatan Laut, maka makin cukup beralasan mengingat hanya Kepala Staf Angkatan Laut yang belum mendapat giliran memegang posisi Panglima TNI sejak Jokowi menjabat pada 2014,” ujar Anton.

Pasal 13 Undang-Undang TNI khususnya menyebutkan panglima hanya akan dipilih dari kepala staf yang sedang menjabat atau mantan kepala staf yang masih dalam masa dinas keprajuritan. Dalam tahapannya, presiden akan mengusulkan nama calon Panglima TNI ke DPR untuk mendapat persetujuan. Pada ayat 4 pasal tersebut, ”Jabatan panglima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dijabat secara bergantian oleh perwira tinggi aktif dari tiap-tiap angkatan yang sedang atau pernah menjabat sebagai kepala staf angkatan.”

Undang-Undang TNI memang tidak secara eksplisit mengharuskan presiden menunjuk Panglima TNI secara bergiliran karena hanya disebutkan dengan kata “dapat” pada ayat tersebut. Maka, pilihan itu berdampak pada penilaian kinerja presiden. “Akan ada yang dapat menganggap Jokowi tidak patuh terhadap undang-undang, tapi ada juga yang akan menganggap Presiden tidak melanggar ketentuan,” ujarnya. Meski begitu, kata Anton, hal terpenting, siapa pun yang dipilih nanti harus melakukan konsolidasi internal dan berfokus menjalankan tugas sebagaimana diamanatkan Undang-Undang TNI.

Tahun 2023 dan 2024 merupakan tahun politik karena berhubungan dengan pemilihan umum. Anton menilai soliditas dan konsolidasi yang dilakukan Panglima TNI menjadi penting. “Sudah semestinya pemerintah tidak menarik, mewacanakan, ataupun menugaskan TNI untuk ikut mengurusi hiruk pikuk politik nasional,” ujarnya.

Menurut dia, gangguan keamanan untuk urusan politik hendaknya cukup melibatkan Polri dan intelijen, tanpa perlu melakukan sekuritisasi dengan melibatkan TNI. TNI tetap berfokus menjaga negara dari ancaman musuh yang datang dari luar. (TEM)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.