NASIONAL

Rentetan Konflik tanpa Solusi Serius

JAKARTA – Konflik di Papua semakin panas setelah anggota kelompok kriminal bersenjata (KKB) membunuh tiga tukang ojek di Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan, dan menyerang 25 personel kepolisian di Kepulauan Yapen, Papua, selama bulan ini. Konflik di Papua ini sudah bertahun-tahun terjadi dan belum juga teratasi.

Peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Cahyo Pamungkas, mengatakan akar masalah konflik di Papua tak bisa dilepaskan dari cacatnya upaya pembangunan di Papua. Upaya pembangunan pemerintah di Papua dinilai gagal dalam mencapai delapan pilar perdamaian, baik dari aspek pembangunan pertumbuhan, infrastruktur, maupun penyelesaian konflik.

“Pertumbuhan ekonomi hanya didasarkan pada ekonomi global dan bertujuan membuka suatu kawasan atau pembangunan yang hanya mementingkan infrastruktur fisik. Akhirnya, pembangunan itu membuat orang asli Papua terpinggirkan,” kata Cahyo, Senin (19/12/2022).

Ia berpendapat pembangunan di Papua tak menunjukkan dampak yang positif bagi masyarakat di sana meski dipercepat. Upaya pembangunan ini tidak membuat jumlah anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) berkurang dan tak berdampak signifikan untuk mengurangi intensitas konflik. Juga tak membuat kepercayaan masyarakat Papua terhadap pemerintah meningkat.

“Pembangunan seperti apa yang diharapkan masyarakat adat Papua? Ada beberapa hal. Misalnya, pembangunan yang berbasis pada kebudayaan, tidak menyebabkan kerusakan lingkungan, tidak menyingkirkan masyarakat adat, tidak mendorong migrasi dan sekuritisasi, serta mendorong kemandirian, keterpaduan, pemberdayaan, dan perlindungan,” kata Cahyo.

Ia menambahkan, pembangunan yang berorientasi pada kapitalisme justru menyebabkan terjadinya perampasan ruang hidup terhadap masyarakat adat di Papua. Kondisi itu terjadi, misalnya, ketika jalan Trans Papua dibangun. Proyek ini ikut mengakibatkan masyarakat adat Papua kehilangan habitat ekologis, seperti rumah, tempat berburu, dan apotek hidup masyarakat.

“Beberapa proyek di sana juga memunculkan resistansi di daerah tertentu. Intinya, pembangunan ini cenderung eksploitatif,” ujar Cahyo.

Dia menjelaskan, masyarakat adat Papua gusar jika hutan di Papua rusak. Kondisi itu membuat rasa keindonesiaan masyarakat terkikis dan cenderung memilih untuk merdeka.

Konflik di Papua ini sudah berulang kali terjadi. Teranyar, kelompok kriminal bersenjata membunuh tiga tukang ojek di Pegunungan Bintang pada awal Desember lalu. KKB juga menyerang 25 personel kepolisian di Kepulauan Yapen, pekan lalu.

Kekayaan Berujung Kutukan

Organisasi pegiat lingkungan, Greenpeace, yang berkolaborasi dengan Indef, meluncurkan hasil penelitian ihwal kutukan sumber daya alam di Papua yang membuktikan adanya keterbatasan akses bagi masyarakat asli Papua dalam mendapat layanan publik utama, seperti layanan kesehatan, pendidikan, dan pendapatan ekonomi. Ia mengatakan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di Papua tanpa disertai investasi yang serius semakin memperburuk kondisi sosial ekonomi masyarakat.

“Wilayah Papua dan Papua Barat yang menjadi wilayah fokus pada laporan ini mencatat indeks kutukan sumber daya alam di kedua wilayah tersebut menduduki posisi kedua dan ketiga dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia,” kata Direktur Indef, Berly Martawardaya, kemarin. “Papua dan Papua Barat termasuk dua dari tiga daerah dengan pembangunan berkelanjutan yang rendah, meski berlimpah secara sumber daya alam.”

Berly mengatakan angka kemiskinan di Papua juga cukup tinggi, mencapai 26,5 persen. Angka ini sesungguhnya sudah menurun dibanding pada 2019. Faktor penyebab penurunan kemiskinan adalah otonomi khusus di Papua. “Adanya otonomi khusus ini tidak benar-benar efektif dalam mengatasi kesejahteraan di Papua,” kata dia.

Pengkampanye hutan Greenpeace Indonesia, Nico Wamafma, mengatakan faktor penyebab indeks pembangunan manusia (IPM) di Papua sangat rendah adalah kondisi geografis di Papua yang didominasi oleh pegunungan, ketidakseimbangan dalam pengelolaan sumber daya alam, pengelolaan dana otonomi khusus yang tidak transparan, serta tidak bersinerginya hubungan struktural antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Sesuai dengan data Greenpeace Indonesia, lebih dari 20 persen daratan Papua sudah dibebani oleh perizinan industri ekstraktif berbasis lahan, seperti pertambangan, hutan tanaman industri, hak pengusahaan hutan, dan perkebunan kelapa sawit.

“Lebih dari 7,5 juta hektare hutan tersebut terancam deforestasi karena berada dalam konsesi kelapa sawit, hutan tanaman industri, ataupun pertambangan,” kata Nico.

Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari Papua Barat, Filep Wamafma, mengakui kebijakan otonomi khusus tidak signifikan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. “Ada lagi kebijakan baru, yaitu pemekaran provinsi, yang belum tentu akan efektif mengatasi masalah di Papua,” kata dia. (TEM)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.