NASIONAL

Penegakan Hukum Terhadap Enembe Tingkatkan Pemerintahan yang Bersih di Papua

JAKARTA – Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Theo Litaay meminta seluruh warga papua untuk mendukung proses hukum terhadap Gubernur Papua Lukas Enembe.

Theo menegaskan, penegakkan hukum tersebut dilakukan bukan sebagai bentuk rasa memusuhi masyarakat Papua, melainkan untuk meningkatkan good governance di Bumi Cenderawasih.

“Tetapi ini adalah usaha yang ditujukan untuk meningkatkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa di Papua,” katanya dalam sebuah diskusi di salah satu stasiun televisi.

Adapun Lukas Enembe diduga melakukan transaksi hingga mencapai Rp560 miliar ke kasino di luar negeri. Hal tersebut menurut Theo merupakan sebuah tindakan yang mencoreng rasa keadilan warga Papua.

“Ini satu yang sangat mengguncang rasa keadilan, kalau kita melihat situasi Papua yang masih berada dalam jenjang salah satu provinsi termiskin di Indonesia,” jelasnya.

Theo berharap KPK benar-benar melakukan penyidikan secara mendalam terhadap kasus ini. Pasalnya, sudah dua panggilan yang dikeluarkan oleh KPK kepada Lukas Enembe, namun Enembe sama sekali tidak memenuhi panggilan tersebut dan juga masih belum ada upaya jemput paksa.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebelumnya telah menetapkan Lukas Enembe sebagai tersangka pada 5 September 2022 karena diduga menerima gratifikasi. Bukan hanya itu, Enembe juga diduga melakukan transaksi mencurigakan mengenai pembelian jam tangan mewah seharga Rp 550 juta.

Dengan sejumlah transaksi yang sudah menyentuh angka di atas Rp500 miliar itu sangat berbanding terbalik dengan laporan kekayaan Lukas Enembe pada 2021 yang hanya sekitar Rp33,78 miliar.

Wakil Ketua Umum Demokrat, Benny K Harman menegaskan Partai Demokrat mendukung agar pemberantasan korupsi harus ditegakkan secara adil tanpa pandang bulu. “Kami Partai Demokrat mendukung agenda berantas korupsi. Tapi harus adil dan menurut aturan hukum,” tegas Benny.

Benny lalu menyerahkan kasus Lukas Enembe ini sepenuhnya kepada pihak penegak hukum. “Kami menyerahkan masalah tersebut kepada penegak hukum dan menghormati proses hukum terhadap yang bersangkutan,” ujarnya.

Ia menegaskan, Partai Demokrat tidak akan pernah melindungi kader yang terlibat kasus korupsi. “Partai tidak melindungi siapapun yang kena kasus korupsi,” ujarnya.

Sementara itu, menanggapi aksi unjuk rasa sekelompok masyarakat yang menolak penetapan Lukas Enembe sebagai tersangka, Tokoh Adat Tabi, Ondo Yanto Eluay mengimbau agar masyarakat Papua tidak terprovokasi.

“Saya harap supaya tidak sampai berdampak pada terganggunya situasi Kamtibmas, situasi yang tidak kondusif, yang tidak aman dan mengganggu aktivitas masyarakat baik di Kota Jayapura maupun Kabupaten Jayapura,” pungkasnya. (*/PBN)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.