NASIONAL

Menyelisik Daftar Belanja Mortir BIN

JAKARTA – Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berencana memanggil Badan Intelijen Negara (BIN) untuk meminta penjelasan ihwal dugaan belanja ribuan amunisi mortir M72 dari Serbia. Parlemen membutuhkan penjelasan sehubungan dengan temuan dan tuduhan penggunaan mortir tersebut dalam konflik di Kiwirok, Papua. “Dalam rapat kerja Komisi I bersama BIN mendatang, kami pertanyakan kegunaan dan landasan hukum BIN memilih penggunaan senjata tersebut,” ujar anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar, Dave Akbarshah Fikarno, Selasa (7/6/2022).

Dave mengatakan BIN selama ini tidak pernah membahas setiap satuan barang yang hendak dibeli oleh lembaga telik sandi yang memasok informasi untuk presiden tersebut. Komisi I DPR Bidang Pertahanan juga tidak mengetahui persis jenis persenjataan yang selama ini dimiliki BIN, termasuk dugaan belanja 2.480 unit mortir jenis 81 mm M72 high-explosive dari Serbia melalui PT Pindad pada 2020. Menurut Dave, DPR mestinya mendapat penjelasan, terutama landasan hukum BIN ketika membeli ribuan amunisi tersebut.

Skandal belanja amunisi senjata tempur dari Serbia ini terendus ketika terjadi hujan mortir di langit Distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua, pada 10 Oktober 2021. Sedikitnya empat kampung di distrik tersebut hancur. Majalah Tempo pada 13 November 2021 sempat mengungkap dugaan keterlibatan militer dalam pengeboman di Kiwirok, meski hal itu dibantah Panglima Komando Daerah Militer Cenderawasih, Mayor Jenderal Ignatius Yogo Triyono.

Organisasi pemantau senjata yang berbasis di London, Inggris, Conflict Armament Research (CAR), kemudian menerbitkan laporan yang berisi 15 gambar mortir M72 yang gagal meledak dan sudah meledak di Kiwirok. Mereka memverifikasi mortir tersebut ke negara produsen, dan menyimpulkan bahwa mortir itu dikirim pada 23 Februari 2021 dari Serbia ke PT Pindad, dengan sertifikasi BIN sebagai pengguna akhir. Pengiriman meliputi 2.480 amunisi mortir M72, 3.000 inisiator elektronik, dan tiga perangkat pengatur waktu.

Komisi Pertahanan DPR juga berencana mencari tahu ihwal kebenaran informasi tersebut. Menurut Dave, BIN mesti menjelaskan berbagai tuduhan karena disebut dalam laporan bahwa lembaga telik sandi ini merupakan pengguna akhir amunisi mortir. “Apakah ada penyangkalan dan pembuktian atas tuduhan tersebut. Sebaiknya beri kesempatan BIN untuk menjelaskan,” ucap Dave.

Wakil Ketua Komisi I DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Abdul Kharis Almasyhari, enggan berkomentar banyak ihwal tuduhan belanja amunisi mortir oleh BIN. Menurut dia, DPR tak akan beringsut selagi belum ada lembaga negara yang menyelidiki kasus tersebut. “Ini kan pemberitaan yang sumbernya hanya satu. Saya belum menerima informasi selain dari sumber tersebut.”

Adapun Panglima Komando Daerah Militer Cenderawasih, Mayor Jenderal Ignatius Yogo Triyono, kepada majalah Tempo edisi 13 November 2022 sempat membenarkan bahwa pasukannya dibekali peluncur roket. “Ada roket yang tak meledak, dan itu diambil mereka,” kata Yogo. Namun dia memastikan bahwa prajuritnya selektif dalam memilih target dan tidak pernah mengebom permukiman penduduk.

Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Papua, Emanuel Gobay, mengatakan BIN tidak memiliki tugas dalam penggunaan dan pembelian senjata api jenis apa pun. Hal itu tertuang dalam huruf a-e Pasal 29 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Badan Intelijen Negara. “Sudah dapat disimpulkan bahwa segala pembelian senjata oleh BIN merupakan tindakan ilegal,” kata dia.

Menurut Gobay, mereka yang membeli senjata secara ilegal dapat dijerat Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Aturan itu melarang adanya tindakan ilegal perihal penggunaan suatu senjata api, amunisi, atau bahan peledak yang masuk ke Indonesia. Pasal 1 undang-undang tersebut mengatur ancaman hukuman mati atau hukuman seumur hidup serta hukuman penjara maksimal 20 tahun bagi mereka yang terbukti melanggar.

Gobay mendesak Presiden Joko Widodo agar segera mengaudit lembaga telik sandi negara tersebut agar skandal pembelian mortir dari Serbia oleh BIN dapat dibuka. Presiden juga mesti memerintahkan Kepala Polri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo, menyelidiki kasus tersebut. “DPR juga harus memeriksa BIN dan mengumumkan hasil pemeriksaan secara terbuka ke publik.”

Wakil Ketua Eksternal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Amiruddin, juga sepakat agar pemerintah dan parlemen bertanggung jawab mengungkap skandal mortir pesanan BIN ini. Terutama mengungkap apakah belanja amunisi mortir tersebut sesuai dengan prosedur hukum. “Apakah ini termasuk peruntukan dan kewenangan BIN?” ujar Amiruddin. “BIN juga harus menjelaskan ihwal penggunaan amunisi tersebut.” (TEM)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.