RUU Ibu Kota Negara Disetujui Jadi Undang-Undang

JAKARTA – DPR menyelenggarakan Rapat Paripurna dengan agenda pengesahan tingkat II Rancangan Undang-Undang (RUU) Ibu Kota Negara (IKN). Beleid tersebut  mendapat dukungan mayoritas fraksi dan sah menjadi undang-undang (UU).

“Kami akan menanyakan kepada setiap fraksi, apakah RUU tentang IKN dapat disahkan menjadi undang-undang,” kata Ketua DPR Puan Maharani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/1/2022)

“Setuju,” jawab anggota DPR yang mengikuti Rapat Paripurna secara fisik dan virtual yang diikuti suara ketukan palu pengesahan.

Sebelum pengambilan keputusan, Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU IKN Ahmad Doli Kurnia Tandjung menyampaikan laporan proses pembahasan. Pembentukan Pansus dilakukan pada 7 Desember 2022.

Setelah itu, Pansus menggelar rapat kerja bersama pemerintah secara maraton. Pansus juga meminta masukan dari sejumlah ahli terkait pembahasan payung hukum pemindahan pusat pemerintahan Indonesia itu dari Jakarta ke Kalimantan Timur (Kaltim).

Pansus juga melakukan kunjungan kerja ke sejumlah tempat. Di antaranya, lokasi pembangunan IKN di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kaltim, dan Bumi Serpong Damai (BSD), Tangerang Selatan, Banten.

Kemudian, Pansus kembali melakukan rapat kerja bersama pemerintah untuk mengambil keputusan tingkat I RUU IKN pada Senin, 17 Januari 2022. Rapat dilakukan hingga Selasa dini hari, 18 Januari 2022.

Salah satu kesepakatan dalam pengambilan keputusan itu adalah nama IKN. Yakni, Ibu Kota Nusantara.

Doli juga menyampaikan bahwa Pansus telah mendengarkan pandangan mini fraksi terkait RUU IKN ini. Hasilnya, sebanyak 8 fraksi dan Komite I DPD menyatakan menerima pembahasan dan melanjutkan pembahasan di tingkat selanjutnya. Sementara, Fraksi PKS menyatakan menolak pembahasan RUU IKN.

“Dan menyerahkan pengambilan keputusan tingkat II dalam sidang paripurna,” ujar Doli.

Nusantara sebagai nama IKN

Keputusan pemerintah menetapkan “Nusantara” sebagai nama ibu kota negara baru di Kalimantan Timur mendapat respons beragam. Delapan fraksi dalam Pansus RUU IKN sepakat Nusantara sebagai nama ibu kota negara.

Mayoritas anggota fraksi berpendapat bahwa nama Nusantara cocok meski masih perlu penjelasan lebih rinci dari pemerintah mengenai pemilihan kata tersebut.

“Aspek historis dan filosofis nama Nusantara perlu penjelasan,” kata anggota Pansus RUU IKN dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Yanuar Prihatin.

Menurut Yanuar, Nusantara merupakan kata sakti karena dari nama itu muncul makna kebangkitan dan kejatuhan. Dia menilai saat ini Nusantara dibutuhkan untuk sesuatu yang hebat bagi kebangkitan bangsa Indonesia.

Anggota Pansus RUU IKN dari Fraksi Partai Golkar, Sarmudji, mengatakan kata Nusantara semakin dimaknai positif. Ia mencontohkan, orang kerap bangga menyebut cita rasa Nusantara, kuliner Nusantara, hingga Islam Nusantara. “Itu artinya nama Nusantara semakin diterima dengan baik oleh semua kalangan,” kata Sarmudji.

Meski begitu, ia menambahkan, Fraksi Partai Golkar tetap meminta pemerintah membuat memori penjelasan khusus untuk nama Nusantara sebagai ibu kota baru. Dia menilai memori penjelasan itu sangat penting agar bisa menyampaikan pemaknaan yang baik kepada masyarakat, bukan justru tafsir terkait dengan luka sejarah pada masa lalu.

Dari sembilan fraksi di DPR, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadi satu-satunya yang belum mengambil sikap atas pemilihan nama Nusantara. Anggota Pansus RUU IKN dari Fraksi PKS, Ecky Awal Mucharam, menuturkan bahwa PKS bisa memahami pemilihan nama Nusantara. Namun belum ada penjelasan komprehensif dan terdokumentasi dalam undang-undang ini. “PKS masih menunggu penjelasan secara komprehensif, terdokumentasikan. Penjelasan dari ahli bahasa jangan sampai ada miss ketika digabung dengan kata IKN,” kata Ecky. (MI/ANT/KOM)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: