NASIONAL

Ramai Partai Gugat Pendaftaran

JAKARTA – Tahapan pendaftaran partai politik peserta Pemilihan Umum 2024 mulai ramai. Sejumlah partai politik telah berkonsultasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mengenai rencana mereka mengajukan sengketa proses pendaftaran yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Komisioner Bawaslu Puadi mengatakan telah menerima delapan dari 16 partai yang berkasnya dikembalikan KPU karena dinyatakan tidak lengkap. Pertemuan konsultasi berlangsung pada Selasa dan Kamis lalu. “Sebagian yang datang berkonsultasi untuk menempuh upaya hukum karena dinyatakan berkas mereka tidak lengkap,” kata Puadi, Jumat (19/8/2022).

Mengacu pada Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, partai calon peserta pemilu yang berkasnya dikembalikan karena tidak lengkap diberi ruang untuk mengajukan gugatan. Gugatan bisa dilakukan melalui proses penyelesaian sengketa ataupun pelanggaran administrasi pendaftaran pemilu.

Partai yang akan mengajukan sengketa proses pendaftaran harus menyertakan surat keputusan atau berita acara pengembalian berkas mereka. “Nantinya berkas berita acara pengembalian itu yang menjadi obyek sengketa,” kata Puadi.

Menurut Puadi, partai mempunyai waktu tiga hari untuk mendaftarkan sengketa setelah diterbitkannya berita acara atau surat keputusan dari KPU soal pengembalian berkas administrasi mereka. Jika partai mendaftarkan gugatan, Bawaslu akan melihat syarat formil dan materiil yang mereka bawa. “Kalau memenuhi syarat, akan langsung diregistrasi, dan Bawaslu mempunyai waktu 12 hari untuk mediasi dan ajudikasi atau persidangan perkara yang mereka gugat,” ujarnya.

Partai Beringin Karya (Berkarya) merupakan satu dari 16 partai politik yang berkas pendaftarannya dikembalikan oleh KPU. Berkarya juga termasuk pihak yang telah bertemu dengan Bawaslu untuk konsultasi rencana mengajukan sengketa.

Sekretaris Jenderal Partai Berkarya, Badaruddin Andi Picunang, menyatakan partainya bakal menggugat KPU dan telah menandatangani surat kuasa ke bidang hukum partai untuk mengurus konsultasi sengketa ke Bawaslu. “Kami akan menggugat, tapi masih menunggu berita acara diterbitkan KPU,” ujarnya.

Andi menuturkan partainya dianggap tidak memenuhi syarat pendaftaran karena belum memasukkan struktur kepengurusan di tingkat provinsi, juga kota atau kabupaten, di Sistem Informasi Partai Politik (Sipol). Mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, partai calon peserta pemilu mesti memenuhi syarat kepengurusan di 100 persen provinsi dan 75 persen di kabupaten atau kota.

Berkarya, kata Badaruddin, sebenarnya telah memenuhi syarat tersebut. Namun, dia mengakui, partainya belum bisa memasukkan seluruh data kepengurusan ke dalam Sipol sampai dengan tenggat pendaftaran berakhir pada 14 Agustus lalu. “Data kami baru masuk 10 persen. Tapi sebenarnya data itu semuanya ada di website kami. Tinggal transfer, tapi waktunya terbatas kemarin,” ucapnya. “Sehingga kami dianggap tidak memenuhi syarat.”

Keterlambatan Berkarya memasukkan data kepengurusan ke dalam Sipol juga terjadi karena masalah internal di partai yang dipimpin Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto itu. “Di internal kami ada faksi dan perkubuan. Jadi, data yang di-input terlambat masuk. Bahkan ada yang ganda dan diganti di tengah jalan,” kata Badaruddin.

Karena adanya masalah kepemimpinan di lingkup internal Partai Berkarya, Badaruddin mengakui partainya tak bisa menyalahkan KPU sepenuhnya. “Tapi kami akan usaha. Kalau bisa ikut, kami ikut, dan mencoba mengajukan gugatan,” ujarnya. “Kalau tidak bisa, kami akan tunggu sampai Pemilu 2029.”

Komisioner KPU Idham Kholik mengatakan penyelenggara telah memberikan berita acara begitu proses administrasi pendaftaran partai dinyatakan tidak lengkap. Berita acara telah diberikan ke 16 partai yang dinyatakan tidak lengkap begitu proses pemberkasan dinyatakan tak memenuhi syarat. Adapun pendaftaran partai peserta pemilu telah dimulai pada 1-14 Agustus lalu.

Mengacu pada Pasal 24 PKPU 4/2022, kata dia, apabila partai politik tidak membawa dokumen pendaftaran yang lengkap, penyelenggara belum atau tidak menerima pendaftarannya dengan menyampaikan formulir model pengembalian pendaftaran partai. “Jadi, berita acara itu sudah kami berikan kepada partai yang kami kembalikan berkasnya karena belum lengkap,” ucap Idham.

Setelah pendaftaran berakhir, kata dia, KPU melanjutkan ke tahapan proses verifikasi 24 partai yang telah dinyatakan lengkap berkasnya. Bagi partai baru dan yang tidak lolos ke parliamentary threshold pada pemilu sebelumnya akan mengikuti proses verifikasi faktual yang bakal dilakukan KPU. Pengumuman partai yang lolos menjadi peserta Pemilu 2024 akan diputuskan pada 14 Desember 2022. (TEM)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.