NASIONAL

Pemerintah Tolak Kompensasi Papua Merdeka untuk Pilot Susi Air

JAKARTA – Pemerintah menangani kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Papua secara defensif aktif. Ketika KKB melakukan perusakan atau penyanderaan, aparat penegak hukum akan mengejar.

Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyampaikan hal ini kepada wartawan di Masjid Raya Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, Rabu (15/2/2023). ”Bukan ofensif, tetapi defensif aktif. Defensif aktif untuk melakukan perlindungan, dan kalau mereka yang melakukan perusakan, kita buru kita kejar dia (KKB),” ujar Wapres Ma’ruf Amin.

Hingga kini, KKB yang dipimpin Egianus Kogoya masih menyandera pilot Susi Air asal Selandia Baru, Philips Mark Mehrtens. Aparat penegak hukum masih menelusuri keberadaan Mehrtens.

Baru-baru ini beredar rekaman bergambar Mehrtens bersama seorang yang menyebut dirinya Egianus Kogoya. Dia menyatakan Mehrtens dalam kondisi aman dan sehat. Dia juga menyatakan hanya akan membebaskan Mehrtens bila Pemerintah Indonesia mengakui Papua Merdeka.

Wapres Ma’ruf Amin pun menjelaskan, Pemerintah Indonesia bersama Pemerintah Selandia Baru akan bersama-sama berperan membebaskan Mehrtens. Namun, upaya pembebasan ini tidak akan dikompensasi dengan pengakuan kemerdekaan Papua.

”Enggak mungkin dikompensasi dengan kemerdekaan. Itu enggak relevan, konteksnya enggak. Karena ini bukan masalah Papua (secara keseluruhan, tapi masalah Papua di satu daerah, di (Papua) Pegunungan,” Kata Wapres.

Wapres beberapa kali mengatakan bahwa gangguan keamanan ini bukan masalah Papua secara umum. Sebab, tanah Papua saat ini sudah menjadi enam provinsi. ”Di provinsi lain tidak ada masalah, cuma ada di satu provinsi di (Papua) Pegunungan, bahkan di daerah lain minta nambah provinsi. Di Papua Barat minta tambah satu provinsi, di Papua induk minta nambah provinsi. Artinya mereka sebenarnya enggak ada masalah. Kalau ada kelompok yang mengatasnamakan Papua, itu sudah tidak relevan lagi,” tutur Wapres.

Kendati demikian, dalam rekapitulasi Kepolisian Daerah Papua saja, kekerasan terjadi cukup merata di beberapa provinsi. Dalam refleksi akhir tahun 2022, sepanjang 2022, serangan KKB terjadi tidak hanya di Provinsi Papua Pegunungan, tetapi juga di Papua dan Papua Tengah.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (15/2/2023), menyampaikan, pemerintah menempuh cara persuasif untuk bisa menyelamatkan sandera. Menurut Mahfud, keselamatan sandera adalah prioritas. Namun, jika cara itu tidak berhasil, bukan tidak mungkin pemerintah akan menempuh opsi lain.

”Jadi, kami persuasi agar bisa bebas dengan selamat, damai, tanpa kisruh, tanpa ribut. Tetapi, kami tidak menutup opsi lain untuk melakukan tindakan,” ujar Mahfud. Ia enggan membeberkan yang dimaksud dengan tindakan opsi lain tersebut.

Mahfud menyatakan bahwa Papua, berdasarkan konstitusi dan hukum internasional, serta berdasarkan kenyataan faktual, merupakan bagian yang sah dari NKRI. Oleh karena itu, terhadap permintaan KKB agar Papua bisa merdeka, pemerintah tegas menolaknya.

”Tidak ada negosiasi soal itu, dan kami akan mempertahankan, serta memberantas setiap yang ingin mengambil bagian secuil pun dari NKRI,” ujar Mahfud. (KOM)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.