NASIONAL

Optimistis Bongkar Kartel Minyak Goreng

JAKARTA – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) tetap melanjutkan penyelidikan dugaan kartel minyak goreng. Penyelidikan mafia minyak goreng itu sempat terhambat akibat sebelas perusahaan tak memenuhi panggilan KPPU.

Ketua KPPU, Ukay Karyadi, mengatakan lembaganya sudah memanggil kesebelas perusahaan tersebut. Mereka terdiri atas enam perusahaan produsen, tiga perusahaan pengemasan, dan dua distributor minyak goreng. “Dari pihak yang dipanggil, tidak semuanya hadir dan masing-masing yang hadir hanya satu perwakilan,” kata Ukay dilansir Tempo, Rabu (20/4/2022).

Tim investigasi KPPU menelusuri kasus dugaan mafia minyak goreng ini ketika terjadi kelangkaan minyak goreng, akhir tahun lalu. Pada 26 Januari 2022, tim KPPU membuka kasus ini dalam tahap penyelidikan. Mereka menemukan adanya indikasi monopoli pasar dan disinyalir melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

KPPU sempat meminta keterangan 44 pihak terkait, khususnya produsen dan distributor minyak goreng, asosiasi pengusaha, pemerintah, perusahaan pengemasan minyak goreng, serta pedagang retail. Namun KPPU tidak berhasil memeriksa semua pihak tersebut. Masih tersisa sebelas perusahaan yang belum diperiksa sehingga KPPU belum dapat menuntaskan kasus ini.

Karena itu, kata Ukay, lembaganya akan meminta bantuan kepolisian agar kesebelas korporasi tersebut memenuhi panggilan KPPU. “Kami juga akan ungkap identitas pelaku-pelaku usaha itu yang terintegrasi dalam kelompok-kelompok usaha,” ujarnya.

Ukay menyebutkan beberapa kelompok usaha diduga terlibat dalam bisnis kartel minyak goreng ini. Bukti dugaan tersebut adalah adanya kenaikan harga minyak goreng secara signifikan sejak Oktober 2021 hingga kini. Padahal pelaku usaha minyak goreng nasional tidak banyak. Mereka tergabung dalam delapan kelompok besar yang menguasai 70 persen pasar minyak goreng nasional. Kelompok-kelompok usaha itu terintegrasi dari hulu hingga hilir.

“Mereka punya kebun kelapa sawit sendiri, seakan-akan mereka sudah berkoordinasi untuk menaikkan harga minyak goreng,” kata dia.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama KPPU, Deswin Nur, menjelaskan bahwa saat ini pihaknya masih mengumpulkan alat bukti untuk membongkar dugaan kartel minyak goreng tersebut. Penyelidikan KPPU akan terus berlanjut meski Kejaksaan Agung ikut mengusutnya.

“Setiap lembaga melaksanakan peran sesuai dengan tugas dan kewenangannya,” katanya.

Menurut Deswin, investigator KPPU sudah menemukan satu alat bukti perihal proses penjualan atau distribusi minyak goreng nasional yang mengarah ke isu persaingan usaha. Satu alat bukti itu mengarah pada pelanggaran Pasal 5, 11, dan 19 Undang-Undang tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Deswin mengatakan penyelidikan ini membutuhkan waktu paling lama 60 hari kerja. Tapi penyelidikan dapat diperpanjang apabila diperlukan. “Penyelidikan akan difokuskan pada pemenuhan unsur dugaan pasal yang dilanggar, penetapan identitas terlapor, dan pencarian minimal satu alat bukti tambahan,” kata dia.

Jika dalam penyelidikan itu KPPU memperoleh minimal dua alat bukti, penegakan hukum dapat diteruskan ke tahap pemeriksaan pendahuluan oleh sidang Majelis Komisi. Melalui proses sidang, KPPU bisa menjatuhkan sanksi administrasi, seperti denda maksimal 50 persen dari keuntungan yang diperoleh terlapor dari pelanggaran. Dapat juga diterapkan denda maksimal 10 persen dari penjualan terlapor di pasar yang bersangkutan.

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, menjelaskan bahwa akar persoalan mafia minyak goreng adalah perbedaan harga ekspor CPO dan harga dalam negeri terlampau jauh. Kondisi ini yang dimanfaatkan perusahaan untuk melanggar kewajiban memenuhi kebutuhan dalam negeri (DMO) sebesar 20 persen dari target ekspor CPO.

Bhima melanjutkan, setelah kasus ini diselidiki, terbukti stok minyak goreng hasil DMO per 14 Februari-8 Maret 2022 mencapai 573.890 ton. Jumlah tersebut melebihi kebutuhan bulanan nasional. Berbeda dengan beberapa bulan sebelumnya, ketika minyak goreng justru tidak mencapai kebutuhan nasional. Ia pun mendorong agar penegak hukum terus mengusut dugaan kartel minyak goreng tersebut. (TMP)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.