NASIONAL

Tersingkir Setelah Kontroversi Amplop Kiai

JAKARTA – Dua hari sebelum Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Banten, pengurus pusat dan wilayah partai itu mendapat kabar soal rencana hajatan tersebut. Tapi mereka tidak mendapat undangan resmi mengenai kegiatan ini.

“Saya mendengar, tapi tidak pernah mendapat undangan resmi,” kata Syaifullah Tamliha, Ketua DPP PPP, Selasa (6/9/2022).

Ia mengaku mengetahui kegiatan tersebut lewat telepon dan pesan WhatsApp. Tapi Syaifullah tak bersedia menghadirinya. Selain karena tak ada undangan resmi atas nama DPP PPP, dia tengah berada di daerah.

Minggu lalu, sekitar pukul 23.00, PPP tiba-tiba menggelar mukernas di Hotel Swiss-Belinn Modern Cikande, Serang, Banten. Musyawarah itu berlangsung hingga Senin dinihari, yang memutuskan mengangkat Ketua Majelis Pertimbangan PPP, Muhammad Mardiono, sebagai pelaksana tugas Ketua Umum PPP menggantikan Suharso Monoarfa.

Mukernas ini dihadiri sejumlah pengurus Majelis Syariah, Majelis Pertimbangan, dan Majelis Kehormatan PPP; sejumlah pengurus harian; serta 30 pengurus wilayah atau DPW PPP. Undangan mukernas disebut-sebut ditandatangani Wakil Ketua PPP, Arsul Sani, serta Wakil Sekretaris Jenderal PPP, Idy Muzayyad.

Penggantian Ketua Umum PPP ini berawal dari surat Ketua Majelis Syariah, Mustofa Aqil Siradj; Ketua Majelis Pertimbangan, Muhammad Mardiono; dan Ketua Majelis Kehormatan, Zarkasih Nur, ke Pengurus Harian DPP PPP pada 22 Agustus lalu. Mereka meminta Suharso mundur dari jabatan ketua umum karena pernyataannya tentang “amplop kiai” yang diungkapkan dalam acara Pembekalan Antikorupsi Politik Cerdas Berintegritas untuk PPP di gedung Pusat Edukasi Antikorupsi Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta Selatan, 15 Agustus lalu.

Selain urusan amplop kiai, pertimbangan lain permintaan Suharso mundur adalah adanya dugaan penerimaan gratifikasi, pemberitaan mengenai persoalan kehidupan rumah tangga Suharso yang dianggap menggerus simpati publik terhadap PPP, serta elektabilitas PPP tak terkerek sejak dipimpin Suharso.

Suharso sudah meminta maaf sebelum surat ketiga ketua majelis tersebut. “Saya mengaku itu sebuah kesalahan. Saya memohon maaf dan meminta dibukakan pintu maaf,” kata Suharso dalam acara Sekolah Politik PPP di Bogor pada 19 Agustus lalu.

Arsul Sani mengakui memang ada ketegangan antara Suharso dan ketiga pemimpin majelis partainya. Tapi Wakil Ketua MPR itu berdalih pengangkatan pelaksana tugas ketua umum ini atas keinginan pengurus wilayah partainya. “Sebetulnya yang diputuskan itu keinginan revitalisasi partai yang sudah lama,” kata Arsul, kemarin.

Revitalisasi yang dimaksudkan Arsul adalah keinginan pengurus agar pimpinan PPP berfokus mengkonsolidasi partai menghadapi Pemilu 2024. Jadi, ketua umum partai diminta tak rangkap jabatan. Adapun Suharso, selain menjabat Ketua Umum PPP, menjadi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.

Saat ini, Mardiono, yang menjadi pelaksana tugas Ketua Umum PPP, juga menjabat anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Tapi, kata Arsul, Mardiono segera mengundurkan diri dari jabatan anggota Wantimpres.

Arsul berdalih mukernas itu sudah lama direncanakan, tapi pengurus baru menggelarnya dua hari lalu. Meski begitu, ia tetap mengakui bahwa ada empat pengurus DPW PPP yang tak hadir karena tidak mendapat tiket pesawat ke Jakarta.

“Seperti (DPW PPP) dari Kalimantan Utara yang memang enggak bisa dalam dua hari itu harus mendapatkan tiket,” kata dia.

Arsul tak menjawab soal dirinya yang menandatangani surat undangan mukernas. Tapi ia mengakui sebagai penyelenggara dan penanggung jawab mukernas. Dia menegaskan bahwa mekanisme mukernas itu sudah sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD-ART) PPP. Mukernas ini dianggapnya forum tertinggi kedua setelah muktamar.

“Kalau berpatokan pada AD-ART, memang pelaksana tugas meneruskan sisa masa jabatan (ketua umum) yang sekarang ini,” ujar Arsul.

Adapun Syaifullah Tamliha berpendapat forum penggantian ketua umum PPP seharusnya melalui muktamar atau muktamar dipercepat. Selain itu, penggantian ketua umum harus didasari pertimbangan yang sesuai dengan AD-ART PPP. Ia menyebutkan tiga alasan penggantian ketua umum, yaitu berhalangan tetap, meninggal, dan menjadi tersangka kasus korupsi ataupun narkoba. “Tapi syarat itu tidak terpenuhi,” kata dia. (TEM)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.