NASIONAL

Tak Berdaya Usut Belanja Senjata dari Serbia

JAKARTA – Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tak bisa menggali banyak informasi tentang tudingan keterlibatan Badan Intelijen Negara (BIN) dalam pembelian ribuan amunisi mortir M72 dari Serbia.

Dalam rapat dengar pendapat di parlemen kemarin, BIN membantah tudingan pembelian senjata itu. Bantahan ini membuat Komisi I memfokuskan pembahasan pada rencana kerja dan anggaran lembaga telik sandi untuk tahun depan.

“Ada permintaan penambahan anggaran sesuai dengan kebutuhan mereka,” kata anggota Fraksi Partai Golkar, Dave Akbarshah Fikarno.

Tudingan terhadap BIN muncul berdasarkan laporan Conflict Armament Research (CAR), organisasi pemantau senjata yang berbasis di London, Inggris. Dalam laporan itu, CAR menampilkan 15 gambar mortir M72 — baik yang sudah meledak maupun yang gagal — yang ditemukan di Distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua, pada Oktober 2021.

CAR telah memverifikasi amunisi mortir tersebut kepada Krušik Holding Corporation, produsen senjata di Serbia. Perusahaan itu menegaskan bahwa kode amunisi tersebut memang produk mereka. Dalam dokumen yang sama, CAR menyebutkan, pada 23 Februari 2021, Krušik Holding Corporation memang mengirim 2.480 amunisi mortir M72, 3.000 inisiator elektronik, dan tiga perangkat pengatur waktu ke Indonesia. Adapun penerima kiriman adalah PT Pindad dengan sertifikasi BIN sebagai pengguna akhir.

Anggota Komisi I dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Sukamta, menyatakan BIN secara tegas membantah adanya belanja mortir dari Serbia. Apalagi lembaga telik sandi ini tidak memiliki pasukan kombatan yang ditugaskan di Papua. “BIN tidak berperang secara langsung, tidak seperti TNI atau polisi antiteror,” kata Sukamta.

Ahli hukum tata negara Refly Harun menyebutkan parlemen memiliki hak untuk menanyakan penggunaan anggaran negara oleh BIN. Jika memang benar ada yang digunakan untuk membeli amunisi mortir dari Serbia, itu jelas pelanggaran. Tugas BIN tidak mencakup belanja senjata api, amunisi, dan bahan peledak. Sebab, BIN adalah lembaga sipil di bawah presiden dengan kewenangan memasok data dan informasi yang dibutuhkan pemerintah.

Refly beranggapan parlemen sungkan menggali secara mendalam laporan yang dirilis CAR. Sikap ini menunjukkan DPR tidak berdaya berhadapan dengan institusi BIN. “Government kita harus cek ulang. Tidak boleh batas ketatanegaraan berkaitan dengan wewenang BIN itu dilewati,” kata Refly. “Karena semua lembaga negara bisa diaudit dan dikritik.”

Pengamat hukum tata negara dari Universitas Andalas, Feri Amsari, juga menilai sikap DPR janggal. Sebab, dokumen CAR, yang dipublikasi dan dilaporkan ke Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), bisa menjadi bukti kuat untuk melakukan audit. “Karena hanya DPR sebagai pengawas yang berwenang membongkar data intelijen ihwal pembelian senjata tersebut,” katanya.

Feri mengingatkan, BIN tidak bisa disamakan dengan TNI serta kepolisian yang memiliki amanat pertahanan dan keamanan negara. Dengan demikian, BIN dapat menyalahi konstitusi jika turut cawe-cawe dalam pembelian senjata untuk operasi militer. Semestinya Presiden Joko Widodo mempertanyakan hal ini kepada BIN sekaligus mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan.

Menurut aktivis hak asasi manusia sekaligus pengajar Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Indonesia Jentera, Asfinawati, tugas dan wewenang BIN diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Intelijen Nomor 17 Tahun 2011. Dalam undang-undang tersebut, wewenang lembaga telik sandi ini hanya sebatas menyusun rencana kebijakan nasional bidang intelijen, meminta bahan keterangan, melakukan kerja sama, dan membentuk satuan tugas. “Semua tugas itu enggak ada yang memerlukan senjata,” katanya. “Mana mungkin pengkajian pakai senjata.” (TMP)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.