NASIONAL

Setelah Dilantik, KPU-Bawaslu Segera Konsolidasi

JAKARTA – Presiden Joko Widodo melantik tujuh komisioner Komisi Pemilihan Umum dan lima unsur pimpinan Badan Pengawas Pemilu masa kerja 2022-2027, Selasa (12/4/2022). Para penyelenggara pemilu ini segera melakukan konsolidasi internal serta berkoordinasi dengan pemerintah dan DPR.

Pelantikan berlangsung pada pukul 13.00 di Istana Negara, Jakarta. Hadir dalam pelantikan tersebut, antara lain, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno serta komisioner KPU dan Bawaslu periode sebelumnya.

Ketujuh komisioner KPU yang dilantik adalah Betty Epsilon Idroos, Hasyim Asy’ari, Mochammad Afifuddin, Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, Idham Holik, dan August Mellaz. Adapun lima unsur pimpinan Bawaslu periode 2022-2027 adalah Lolly Suhenty, Puadi, Rahmat Bagja, Totok Hariyono, dan Hrwyn Jefler Hielsa Malonda.

Seusai pelantikan, komisioner KPU, Hasyim Asy’ari, memperkenalkan rekan-rekannya. Dia menjelaskan, pemungutan suara, menurut rencana, diselenggarakan pada 14 Februari 2024 sehingga tahapan pemilu akan dimulai 14 Juni 2022. Waktu yang tersisa menuju awal tahapan pemilu pun tinggal dua bulan lagi.

Oleh karena itu, kata Hasyim, konsolidasi internal segera dilakukan untuk mempelajari apa yang sudah disiapkan KPU periode sebelumnya. Semua itu akan menjadi bahan rapat kerja penyelenggara dengan DPR dan pemerintah pada Rabu (13/4/2022) esok.

”Semoga dalam waktu dekat kami bisa menetapkan peraturan KPU tentang tahapan dan jadwal Pemilu 2024 untuk memastikan penyelenggaraan pemilu sesuai rencana dan jadwal yang ditentukan,” tambah Hasyim.

Unsur pimpinan Bawaslu, Rahmat Bagja, juga memperkenalkan rekan-rekannya kepada publik seusai pelantikan. Bawaslu yang baru dilantik ini juga segera melakukan evaluasi internal dan menyerap semua proses yang sudah dilakukan serta membuat rencana ke depan.

Rahmat menjanjikan standar tata laksana pengawasan pemilu akan diperbaiki. Setelah peraturan KPU mengenai tahapan dan jadwal Pemilu 2024 ditetapkan, Bawaslu juga segera menyusun peraturan Bawaslu untuk mengawasi seluruh tahapan.

Baik komisioner KPU maupun Bawaslu meminta dukungan pemerintah, DPR, dan masyarakat dalam menjalankan tugasnya. Rahmat mengungkapkan, penyelenggaraan pemilu serentak 2024 akan cukup kompleks.

Persiapan pemerintah

Menghadapi persiapan Pemilu 2024, pemerintah pun mempersiapkan diri menyambut komisioner KPU dan Bawaslu yang baru ini. Presiden Joko Widodo bahkan menggelar rapat terbatas, Minggu (10/4/2022) siang, untuk mempersiapkan penyelenggaraan pemilu.

Dalam rapat terbatas tersebut, selain menegaskan jadwal penyelenggaraan pemilu untuk menghilangkan spekulasi penundaan pemilu, Presiden juga mengingatkan jajarannya untuk segera berkoordinasi dengan KPU dan Bawaslu dalam mempersiapkan penyelenggaraan Pemilu 2024. Persiapan tersebut, antara lain, terkait dengan regulasi, alokasi anggaran, dan personel penjabat kepala daerah.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD seusai rapat koordinasi dengan tujuh menteri dan kepala lembaga, Sabtu (9/4/2022), telah menegaskan, pemerintah tidak akan mengintervensi penyelenggaraan pemilu. Sebab, KPU dan Bawaslu independen dalam melaksanakan tugasnya. Namun, pemerintah akan menyiapkan penyelenggaraan Pemilu 2024 bersama KPU dan Bawaslu sesuai aturan perundang-undangan.

”Ini bukti pemerintah fokus menyiapkan pelaksanaan pemilu tahun 2024 bersama KPU dan DPR dengan tetap menghormati independensi KPU dan Bawaslu,” ujarnya. (KOM)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.