Pengusung Anies Dikejar Waktu

JAKARTA – Masa pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden tersisa kurang dari sembilan bulan lagi. Namun, hingga kini, belum ada koalisi partai politik yang bersepakat ihwal kandidat yang akan mereka sokong dalam pemilihan presiden 2024.

Semakin pendeknya waktu menuju pendaftaran calon presiden dan wakil presiden itu juga bikin gamang Partai NasDem, yang telah mendeklarasikan Anies Rasyid Baswedan sebagai bakal calon presiden. Mereka mulai waswas atas tak kunjung ditemukannya kesepakatan dengan Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS)—yang sebelumnya bersama NasDem membangun Koalisi Perubahan.

Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Ahmad Ali, mengatakan hingga kini hubungan partainya dan kedua partai tersebut belum bisa disebut sebagai koalisi, melainkan baru sebagai calon mitra koalisi. Pasalnya, hingga kini Demokrat dan PKS belum mendeklarasikan dukungan terbuka kepada Anies Baswedan sebagai calon presiden.

“Jadi, pentingnya sekarang dukungan terhadap Anies dulu sebagai capres, kemudian dibentuklah koalisi, dan kemudian membahas kriteria cawapres yang seperti apa,” kata Ahmad Ali ketika dihubungi, Minggu (22/1/2023).

Menurut Ali, sejauh ini tim kecil yang dibentuk ketiga partai telah bekerja. Adapun keputusan diserahkan kepada masing-masing partai. Belum adanya keputusan dukungan ini yang menjadi persoalan. “Bila ke depannya salah satunya calon wakil presiden usulan mitra calon koalisi tidak dipilih sebagai cawapres, akankah tetap di Koalisi Perubahan?” ujarnya.

Berkutat Calon Pendamping Anies

Partai NasDem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden mereka sejak 3 Oktober 2022. Keputusan itu dibuat di tengah adanya dugaan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memaksakan proses penyelidikan kasus Formula E agar naik ke penyidikan dan menjerat mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Kala itu, NasDem telah lebih dulu menggalang rencana pembentukan koalisi bersama Demokrat dan PKS.

Ketiga partai itu praktis harus berkoalisi untuk memenuhi ambang batas dukungan pasangan calon presiden dan wakil presiden (presidential threshold). Syarat itu tak akan terpenuhi jika satu saja partai urung bergabung. Hingga kini, Partai Demokrat dan PKS belum menunjukkan arah dukungan kepada Anies yang disokong NasDem.

Ketiga partai masih berkutat dengan penentuan pendamping Anies. PKS dikabarkan mendorong agar mantan Gubernur Jawa Barat yang juga Wakil Ketua Majelis Syura, Ahmad Heryawan, dapat menjadi calon wakil presiden. Adapun Demokrat dikabarkan mengusung ketua umum mereka, Agus Harimurti Yudhoyono.

Menurut Ali, NasDem telah memberikan kekuasaan penuh kepada Anies untuk menentukan calon pendamping yang dapat membantunya. “Tentunya karena ini merupakan kontestasi yang ingin melahirkan perubahan,” ujarnya. “Maka, harus pasangan yang saling mengisi saling memberikan kontribusi untuk kemenangan.”

Ali mengatakan, partainya kini tertarik untuk membicarakan kriteria calon wakil presiden. “Tapi itu bisa dibicarakan kalau koalisi sudah ada,” kata dia. Ali menegaskan, Partai NasDem menunggu komitmen dari masing-masing calon mitra dalam Koalisi Perubahan.

Dia mengingatkan, NasDem ogah jika kesepakatan koalisi itu diambil di masa injury time, mendekati dibukanya masa pendaftaran pasangan calon pada 19 Oktober mendatang. Ali khawatir, jika kesepakatan koalisi dilakukan di detik-detik terakhir pendaftaran calon, penentuan calon wakil presiden akan diwarnai keterpaksaan. “Karena itu, namanya mengunci,” kata Ali. Yang dimaksud mengunci, kata dia, calon mitra koalisi akan memaksakan kandidat pendamping Anies.

Juru bicara PKS, Muhammad Kholid, mengatakan pembahasan di lingkup internal partai ihwal rencana dukungan kepada Anies Baswedan masih berlangsung. “Proses sedang berjalan, insya Allah on the track, perlu kesabaran dan kedisplinan,” katanya saat dihubungi kemarin. “Kami proporsional saja, tidak ingin buru-buru, tapi juga tidak ingin terlambat dalam pengambilan keputusan.”

Menurut dia, pembahasan di tim kecil koalisi ditargetkan rampung bulan ini. Dengan begitu, rencana deklarasi dukungan kepada Anies akan diputuskan Februari mendatang.

Kholid menampik partainya memaksakan agar Ahmad Heryawan menjadi calon pendamping Anies. Seretnya pendeklarasian dukungan kepada Anies, kata dia, lebih disebabkan pertimbangan yang matang untuk meraih kemenangan. “Harus lebih jernih, lapang dada, dan rendah hati. Kami kedepankan sikap rasional dan obyektif, bukan suka dan tidak suka,” ujarnya.

Kepala Badan Komunikasi Strategi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, juga menegaskan pembentukan koalisi sedang berjalan. Demokrat, kata dia, tidak mau bergesa-gesa. “Kami kedepankan rasionalitas, tidak boleh saling memaksa kehendak harus si A dan si B. Kami ingin berlayar dan menang,” kata Herzaky. “Makanya, harus diyakini betul siapa yang kita yakini bisa membawa agenda kemenangan.”

Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, Andi Mallarangeng, mengatakan rencana pembentukan koalisi sebaiknya mengejar kesepakatan bersama, alih-alih mempertimbangkan tenggat. “Kami enggak mempunyai deadline. Yang penting seluruh kesepakatan yang diperlukan sudah diputuskan, disepakati,” ujarnya. “Kalau itu sudah disepakati semua dalam satu paket, kami siap deklarasi,” ujar Andi seusai diskusi bertajuk “Figur Pemimpin Partai Peluang Capres 2024”, di Jakarta, Jumat pekan lalu.

Gerindra dan PKB Meresmikan Sekretariat Bersama

Di tengah belum adanya kepastian koalisi menuju pemilihan presiden 2024, Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) hari ini akan meresmikan sekretariat bersama di Jalan Ki Mangunsarkoro Nomor 1, Menteng, Jakarta Pusat. Sekretariat Bersama Gerindra dan PKB itu hanya terpaut sekitar 800 meter dari kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Seperti halnya NasDem, Demokrat, dan PKS, rencana koalisi Gerindra dan PKB telah diumumkan sejak 13 Agustus 2022. Tapi, sampai sekarang, kedua partai belum mengumumkan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang hendak diusung, kendati Gerindra telah menegaskan akan menyokong Prabowo Subianto, Ketua Umum Gerindra yang kini menjabat Menteri Pertahanan.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Budisatrio Djiwandono, mengatakan peresmian sekretariat bersama ini merupakan bagian dari rangkaian program dan komitmen koalisi Gerindra dan PKB. Namun, menurut dia, sekretariat bersama tidak hanya menjadi wadah untuk pemenangan Pemilu 2024, tapi juga sebagai platform perjuangan bersama untuk menggabungkan pandangan dan program kedua partai ke depan.

“Rencana penyampaian hasil ijtima Ulama Nusantara oleh PKB kepada Gerindra juga akan menjadi salah satu agenda peresmian Sekber tersebut, yang tentu saja akan didengar dan dipertimbangkan dengan matang oleh Partai Gerindra,” kata Budisatrio, yang juga menjadi juru bicara pemenangan Pemilu 2024 Gerindra. Rencananya, sekretariat bersama juga akan didirikan di sejumlah daerah. (TEM)