NASIONAL

Percuma Lulus Seleksi kalau Tak Ada Formasi

JAKARTA – Meski telah lulus seleksi tahap I pada 2021, hingga kini Sodikin belum diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Alasannya, tahun lalu tak ada formasi untuk guru sekolah dasar (SD) di daerahnya. Sodikin berharap, untuk seleksi tahap III yang digelar tahun ini, dirinya mendapat prioritas untuk diterima sebagai guru PPPK tanpa menjalani tes kembali.

Sodikin telah mendedikasikan hidupnya menjadi guru honorer selama 17 tahun di SD Negeri Cibalongsari I, Karawang, Jawa Barat. Profesi ini sangat dia dambakan karena sejak remaja Sodikin memang suka mengajari anak-anak di kampungnya.

Tahun lalu, dia mengikuti seleksi tahap I di Cikampek. Merujuk pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 28 Tahun 2021, ia masuk kategori prioritas untuk mengikuti seleksi karena telah mengajar sebagai guru honorer sebelum 2005. Seleksi ini berhasil ia lewati dan dia dinyatakan lulus.

Namun keberuntungan belum berpihak kepadanya. Peserta seleksi yang memiliki sertifikasi ternyata mendapatkan poin lebih tinggi sehingga didahulukan mengisi formasi yang tersedia. “Saya sadar tidak bisa menyaingi poin yang telah memiliki sertifikasi,” ujar pria berusia 42 tahun tersebut.

Pada tahun yang sama, ia kembali mencoba peruntungan dengan mengikuti seleksi tahap II di Karawang. Namun formasi di daerahnya tak kunjung tersedia. Sodikin, yang telah lulus melewati ambang batas seleksi, kembali luntang-lantung sembari menunggu formasi dibuka.

Sodikin sempat sowan ke Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Karawang dan Kementerian Pendidikan untuk meminta agar formasi dibuka di daerahnya. Paling tidak, ia ingin menempati formasi di SDN Cibalongsari I, tempatnya mengajar sejak 2004. Belasan tahun mengajar membuatnya memiliki kedekatan emosional dengan sekolah tersebut. Namun ia rela jika pada akhirnya harus menempati formasi yang ditentukan pemerintah. “Asalkan hak saya sebagai peserta yang lulus seleksi dipenuhi,” kata dia.

Tahun ini, pemerintah memperbarui kategori prioritas seleksi untuk PPPK guru melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2022. Prioritas pertama ditujukan bagi mereka yang telah lulus ambang batas seleksi, tapi belum mendapatkan formasi. Pada aturan baru ini, peserta tidak perlu mengulang tes seleksi.

Sodikin menganggap aturan baru ini tetap belum mampu menjamin kepastian penempatannya. “Kalau lihat aturan itu, manis sekali,” katanya. Sebab, sampai saat ini badan kepegawaian daerah belum memiliki aturan turunan. “Ini kan bergantung pada daerah, sanggup atau tidak membuka formasi.”

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003, formasi adalah jumlah dan susunan pangkat pegawai negeri yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi negara untuk melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu. Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidik dan Guru, Satriwan Salim, mengatakan tidak tersedianya formasi terjadi karena buruknya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah daerah berkeberatan untuk menyediakan anggaran bagi guru PPPK. Sementara itu, pemerintah pusat merasa telah mengalokasikan cukup anggaran melalui dana alokasi umum (DAU) ke daerah. “Korbannya lagi-lagi para guru honorer ini,” ujarnya.

Satriwan menjelaskan, beban anggaran yang ditanggung pemerintah daerah berujung pada ketidaksesuaian jumlah formasi dengan jumlah kebutuhan riil di lapangan. Ia mencontohkan, di Jawa Barat jumlah riil kebutuhan guru PPPK sebesar 24.559. Namun realisasinya pemerintah daerah hanya membuka formasi sebanyak 16.097.

Satriwan memperkirakan, pada 2024, jumlah guru PPPK yang dibutuhkan sebanyak 1,3 juta. Sementara itu, saat ini pemerintah daerah baru merekrut sekitar 293 ribu guru. Ia menekankan, guru yang telah direkrut itu pun belum memiliki surat keputusan dari pemerintah daerah.

Satriwan tidak sepenuhnya menyalahkan pemerintah daerah. Sebab, pemerintah daerah memang tidak sanggup menanggung biaya guru PPPK hanya mengandalkan pendapatan asli daerah (PAD). “Banyak daerah yang PAD-nya kecil, jadi butuh transfer dari pusat,” kata dia. Karena itu, pemerintah pusat perlu mengalokasikan anggaran khusus dan bahu-membahu bersama pemerintah daerah dalam memenuhi hak guru honorer. “Menteri Pendidikan harus memenuhi janjinya untuk merekrut jutaan guru honorer.”

Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian PANRB, Alex Denni, mengatakan pemerintah daerah tidak perlu khawatir ihwal anggaran guru PPPK. Pemerintah daerah, kata dia, hanya perlu mengusulkan formasi sesuai dengan rekomendasi Kementerian Pendidikan. Selama anggaran yang diajukan disetujui oleh Kementerian Keuangan, pihaknya akan menetapkan formasinya. “Kalau formasi disetujui, anggarannya tersedia,” kata Alex.

Wali Kota Makassar Danny Pomanto mengatakan pada awalnya memang ada bantuan dari pemerintah pusat untuk guru PPPK. Namun beban itu sekarang menjadi tanggungan pemerintah daerah. “Di laporan yang saya terima, sekarang menggunakan pendapatan asli daerah,” ujarnya.

Selama ini, kata Danny, tidak pernah ada koordinasi dari pemerintah pusat ihwal anggaran guru PPPK ini. “Tiba-tiba saja jadi beban daerah,” kata dia. Dani menjelaskan, jika koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah terjalin, ada kemungkinan pihaknya bisa bersiap. Apalagi kebutuhan guru tidak bisa ditawar. “Tidak boleh hanya dibebankan kepada daerah, ini melibatkan semua pihak.” (TEM)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.