RUU KUHP Wajib Cerminkan Nilai HAM

JAKARTA – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendesak agar rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP) mematuhi aspek HAM. Wakil Ketua Internal Komnas HAM RI Munafrizal Manan mengatakan terdapat beberapa pengaturan yang berhubungan dengan isu-isu kontroversial, termasuk isu HAM dalam RUU KUHP.

“RUU KUHP harus mencerminkan HAM. Jangan sampai membuat HAM tercederai,” kata Munafrizal, Minggu (31/7/2022).

KUHP idealnya melingkupi pidana umum yang mengatur norma-norma secara umum. Sedangkan RUU KUHP terbaru ternyata menggabungkan pembahasan pidana umum dan pidana khusus. Konsekuensinya, kata dia, terdapat sejumlah undang-undang terdampak dengan penggabungan ini yang menyebabkan beberapa muatan materinya dicabut dan tidak berlaku.

Salah satu tindak pidana khusus, yaitu pelanggaran HAM berat yang telah diatur secara khusus  dalam UU No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. RUU KUHP justru mengubah penyebutan pelanggaran HAM yang berat menjadi Tindak Pidana Berat Terhadap Hak Asasi Manusia.

“Perubahan penyebutan tidak menjadi masalah karena dalam Statuta Roma (1998) pelanggaran HAM yang berat memang dikualifikasi sebagai kejahatan. Namun, konsekuensinya UU No. 26 Tahun 2000 harus diubah agar menyesuaikan dengan penyebutan dalam RUU KUHP,” ucap Munafrizal.

Catatan lain, terkait pasal yang mengatur kejahatan genosida di RUU KUHP dialihkan ke pasal 203 KUHP. Selain itu, RUU KUHP ini mengubah ketentuan pidana dengan penurunan maksimal pemidanaan dan penurunan minum pemidanaan. “Hal ini berpotensi mereduksi tindak pidana berat terhadap HAM sebagai the most serious crime,” tegas Munafrizal.

Selanjutnya, terkait pidana mati, RUU KUHP masih memasukkan hukuman mati sebagai hukum pidana. Sehingga hukuman mati masih akan tetap berlaku di Indonesia.

Dewan Pers

Dewan Pers juga mengadakan pertemuan dengan Menko Polhukam Mahfud MD mendiskusikan RKUHP. Mahfud menjelaskan draf RKUHP ini sudah lama dibahas. Rencananya, RKUHP ini diberlakukan sebagai hadiah kemerdekaan Republik Indonesia.

“Masih ada waktu pembahasan. Mungkin jika ada masalah, bukan ditunda tapi dilakukan perbaikan. Kalau jelas ada pasal yang membahayakan, ya dihapus atau direformulasi,” tutur Mahfud, dikutip dari website resmi Dewan Pers.

Kepada Dewan Pers, Mahfud minta catatan reformulasi terhadap pasal-pasal yang dinilai bermasalah. Ia menambahkan, KUHP adalah politik hukum penting. Pemerintah berharap secepatnya berlaku saat peringatan kemerdekaan nanti karena KUHP yang berlaku saat ini merupakan produk kolonial.

Ketua Dewan Pers Azyumardi Azra melihat ada 14 pasal dan 9 klaster yang potensial melemahkan kebebasan pers. Azra melaporkan, pada 2018 Dewan Pers sudah mengajukan usulan delapan klaster pasal yang dinilai bermasalah. Namun, masukan dari Dewan Pers dan konstituen tidak dimasukkan sama sekali. Dalam draf sekarang ini, malah ada sembilan klaster dari 22 pasal umum yang mengganggu hak berekspresi, 14 di antaranya berkaitan dengan kemerdekaan pers.

Dewan Pers sudah melakukan penyusunan reformulasi dengan melibatkan Wakil Ketua Mahkamah Agung Andi Samsan Nganro, ahli hukum Bivitri Susanti, mantan ketua YLBHI Asfinawati, Tim LBH Pers dipimpin Ade Wahyudin, dan lain-lain. Samsan Ngandro berpendapat pasal terkait dengan pers yang mengandung delik harus diperbaiki. Dewan Pers juga minta supaya pasal-pasal bermasalah didrop atau direformulasi. (REP/ANT)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: