NASIONAL

Polemik Rencana Pembentukan Kodam di Seluruh Provinsi

JAKARTA – Rencana TNI Angkatan Darat (AD) membentuk komando daerah militer (kodam) di seluruh provinsi menuai polemik. Kritik keras dilontarkan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri yang menilai, tidak ada keperluan mendesak untuk membentuk kodam di setiap provinsi di Tanah Air.

Saat ini, Markas Besar Angkatan Darat (Mabesad) baru memiliki 15 kodam. Dengan total 38 provinsi di Indonesia maka akan terbentuk 23 kodam baru. Adapun Mabesad tidak benar-benar membangun kodam baru. Mereka memilih menaikkan komando resor militer (korem) tipe A yang sudah ada di ibu kota provinsi untuk diubah menjadi kodam.

“Kalau Angkatan Darat mau bikin lagi kodam, itu saya suka ingat kodam mau dibuat di setiap tempat. Ini nggak ada perang, apa kita mau perang? Kan enggak, gimana caranya hindari perang. Sudah jangan mau-maunya sendiri, memperkaya sendiri, udah berhenti dah,” kata Megawati saat berpidato di gedung Lemhannas, Jakarta Pusat, dilansir Republika, Sabtu (20/5/2023).

Megawati pun menegaskan, pendapatnya itu berdasarkan pemikiran yang bersandar pada realitas di lapangan dan analisis objektif. Karena itu, jika Indonesia mau perang dengan negara lain, yang berhadapan duluan bukan prajurit TNI AD. Dengan dasar itu, ia menggugat keputusan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman membangun kodam baru.

“Saya sampai bilang ke Pak Dudung, sebenere mau opo toh, Pak, saya sampai bilang begini Pak, kalau kita umpamanya mau ada serangan, belum masuk tuh (musuh), apa itu kapal laut, apa itu pesawat, yang maju dulu siapa, emangnya Angkatan Darat? Ya enggaklah. Jangan saya sampai dibenci Angkatan Darat, saya ngomong bener, realistis, objektif, telaah,” kata Megawati.

Sebelumnya, Menhan Prabowo merespons adanya usulan agar setiap provinsi memiliki markas kodam. “Itu rencana garis besar kita. Karena sistem pertahanan kita adalah pertahanan bersama dan rakyat semesta. Jadi, kita butuh bersama selalu dengan pemerintah daerah, selalu dengan pemerintah sipil, selalu berdampingan,” kata Prabowo di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Sabtu (11/2/2023).

Mabesad menegaskan, rencana pembentukan kodam di setiap provinsi sudah melalui pemikiran yang panjang dan pertimbangan yang matang. Kebijakan ini tidak hanya bertujuan untuk mengantisipasi terjadinya perang, tetapi juga demi kepentingan masyarakat dan negara.

“Banyak aspek yang dipertimbangkan dalam pengembangan organisasi TNI AD, tidak hanya semata-mata untuk menghadapi perang,” kata Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen Hamim Tohari, Senin (22/5/2023).

Hamim menjelaskan, undang-undang mengamanatkan bahwa operasi militer juga dilakukan untuk keperluan selain perang (OMSP). Dia menyebut, dengan adanya penambahan kodam baru di setiap provinsi bakal turut membantu pemerintah daerah, dalam menyelesaikan berbagai masalah yang terjadi di tengah masyarakat.

“Kodam baru yang nantinya akan ada di setiap provinsi bertujuan untuk efektivitas dan efisiensi pengendalian operasi dalam mendukung pemerintah daerah dan institusi lainnya, dalam membantu mengatasi berbagai persoalan masyarakat, seperti bencana alam, persoalan pangan, ataupun konflik sosial dan lain-lain,” ujar Hamim.

Jenderal bintang satu ini menambahkan, Mabesad juga memaklumi kritik yang disampaikan oleh Megawati menyangkut rencana kebijakan tersebut. Menurut dia, pernyataan Megawati merupakan hal yang biasa.

“Kita maklumi sebagai pendapat, dan kita maklum juga bahwa setiap kebijakan pasti akan mendapatkan respons. Tetapi yang pasti, apa pun yang kita rencanakan sudah melalui pemikiran yang panjang dan pertimbangan yang matang, dan semuanya untuk kepentingan masyarakat dan negara,” tutur Hamim.

Kemenhan menyatakan mendengarkan masukan Megawati. “Kritik Bu Megawati sangat dibutuhkan dan akan kita dengar dengan baik,” kata Juru Bicara Menteri Pertahanan RI, Dahnil Anzar Simanjuntak kepada, Senin (22/5/2023).

Dahnil menjelaskan, TNI AD dan Kemenhan telah mempertimbangkan serta melakukan kajian terkait kebijakan tersebut. Dia mengatakan, rencana penambahan kodam merupakan upaya memperkuat pertahanan teritorial sebagai benteng utama Indonesia. Terutama di tengah berbagai dinamika geopolitik dan geostrategis internasional ataupun nasional. (REP)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.