NASIONAL

Pembinaan Penegak Hukum Kian Mendesak

JAKARTA — Rekomendasi dari Tim Percepatan Reformasi Hukum untuk memperbaiki dan mengelola sumber daya manusia di institusi penegak hukum dinilai mendesak untuk diterapkan. Namun, upaya tersebut diperkirakan akan memunculkan resistansi.

Tim Percepatan Reformasi Hukum yang dibentuk Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD telah menyerahkan laporan berupa kajian dan rekomendasi kepada Presiden beberapa hari yang lalu. Salah satu rekomendasi yang diajukan adalah perbaikan sistem pembinaan sumber daya manusia (SDM) di Polri, kejaksaan, peradilan, dan lembaga pemasyarakatan.

Untuk rekomendasi jangka pendek, tim merekomendasikan pelaksanaan asesmen terhadap pejabat strategis yang tengah menjabat di lembaga-lembaga tersebut yang mencakup semua pejabat eselon I sampai III. Semua pejabat eselon I dan II serta eselon III tertentu yang tetap dalam jabatannya adalah mereka yang lulus proses asesmen.

Pengamat keamanan dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto, saat dihubungi dari Jakarta, Sabtu (16/9/2023), memandang, bahwa perbaikan SDM melalui sistem merit mesti dilakukan bersamaan dengan pengawasan internal dan eksternal terhadap institusi penegak hukum, khususnya terhadap kepolisian. Meski sistem merit sudah ada, pelaksanaannya dinilai belum baik.

”Bagaimana membangun SDM di internal itu keluar dari sistem yang sudah ditetapkan, dengan hanya berdasarkan kedekatan personal. Hal seperti itu sudah ada aturannya, tapi tidak dilaksanakan. Mengapa? Karena pengawasan internal lemah, pengawasan eksternal nyaris tidak ada,” tutur Bambang, dilansir Kompas.

Belum konsisten

Menurut Bambang, tidak berjalannya sistem merit bisa dilihat dari adanya kasus anggota Polri yang dihukum demosi karena terlibat jual beli narkoba, tetapi ketika dipindah ke tempat lain justru mendapatkan promosi sebagai kepala satuan reserse kriminal narkoba. Contoh semacam itu memperlihatkan bahwa tugas pengawasan tidak sejalan dengan pengelolaan SDM.

Sebenarnya, lanjut Bambang, beberapa kasus besar yang menimpa Polri beberapa waktu lalu dapat menjadi momentum untuk melakukan pembenahan internal Polri. Pimpinan Polri pun sudah menunjukkan ketegasan dengan menindak anggotanya, termasuk perwira tinggi. Namun, ketegasan tersebut dinilai belum konsisten sehingga kasus serupa masih berulang.

Meski demikian, hal itu tidak bisa sepenuhnya dilakukan Kapolri selaku pemimpin tertinggi karena permasalahan di institusi Polri sudah bersifat sistematis. Namun, untuk melaksanakan tugas besar tersebut, menurut Bambang, diperlukan pemimpin yang tegas, berani, serta konsisten. ”Tanpa itu susah,” ujarnya.

Secara terpisah, peneliti dari Indonesia Corruption Watch, Tibiko Zabar Pradano, menilai langkah tersebut sebagai langkah positif untuk mendorong peningkatan profesionalitas aparat penegak hukum. Sebab, penegakan hukum yang baik mesti dimulai dari SDM yang berkualitas dan profesional serta berintegritas.

Karena SDM yang berkualitas dan profesional menjadi dasar untuk membangun institusi yang tangguh, maka proses penempatan pejabatnya harus sesuai dengan kompetensi dan kemampuannya, bukan berdasarkan kedekatan personal. Sebenarnya, sistem merit tersebut seharusnya sudah menjadi bagian dalam reformasi birokrasi di berbagai institusi pemerintah. Namun, dalam pelaksanaannya terkadang terdapat perilaku koruptif.

Demikian pula ketika Tim Percepatan Reformasi Hukum merekomendasikan adanya lelang jabatan dan pelaporan harta kekayaan, hal itu dinilai sebagai bentuk penguatan kembali terhadap komitmen antikorupsi. Sebab, hal itu sebenarnya sudah tercantum dalam peraturan perundang-undangan. ”Ini adalah upaya penguatan untuk melakukan perbaikan profesionalisme penegak hukum,” kata Tibiko.

Munculnya resistansi

Menurut Bambang, jika perbaikan dalam pengelolaan SDM dilakukan dengan sungguh-sungguh, hal itu diperkirakan akan menimbulkan resistansi dari institusi penegak hukum, khususnya kepolisian. Sebab, hal itu bisa mengganggu kenyamanan yang selama ini didapatkan.

Demikian pula ketika direkomendasikan adanya pembatasan penempatan personel Polri di luar institusi, hal itu dinilai juga tidak akan mudah. Sebab, hal itu sama saja memutus peluang promosi, kenaikan pangkat, hingga berbagai tunjangan dan kesempatan berkiprah. Sementara di Polri terdapat banyak perwira tinggi.

Terkait hal itu, Tibiko mengatakan, seharusnya setiap institusi bersikap terbuka dan merespons dengan positif upaya perbaikan yang digagas Tim Percepatan Reformasi Hukum. Sebab, tujuan perbaikan tersebut demi institusi penegak hukum yang lebih baik.

”Ini patut dianggap sebagai tantangan bagi aparat penegak hukum, apakah mau berbenah atau tidak,” katanya.

Ketika dikonfirmasi terkait rekomendasi tersebut, Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Sandi Nugroho mengarahkan untuk menanyakan langsung kepada Tim Percepatan Reformasi Hukum. Sementara Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana tidak memberikan respons. Adapun Ketua Komisi Kejaksaan Barita Simanjuntak dan anggota Komisi Kepolisian Nasional, Pudji Hartanto Iskandar, yang masuk dalam Tim Percepatan Reformasi Hukum belum merespons. (KOM)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: