NASIONAL

Menko Polhukam Imbau Masyarakat Aktif Cegah Politik Uang

JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengimbau masyarakat agar berpartisipasi aktif dalam menjaga Pemilu 2024 yang berintegritas dan berkualitas. Selain menggunakan hak pilihnya pemungutan suara 14 Februari 2024 nanti, masyarakat diharapkan aktif mencegah politik uang dalam pemilu.

Mahfud menyampaikan itu dalam Forum Koordinasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) di Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa (20/6/2023). Acara itu dihadiri oleh Sentra Gakkumdu Kabupaten/Kota dan Provinsi Kalimantan Timur. Peserta dari Provinsi Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat mengikuti acara secara virtual.

Secara khusus, Mahfud meminta kepada penyelenggara pemilu baik Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) serta aparat penegakan hukum yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu untuk menggencarkan pendidikan dan literasi politik untuk masyarakat. Hal yang juga penting adalah mengajak masyarakat untuk berpartisipasi demi menjaga pemilu berintegritas dan berkualitas.

“Partisipasi masyarakat ini akan mempermudah tugas Bawaslu dan aparat penegak hukum karena merupakan salah satu faktor penting dalam mengatasi praktik politik uang,” kata Mahfud, dilansir Kompas.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini menegaskan, pemerintah juga mengimbau agar pencegahan tindak pidana pemilu seperti politik uang dikedepankan. Sentra Gakkumdu harus bersemangat untuk melakukan penegakan hukum tindak pidana pemilu. Seluruh pemangku kepentingan seharusnya memitigasi terjadinya tindak pidana pemilu di daerah rawan. Mereka bisa mengimbau masyarakat untuk tidak memilih karena imbalan tertentu termasuk politik uang yang jelas-jelas diancam hukuman pidana.

“Mencegah tentunya lebih baik daripada harus menunggu tindak pidana pemilu terjadi,” tegas Mahfud.

Dia menambahkan, menjelang Pemilu 2024 ini, penegakan hukum yang akan dilakukan oleh aparat penegak hukum tidak akan lepas dari tarikan kepentingan politik. Kekhawatiran masyarakat bahwa akan ada campur tangan politik dalam penegakan hukum, khususnya saat memasuki musim pemilu, harus dijadikan alarm untuk terus bekerja secara profesional berdasarkan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenko Polhukam Sugeng Purnomo menekankan pentingnya forum koordinasi Sentra Gakkumdu. Menurutnya, forum komunikasi itu penting untuk menyamakan persepsi baik dari Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan. “Juga sebagai upaya mengatasi batasan waktu yang singkat dalam proses hukum pelanggaran pidana pemilu,” katanya.

Mantan Direktur Penuntutan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus Kejaksaan Agung itu menambahkan, pemerintah juga berharap ada langkah pencegahan yang dilakukan baik oleh penyelenggara, peserta pemilu, dan juga masyarakat.

Membeli suara

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 114/PUU-XX/2022 tentang uji materi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilu, menolak permohonan sejumlah kader partai dan bakal calon anggota legislatif untuk mengubah sistem pemilu jadi proporsional tertutup. Sistem proporsional terbuka dinilai lebih dekat dengan konstitusi yang mengamanatkan kedaulatan di tangan rakyat.

Dalam pertimbangan hukumnya, MK juga menyebut bahwa politik uang bisa saja terjadi dalam semua sistem pemilu baik lewat proporsional terbuka maupun proporsional tertutup.

Menyikapi putusan itu, Ketua KPU Hasyim Asy’ari, Kamis (16/6/2023), mengatakan, dalam putusannya, MK juga memberikan saran bagaimana untuk mencegah atau meminimalisasi praktik-praktik politik uang. Misalnya, sejak awal pencalonan di internal parpol diatur dengan mekanisme demokratis dan transaparan. Sehingga, ketika ditemukan indikasi aroma politik uang, ada mekanisme penegakan hukum yang bisa ditegakkan oleh Bawaslu.

“Ketika proses kampanye atau pemungutan suara, ketika ada dugaan penggunaan politik uang seperti vote buying atau membeli suara ada mekanisme penegakan hukumnya,” katanya.

Hasyim menjelaskan, pada dasarnya, dalam hukum ada tiga aspek yaitu substansi atau norma, kelembagaan, kultur atau budaya. Terkait dengan fenomena politik uang, Hasyim menyebut peraturan perundang-udnangan sudah memberikan perhatian keras bahwa tindakan tertentu dilarang seperti manipulasi atau penggunaan instrumen uang yang membuat persaingan menjadi tidak adil.

Secara kelembagaan, juga sudah ada Bawaslu, peradilan pidana pemilu yang bisa digunakan untuk mencegah atau menghindari orang terkena sanksi pidana bagi calon yang menggunakan politik uang. Jika terbukti melakukan pidana pemilu, bakal calon bisa dibatalkan pencalonannya. Begitu juga saat sudah terpilih, itu juga bisa dibatalkan jika terbukti melakukan pidana pemilu.

“Yang terakhir adalah aspek kultur dan budaya yang juga harus disentuh. Urusan politik itu pertanggungjawabannya sekarang hanya kepada yang memberi. Padahal, yang dibeli juga harus ada kesadaran menolak atau malah tidak menawarkan suaranya untuk dibeli dengan harga tertentu,” katanya.

Menurutnya, untuk mencegah politik uang, relasinya tidak hanya sepihak tetapi harus timbal balik antara calon dengan pemilih agar sama-sama terhindar dari praktik politik uang.

Khusus untuk Pemilu 2024, Hasyim menambahkan, PKPU justru menyiapkan aturan update harian tentang laporan dana kampanye dari peserta pemilu. Jika ada sumbangan dana kampanye akan diperbarui setiap hari oleh parpol dan akan dipublikasikan sehingga publik bisa mengakses melalui Sistem Informasi Dana Kampanye yang dihubungkan di situs info pemilu.

“Jadi tanpa mengurangi asas-asas atau prinsip akuntabilitas dan transparansi, KPU tetap berikhtiar bagaimana akses informasi di antaranya informasi dana kampanye itu tetap dapat diketahui oleh publik, masyarakat pemilih sekalian,” tegasnya. (KOM)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.