NASIONAL

Target Ambisius Hapus Kemiskinan Ekstrem

JAKARTA – Presiden Joko Widodo memasang target ambisius: menghapus kemiskinan ekstrem pada 2024. Rencana ini lebih maju dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan global yang menargetkan nol persen kemiskinan ekstrem pada 2030.

Jokowi melontarkan rencana itu pertama kali dalam rapat terbatas tentang strategi percepatan pengentasan kemiskinan pada 4 Maret 2020. Saat itu, Presiden meminta ada upaya ekstra untuk mengurangi jumlah penduduk miskin yang mencapai 24,7 juta jiwa. Salah satunya adalah berfokus pada masyarakat termiskin.

Merujuk pada Bank Dunia, dia menyatakan, jumlah penduduk sangat miskin Indonesia saat itu sebanyak 9,9 juta jiwa atau 3,371 persen dari total penduduk. “Karena itu, kita bisa berfokus menangani lebih dulu yang 9,9 juta jiwa ini,” kata Jokowi. Presiden meminta secara khusus data akurat kelompok ini agar upaya pengentasan kemiskinan tepat sasaran dan efektif.

Sejak saat itu, jajaran pembantu Presiden mulai sibuk menentukan kelompok miskin ekstrem. Pemerintah selama ini tidak menggunakan istilah tersebut. Badan Pusat Statistik (BPS) pun mengukur kemiskinan dengan prinsip kebutuhan dasar. Artinya, BPS melihat kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan makanan dan non-makanan mereka.

Sementara itu, dalam perhitungan kemiskinan ekstrem, Bank Dunia memiliki acuan, yaitu prinsip paritas daya beli atau purchasing power parity (PPP). Penduduk yang pengeluarannya kurang dari US$ 1,9 PPP per hari adalah mereka yang termiskin. Angka itu setara dengan Rp 11.941 per kapita per hari pada 2021. Deputi Statistik Sosial BPS, Ateng Hartono, menjelaskan, terdapat 2,14 persen penduduk sangat miskin atau setara dengan 5,8 juta orang per Maret 2021.

Adapun pada April 2021 terdapat revisi acuan Bank Dunia dalam menghitung kemiskinan ekstrem. Mengutip Poverty and Equity Brief East Asia & Pacific (2022), padanan PPP untuk Indonesia turun menjadi Rp 10.739 per kapita per hari. Maka jumlah penduduk miskin ekstrem turun menjadi 2,04 persen atau sekitar 5 juta orang. “Kami sudah bertemu dengan Bank Dunia untuk membahas data ini,” ujar Ateng.

Beda Pandangan Soal Data Sosial

Untuk mencari masyarakat dalam golongan tersebut, pemerintah masih harus menghimpun data. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), yang sering menjadi basis penyerahan anggaran pelindungan sosial, tak lengkap. Pemerintah mencanangkan pemutakhiran data lewat Registrasi Sosial Ekonomi atau Regsosek.

Pemerintah tidak memiliki pandangan yang sama soal ini. Satu kubu menilai perlu sensus ulang ke semua masyarakat untuk mendapatkan data lengkap. Kubu lainnya menilai cukup dengan mengolah data yang tersedia saat ini di beragam kementerian dan lembaga.

Salah satu hal yang dapat dimanfaatkan adalah data keluarga yang diampu Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Di dalamnya, sekitar 60 juta keluarga sudah terdata dan baru saja dimutakhirkan pada 2021. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menyatakan data inilah yang menjadi acuan pemerintah dalam menjalankan program pengentasan kemiskinan ekstrem.

Pada 2021, pemerintah mencoba mengentaskan kemiskinan ekstrem di 35 kabupaten di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua, dan Papua Barat yang mewakili 20 persen penduduk miskin nasional. Adapun jumlah penduduk miskin di 35 kabupaten itu sebanyak 2,1 juta jiwa.

Pada tahun ini, pemerintah mempercepat pemenuhan targetnya. Penanggulangan kemiskinan ekstrem melibatkan 212 kabupaten dan kota di 25 provinsi. Muhadjir menuturkan wilayah ini mewakili 75 persen dari kantong kemiskinan ekstrem. Pada 2023-2024, program diperluas ke 514 kabupaten dan kota.

Langkah ini tidak lepas dari terbitnya Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Dalam aturan yang terbit pada 8 Juni 2022 itu, Jokowi meminta menteri dan kepala lembaga, termasuk pemerintah daerah, bekerja sama mewujudkan target pengurangan kemiskinan.

Upaya mengurangi kemiskinan dilakukan lewat pelindungan sosial, seperti pemberian bantuan langsung tunai serta bahan kebutuhan pokok (sembako) dan subsidi untuk mengurangi beban pengeluaran. Secara paralel, pemerintah menyiapkan program pemberdayaan masyarakat untuk membantu menambah pendapatan mereka. Selain itu, pemerintah membangun infrastruktur layanan dasar untuk mengurangi kantor kemiskinan.

Tidak ada yang baru dalam program-program tersebut. Namun pemerintah meyakini masalah kemiskinan ekstrem bisa selesai lebih cepat. Salah satunya karena data pemerintah sudah lebih mutakhir. Artinya, penyaluran bantuan maupun program untuk masyarakat miskin tepat langsung kepada sasarannya. (TEM)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.