NASIONAL

Pembentukan DKN Dikhawatirkan Lahirkan Pendekatan Koersif

JAKARTA – Direktur Amnesty Internasional, Usman Hamid menilai pembentukan Dewan Keamanan Nasional (DKN) tidak sejalan dengan UU pertahanan. Pembentukan DKN dikhawatirkan akan melahirkan pendekatan koersif atau mengandung paksaan.

“Saya khawatir bahwa pembentukan DKN ini membenarkan pendekatan koersif untuk kelompok-kelompok radikal sehingga mengakibatkan pelanggaran-pelanggaran ham di indonesia,” kata Usman, dalam siaran pers, Minggu (4/9/2022).

Dijelaskannya, pemerintah Jokowi bisa jadi berkaca pada pengalaman di dua dekade terakhir di dunia. Kelompok-kelompok radikal ditangani dengan pendekatan koersif atas nama keaamanan nasional. Hal ini yang sering memproduksi pelanggaran-pelanggaran HAM.

Selain itu, Pembentukan DKN tidak sejalan dengan mandat UU Pertahanan. Pemerintah diamanatkan membentuk Dewan Pertahanan Nasional (DPN) sejak 2002, sesuai dengan perintah UU Pertahanan Negara. Jadi yang seharusnya dibentuk adalah DPN bukan DKN.

Usman curiga pembentukan DKN dan revisi UU TNI ini lebih pada kepentingan ekonomi dan ivinvestasi. “Saya khawatir pembentukan DKN hanyalah bentuk kebijakan represif yang ingin ditujukan untuk kepentingan-kepentingan ekonomi dan investasi untuk pembangunan,” paparnya.

Sementara itu, Ketua PBHI Nasional, Julius Ibrani menyebut pembentukan DKN lebih banyak karena kepentingan politik dibanding kepentingan nasional. DKN ini dinilai sebagai bentuk pengingkaran reformasi.

“Motif pembentukan DKN memang kepentingan politik bukan untuk benar-benar menjaga kepentingan nasional,” kata Julius, Minggu (4/9/2022).

Usulan pembentukan DKN itu, kata Julius, mencakupi persoalan pengendalian, ‘surveilance pengkondisian, penstabilan, sampai pada pengondisian data pribadi. “Inilah dimana satu bentuk rerpresifitas dan pendekatan yang koersif dan melanggar hak asasi manusia,” ungkap Julius.

Dalam sebuah proses pro justicia yang diberlakukan terhadap warga sipil, menurutnya, ada ruang-ruang untuk melakukan pembelaan. “Ada administrasi yang kita bisa gugat di pengadilan. Tetapi kalau pendekatan intelejen dan pendekatan stabilisasi informasi yang diusung oleh DKN, ini tidak dapat dipertanggungjawabkan sistem administrasinya,” papar Julius. (REP)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.