NASIONAL

Mitigasi Menghadapi Kerawanan Pemilu

JAKARTA – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mewaspadai sejumlah gangguan dan hambatan dalam penyelenggaraan Pemilu 2024. Potensi gangguan tersebut dipetakan dalam Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2024. Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan lembaganya telah memproyeksikan dan mendeteksi secara dini potensi pelanggaran pemilu serta pemilihan lewat indeks kerawanan. “Indeks kerawanan itu yang menjadi basis program pencegahan serta pengawasan tahapan pemilu dan pemilihan,” ucapnya, kemarin.

Bawaslu meluncurkan IKP 2024 pada 17 Desember lalu. Mengacu pada indeks kerawanan tersebut, lembaga pengawas telah memetakan beberapa masalah yang berpotensi terjadi dalam pemilu mendatang. Masalah-masalah itu antara lain polarisasi massa, politik uang, pemenuhan hak dipilih dan memilih, mitigasi dampak penggunaan media sosial, serta netralitas penyelenggara pemilu.

Pada tahap awal, kata Bagja, Bawaslu akan mensosialisasi indeks kerawanan pemilu kepada penyelenggara di daerah. Bawaslu juga berusaha memetakan stakeholder yang berhubungan untuk menekan gangguan dan hambatan selama tahapan pemilu yang telah berjalan.

Salah satu stakeholder yang membantu Bawaslu untuk mencegah gangguan selama tahapan pemilu antara lain kepolisian dan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dengan KPU, Bagja menjelaskan, misalnya, bagaimana pelaksanaan petunjuk teknis IKP diberikan kepada mereka. “Bagaimana KPU memahami langkah dalam menghadapi potensi gangguan dan hambatan. Itu yang kami bicarakan.”

Bawaslu juga membuat turunan indeks kerawanan yang bersifat tematik. Untuk kerawanan di media sosial, Bawaslu membuat regulasi teknis indeks kerawanan pemilu untuk media sosial. Penyelenggara pemilu, kata Bagja, juga bakal bekerja sama dengan media massa hingga media sosial untuk mencegah kerawanan pemilu dari dampak media sosial. “Kerja sama itu penting untuk menanggulangi hoaks. Sebab, media sosial cenderung digunakan untuk propaganda SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan) yang dipersempit lagi ke soal agama,” ucapnya.

Buzzer Politik Wajib Didaftarkan ke KPU

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menyebutkan penting bagi KPU dan Bawaslu untuk mengintensifkan literasi politik, khususnya di ruang digital, untuk memitigasi kerawanan pemilu. Selain itu, pengaturan transparansi dan akuntabilitas buzzer atau pendengung politik serta pasukan siber juga mesti diatur agar tidak membuat daya rusak melalui informasi yang mereka sebarkan. “Karena informasi dari buzzer politik kerap mengandung disinformasi, tendensius, dan memecah belah pemilih,” ujar anggota Dewan Pembina Perludem, Titi Anggraini, kemarin.

Menurut Titi, buzzer ataupun pasukan siber yang terafiliasi dengan peserta pemilu wajib didaftarkan ke KPU. Selain itu, dana yang digunakan untuk mendanai mereka wajib dilaporkan sebagai bagian dari dana kampanye. Di sisi lain, KPU dan Bawaslu harus bekerja sama dengan kementerian atau lembaga yang memiliki otoritas serta kemampuan mengawasi aliran dana yang melibatkan penggunaan buzzer yang diduga tidak dilaporkan secara transparan dan akuntabel kepada KPU.

Hal yang tidak kalah penting, Titi berujar, penyelenggara pemilu harus bekerja profesional dan mandiri. Sebab, kerawanan bisa lebih optimal dicegah dan dilakukan penegakan hukum apabila KPU dan Bawaslu netral, profesional, serta kredibel. “Kalau sebaliknya, justru penyelenggara pemilu-lah yang akan menjadi bagian dari pemicu kerawanan.”

Kerja Sama dengan PPATK

Juru bicara Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Natsir Kongah, mengatakan lembaganya telah bekerja sama dengan Bawaslu dan KPU untuk mencegah politik yang terjadi dalam pemilu serentak 2024. Bahkan PPATK telah membuat satuan kerja sendiri untuk mengawasi potensi politik uang dalam pemilu mendatang. “Kami juga telah merekomendasikan kebijakan dana kampanye Pemilu 2024 ke KPU, yang intinya menekankan aspek transparansi dan akuntabilitas,” ucapnya.

Kepala Divisi Humas Polri, Inspektur Jenderal Dedi Prasetyo, mengatakan Korps Bhayangkara akan membuat satuan tugas yang nanti bergerak saat Operasi Mantab Brata untuk mencegah dan melacak politik uang dalam Pemilu 2024. Satuan tugas tersebut nantinya berasal dari tingkat kepolisian sektor hingga Markas Besar Polri. “Satgas itu nanti yang melakukan pemantauan dan operasi tangkap tangan jika ada politik uang,” ujarnya. (TEM)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.