Presiden Teruskan Negosiasi dengan KKB
JAKARTA — Presiden Joko Widodo bertolak menuju Sydney, Australia, dan Port Moresby, Papua Niugini, pada 3-5 Juli 2023. Seusai mengunjungi dua negara tetangga dekat tersebut, Presiden berencana hadir di Jayapura, Papua. Terkait keamanan di Papua, Presiden menegaskan bahwa pemerintah terus berusaha bernegosiasi dengan kelompok kriminal bersenjata atau KKB.
Upaya negosiasi ini juga dilakukan oleh pemerintah untuk membebaskan pilot Susi Air, Philip Mark Mehrtens, yang hingga kini masih disandera oleh KKB. ”Kita akan terus berusaha, bernegosiasi. Sebetulnya banyak hal yang kita lakukan di sana, tetapi tidak bisa saya buka di sini,” ujar Presiden Jokowi ketika memberikan keterangan pers di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, dilansir Kompas, Senin (3/7/2023).
Dalam kunjungan kerja ke Papua pada 7 Juli, Presiden Jokowi berencana menghadiri Papua Street Festival. ”Insya Allah, nanti saya akan kembali ke Tanah Air pada 6 Juli, ke Papua, ke Jayapura, untuk mengikuti Papua Street Festival pada 7 Juli yang akan datang,” ucap Presiden.
Seusai melepas keberangkatan Presiden ke Australia, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono tidak bersedia memberikan keterangan pers terkait penyanderaan pilot Philip. ”Tadi sudah dijawab Presiden,” ujar Yudo.
Terkait upaya pembebasan pilot Susi Air yang kini disandera KKB di Papua itu, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko meminta masyarakat menunggu perkembangan. Dia memastikan pemerintah tidak tinggal diam.
”Ada pendekatan diplomasi, soft approach-nya, ada hard approach-nya. Masing-masing sudah tahu, (institusi) mana melaksanakan perannya, kepolisian melaksanakan peran seperti apa, TNI melaksanakan peran seperti apa, kementerian melaksanakan peran seperti apa. Ada jalur-jalur yang ditempuh,” tuturnya kepada wartawan seusai mengumumkan Sekolah Staf Presiden Batch 2 yang sudah mulai berlangsung di Kantor KSP, Gedung Bina Graha, Jakarta, Senin.
Pendekatan lunak ini, menurut Moeldoko yang mantan Panglima TNI, dilakukan dengan memanfaatkan berbagai jalur komunikasi politik. Banyak pihak terlibat dalam pendekatan ini.
Tanpa korban jiwa
Disampaikan pula bahwa Pemerintah Selandia Baru meminta supaya upaya pembebasan berjalan baik tanpa menimbulkan korban jiwa. ”Jadi, kita juga akan melihat dinamika lapangannya. Kalau tentara nanti ngawur, memunculkan korban, kan, repot juga. Harus dikalkulasi dengan sebaik-baiknya, tidak boleh ada tindakan-tindakan yang gegabah,” paparnya.
Sebelumnya, muncul video berisi pernyataan Egianus Kogoya yang menyebut 30 Juni 2023 sebagai batas waktu negosiasi pembebasan Philip. Jika tuntutan tidak dikabulkan, mereka mengancam akan menghilangkan nyawa Philip pada 1 Juli. Philip ditawan TPNPB-OPM yang dipimpin Egianus sejak 7 Februari 2023. Philip ditawan setelah pesawat yang dipilotinya dibakar oleh kelompok Egianus. (KOM)
