NASIONAL

Pernyataan Intoleran Intelektual BRIN

JAKARTA — Ancaman pembunuhan yang dilontarkan peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang bermula dari perbedaan pendapat dalam penentuan 1 Syawal 1444 Hijriyah dikecam banyak pihak. Pernyataan tersebut dinilai bisa memicu robohnya toleransi di Tanah Air yang telah lama dibangun oleh berbagai elemen bangsa.

Polemik ini bermula dari status Facebook yang ditulis Thomas Djamaluddin, seorang profesor riset astronomi dan astrofisika BRIN. Dalam pernyataannya, ia heran dengan Muhammadiyah yang tidak mengikuti keputusan pemerintah perihal penentuan Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriyah.

Pernyataan tersebut lantas ditanggapi Andi Pangerang Hasanuddin, peneliti di BRIN yang tak lain adalah anak buah Thomas. Dalam kolom komentar di status Thomas, Hasanuddin menuliskan kemarahan atas sikap Muhammadiyah dan ingin melakukan pembunuhan.

Wakil Ketua Komisi VII DPR Eddy Soeparno mengatakan, kepala BRIN akan dipanggil seusai masa reses berakhir. Menurut dia, pernyataan dari peneliti BRIN tidak pantas diucapkan seorang intelektual, apalagi hingga berujung kegaduhan.

“Selain AP Hasanudin, pernyataan Prof Thomas Djamaluddin di komentar FB itu juga tidak pantas. Tidak pantas bagi seorang intelektual di lembaga intelektual (BRIN) mengeluarkan pernyataan yang intoleran,” ujar Eddy, dilansir Republika, Selasa (25/4/2023).

Anggota Komisi VII DPR, Mulyanto, juga menanggapi oknum peneliti BRIN, AP Hasanuddin, yang menuliskan ancaman pembunuhan di kolom komentar status Thomas. Pernyataan seperti itu tidak seharusnya keluar dari lembaga riset seperti BRIN. Menurut dia, pernyataan tersebut mencerminkan sikap intoleran, radikal, dan penuh kebencian dan kekerasan.

“Berbeda dengan yang kita harapkan dari peneliti BRIN, yakni sikap yang toleran, rasional, objektif, dan berbasis ilmiah. Di sana kan berhimpun para ilmuwan dan teknologi,” ujar dia. Mulyanto mengaku telah berkomunikasi dengan Kepala BRIN Laksana Tri Handoko. Mantan sekretaris Kementerian Riset dan Teknologi itu meminta kepala BRIN bertindak tegas.

Setelah ramai di media sosial soal ancaman pembunuhan terhadap semua warga Muhammadiyah, kini beredar surat permintaan maaf dan klarifikasi. AP Hasanuddin mengatakan permintaan maafnya. “Saya bersedia diproses lebih lanjut jika diperlukan, dan saya minta maaf sebesar-besarnya,” kata Hasanuddin dalam surat pernyataannya, Senin (24/4/2023).

Hasanuddin juga mengakui, komentar yang ia tulis melalui akun Facebook pribadinya merupakan keterangan yang dibuat atas kesadaran pribadi. Dia berkomentar demikian karena rasa emosi. “Dari rasa emosi dan ketidakbijaksanaan saya saat melihat akun tersebut (Thomas Djamaluddin) diserang oleh sebagian warga Muhammadiyah,” kata dia.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan Advokasi Publik Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah melaporkan AP Hasanuddin ke Bareskrim Polri. “Hari ini (kemarin –Red) LBH PP Muhammadiyah melaporkan kasus ancaman ke Bareskrim Polri,” kata Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Prof Abdul Mu’ti.

Di sisi lain, Prof Mu’ti juga menyebut belum mendapatkan informasi mengenai upaya yang Hasanuddin lakukan untuk mengadakan pertemuan dengan PP Muhammadiyah. Dalam informasi terbaru, Hasanuddin disebut sedang mengupayakan pertemuan dengan Muhammadiyah untuk mengklarifikasi sekaligus memohon maaf.

Informasi perihal pelaporan Hasanuddin ke Bareskrim Polri itu juga diamini oleh Ketua Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah Trisno Raharjo. Tidak hanya terhadap Hasanuddin, laporan itu juga menyeret nama peneliti BRIN yang lain, Thomas Djamaluddin.

“Kami masih konsentrasi untuk melakukan pelaporan. Pelaporan ini kepada Pak Thomas dan yang bersangkutan (Hasanuddin),” ujarnya.

Menurut pandangan LBH dan Advokasi Publik Muhammadiyah, munculnya pernyataan itu tidak terlepas dari unggahan di media sosial yang dibuat oleh Thomas Djamaluddin. Trisno menyebut pelaporan itu juga dilakukan sebagai bentuk tindak lanjut dari arahan pimpinan PP Muhammadiyah.

Alasannya, banyak warga Muhammadiyah yang merasa sangat cemas dan tidak menyukai pernyataan tersebut. “Pernyataan itu sungguh sangat tidak bijak dan tidak tepat, apalagi seseorang yang menyatakan sebagai bagian dari ASN BRIN,” ujar Trisno.

Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri tengah melakukan penyelidikan kasus ancaman pembunuhan terhadap warga Muhammadiyah oleh Andi Pangerang Hasanuddin. “Saat ini tim dari Direktorat Siber Bareskrim sedang melaksanakan lidik terkait hal tersebut,” ujar Kadiv Humas Polri Irjen Shandi Nugroho.

Namun demikian, kata Irjen Shandi Nugroho, pihak penyelidik belum menjadwalkan pemanggilan kepada terlapor Hasanuddin. Saat ini, pihak penyidik masih melakukan pengumpulan bukti-bukti kasus ancaman pembunuhan yang dilakukan terlapor melalui pernyataan di media sosial. “Masih lidik dan pengumpulan alat bukti,” ujar Irjen Shandi.

Kepala BRIN Laksana Tri Handoko meminta periset BRIN untuk lebih bijak dalam menyampaikan pendapat di media sosial. Dia meminta semua anak buahnya untuk mengedepankan nilai-nilai yang harus dipedomani di BRIN, yakni berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif.

Dia juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh warga Muhammadiyah atas perbuatan yang dilakukan oleh anak buahnya. Kini, proses sidang akan dilakukan terhadap Andi Pangerang Hasanuddin atas apa yang telah dia perbuat di media sosial.

Handoko menyatakan akan tetap memproses pegawainya tersebut meskipun yang bersangkutan telah meminta maaf. Sidang tersebut rencananya akan digelar hari ini, Rabu (26/4/2023).

“Langkah konfirmasi telah dilakukan untuk memastikan status APH adalah ASN di salah satu pusat riset BRIN. Selanjutnya, sesuai regulasi yang berlaku, BRIN akan memproses melalui Majelis Etik ASN dan setelahnya dapat dilanjutkan ke Majelis Hukuman Disiplin PNS sesuai PP 94/2021,” ujar Handoko. (REP)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.