NASIONAL

Plus-Minus Kontroversi Sistem Pencalegan

JAKARTA – Di tengah persiapan pencalonan sebagai anggota legsilatif, Ferry Kurnia Rizkiyansyah turut menunggu putusan Mahkamah Konstitusi soal permohonan uji materi Undang-Undang (UU) Pemilu. Ferry pun mengantisipasi bila sistem pencalonan anggota legislatif pada Pemilu 2024 diputuskan proporsional terbuka atau proporsional tertutup. “Syukur-syukur masih diterapkan sistem terbuka karena persiapan saya sudah sejak jauh-jauh hari,” ujar Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Kamis (4/1/2023).

Menurut dia, sistem proporsional terbuka membuat caleg memperkenalkan partai dan dirinya lebih maksimal bekerja. “Tapi lihat saja karena saat ini masih di ranah MK. Keduanya ada plus-minusnya.”

Sejauh ini Ferry telah membentuk tim sukses dan relawan di tingkat kelurahan dan kecamatan, serta memasang papan reklame atau billboard untuk memperkenalkan diri dan partai di ruang publik. Dia berharap mekanisme pencalonan pada Pemilu 2024 tetap dapat dijalankan dengan sistem proporsional terbuka, seperti pada tahun-tahun sebelumnya.

Sistem proporsional terbuka merupakan sistem yang memberi wewenang kepada pemilih untuk memilih langsung caleg yang diusung partai. Sistem ini membuka peluang kepada masyarakat secara langsung melihat nama atau foto kandidat saat pencoblosan. Adapun sistem proporsional tertutup memberikan kewenangan kepada ketua partai untuk menentukan calon legislator.

Enam orang yang didampingi Sururudin dan Maftukhan selaku kuasa hukum mengajukan uji materi terhadap mekanisme pemilihan calon anggota legislatif ke MK. Keenam orang itu mengajukan uji materi atas Pasal 168 ayat (2) UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. Pasal itu mengatur pemilihan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka. Pemohon meminta MK mengubah sistem proporsional terbuka menjadi tertutup.

Ferry tak menampik adanya potensi politik uang jika pemilu dihelat dengan sistem proporsional terbuka. Menurut dia, selain memiliki kelebihan dan kekurangan, dua mekanisme pencalonan anggota legislatif dalam pemilu itu bukan berarti bebas dari celah pelanggaran. Untuk proporsional terbuka, Ferry mengatakan, tak dapat dimungkiri rawan terjadi politik uang. Namun sistem proporsional tertutup pun tetap memiliki potensi munculnya politik uang.

Potensi kemunculan politik uang, dia menjelaskan, juga berhubungan dengan penempatan nomor urut bakal caleg yang akan berlaga. Ekspektasi bakal caleg tentunya ingin mendapatkan nomor urut paling awal atau paling atas dalam surat suara. “Di lingkup internal partai, mekanisme pencantuman nomor urut mempertimbangkan elektabilitas dan kapabilitas caleg,” katanya. “Karena masih mengacu sistem proporsional terbuka, sebenarnya bakal caleg masih memiliki peluang yang sama.”

Sebagai pendatang baru calon legislator, Ferry tak ingin patah arang. Pengalaman 15 tahun sebagai penyelenggara pemilu, kata Ferry, akan dijadikan modal untuk mendulang tingkat kepercayaan partai dan masyarakat agar mau memilih dirinya. Di sisi lain, dia akan berupaya memanfaatkan berbagai media untuk memperkenalkan diri, meski harus merogoh kocek. “Berapa anggaran yang disiapkan, saya belum memastikan. Jadi, sambil jalan saja ada anggaran yang saya gunakan.”

Panasea Sistem Proporsional Pemilu

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, mengatakan, dalam praktiknya, sistem proporsional terbuka atau tertutup memiliki kelebihan dan kekurangan. Menurut dia, hal tersebut bisa terlihat dari berbagai studi, termasuk riset yang dilakukannya. Dalam sistem proporsional terbuka, salah satu yang menjadi atensi adalah terbukanya kerawanan politik uang. Namun hasil survei Indikator Politik Indonesia pada November 2021 menunjukkan bahwa mayoritas publik menginginkan pemilu dihelat dengan sistem proporsional terbuka. “Dari studi yang saya lakukan, secara umum tidak ada yang ideal antara proporsional terbuka dan tertutup, masing-masing punya plus-minus,” kata Burhanuddin.

Meski rawan terjadi politik uang, dia menjelaskan, untuk membenahi mekanisme penyelenggaraan pemilu yang bersih, tidak cukup dilakukan dengan cara mengganti sistem proporsional terbuka menjadi tertutup. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk membenahi polemik ini adalah memperkecil atau mengurangi kuota alokasi kursi per daerah pemilihan (dapil).

Dia mencontohkan, misalnya, untuk saat ini alokasi kursi per dapil tingkat nasional sebanyak 3-10 kursi. Adapun di tingkat lokal 3-12 kursi. Jumlah itu bisa dikurangi menjadi 3-6 kursi per dapil. “Ini sudah terkonfirmasi. Studi Cross National Studies menyebut ini untuk menghilangkan efek negatif proporsional terbuka,” dia menjelaskan. “Cara ini efektif mengurangi tingkat kerawanan politik uang.”

Langkah mengecilkan alokasi kursi per dapil itu, selain mengurangi tingkat kerawanan politik uang, akan tetap menjaga akuntabilitas pemilih. Hubungan antara caleg dan pemilih akan tetap terjaga serta terawasi dengan baik. Hal tersebut tak seperti menggunakan mekanisme proporsional tertutup yang membuat pemilih tidak mengetahui caleg yang akan dipilih lantaran surat suara hanya menampilkan logo partai politik.

Dengan begitu, menurut Burhanuddin, istilah ”memilih kucing dalam karung” itu bisa diatasi meski penyelenggaraan pemilu tidak bisa terlepas dari adanya potensi politik uang. Terlebih, Indonesia menempati urutan ketiga sebagai negara yang memiliki skor tinggi dalam urusan politik uang di bawah Uganda dan Benin.

Dengan begitu, tidak ada panasea atau obat mujarab yang bisa menyelesaikan pro-kontra dalam sistem proporsional tertutup atau terbuka. “Masing-masing ada plus dan minusnya serta kita bisa cari mana yang ideal,” ujarnya. Cara lain, Burhanuddin melanjutkan, bisa mencontohkan pemilihan di Jerman yang menerapkan gabungan atau mix. Dalam sistem tersebut, kader (caleg) maju melalui proporsional tertutup dengan persentase 40 persen dan 60 persen lainnya maju melalui sistem terbuka.

Di Indonesia, kata dia, tak dapat dimungkiri bahwa sistem proporsional terbuka atau tertutup menjadi perdebatan akademis, mengingat setiap partai politik memiliki kepentingan subyektif elektoral. Jika pemilu nanti dilakukan dengan sistem proporsional tertutup, ujar Burhanuddin, partai politik, seperti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), akan menjadi partai yang diuntungkan.

Sebab, dia menilai PDIP dianggap sudah dikenal dibanding partai politik lainnya yang akan berlaga dalam Pemilu 2024. Selain itu, partai besutan Megawati Soekarnoputri tersebut telah lama di berada tingkat akar rumput. “Golkar juga sama mengakar kuat. Namun belakangan ini kontribusi calegnya dalam mengusung suara untuk meraih kursi lebih kuat ketimbang partai,” ucapnya. (TEM)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.