NASIONAL

Tersudut Cap Anti-Pancasila

JAKARTA – Pengurus Khilafatul Muslimin mengevaluasi segala bentuk kegiatannya setelah Kepolisian Polda Metro Jaya menangkap pemimpin mereka, Abdul Qadir Hasan Baraja, 79 tahun. Mereka juga menunda semua bentuk kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat di luar anggota jemaahnya.

“Semua agenda keluar ditunda, salah satunya silaturahmi nasional pengurus tingkat provinsi yang diagendakan setiap tahun,” kata Muhammad Abudan, pemimpin Khilafatul Muslimin Wilayah Jakarta Raya, Rabu (8/6/2022).

Dua hari lalu, Polda Metro Jaya menangkap Hasan Baraja seusai salat subuh di Masjid Al Khilafah di Jalan Wage Rudolf Supratman, Kelurahan Kupang Teba, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung. Bekas anggota Komando Jihad—kelompok teror yang dibentuk sejumlah pentolan Darul Islam-Tentara Islam Indonesia (DI/TII)—itu terseret kegiatan konvoi anggota jemaah Khilafaful Muslimin di Jakarta dan berbagai daerah lainnya pada 29 Mei lalu.

Pentolan Negara Islam Indonesia (NII) dan kolega pendiri Jamaah Islamiyah, Abu Bakar Ba’asyir, ini dituduh memprovokasi, menyebarkan berita bohong, melakukan kegiatan separatis, serta menyebarkan paham anti-Pancasila. Ia disangka melanggar Pasal 59 ayat 4 juncto Pasal 82A ayat 2 Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan serta Pasal 14 ayat 1 dan 2; juga Pasal 15 Peraturan Hukum Pidana.

Menurut Abudan, penangkapan Hasan Baraja tersebut membuat Khilafatul Muslimin seolah-olah berada di level berbahaya. Khilafatul Muslimin dikesankan hendak menggantikan Pancasila dengan sistem khilafah atau pemerintahan Islam. Padahal Khilafatul Muslimin tidak anti-Pancasila. “Narasi kami anti-Pancasila ini terus digaungkan sehingga masyarakat menjadi takut kepada kami,” kata Abudan.

Dia mengatakan sebagian masyarakat mulai mempercayai cap buruk terhadap Khilafatul Muslimin tersebut. Ia mencontohkan, beberapa temannya langsung menjauh begitu organisasinya dikesankan berbahaya dan mempropagandakan sistem khilafah. “Bahkan teman saya satu alumni keluar dari grup WhatsApp tadi pagi. Padahal sebelumnya dia sudah tahu saya di Khilafatul Muslimin,” ujarnya.

Narasi negatif yang terus-menerus ditempelkan kepada Khilafatul Muslimin, kata dia, mendorong pengurus Daulah Jawa Khilafatul Muslimin mengkaji ulang sosialisasi khilafah dengan cara berkonvoi menggunakan sepeda motor. Keputusan tersebut akan dibahas melalui rapat dewan syuro Daulah Jawa Khilafatul Muslimin.

Daulah Jawa merupakan satu dari tiga daulah Khilafatul Muslimin. Dua daulah lainnya adalah Sumatera dan Indonesia bagian timur. Di bawah ketiga daulah ini terdapat 23 wilayah. Anggotanya mencapai 12 ribu orang. Di Jakarta saja terdapat 420 anggota jemaah Khilafatul Muslimin, tapi hanya 205 orang yang aktif.

“Kegiatan syiar sepeda motor itu program di Daulah Jawa saja. Jadi, dibuat dan dihentikan melalui keputusan rapat syuro Daulah Jawa,” ucapnya.

Abudan melanjutkan, selain kegiatan eksternal, Khilafatul Muslimin akan tetap menjalankan seluruh program internal. Misalnya, pengajian rutin dan kegiatan pendidikan. “Masak pengajian mau dilarang?” kata Abudan.

Pengurus Khilafatul Muslimin Bandar Lampung mengambil langkah serupa. Pemimpin Khilafatul Muslimin Bandar Lampung, Abu Bakar, mengatakan seluruh program internal mereka tetap berjalan meski Hasan Baraja ditangkap polisi. Seluruh program pendidikan Yayasan Pendidikan Khilafatul Muslimin, dari sekolah dasar hingga universitas, juga tetap berjalan. “Kegiatan kami semuanya terang benderang. Tidak ada yang kami tutupi,” kata Abu Bakar.

Ia mengklaim anggota jemaah Khilafatul Muslimin terbuka untuk berdialog dengan pemerintah dan kepolisian agar mereka memahami seluruh kegiatan organisasinya. “Sehingga kami tidak dituduh lagi anti-Pancasila atau mau merebut kekuasaan karena tuduhan harus dibuktikan,” ujarnya.

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menganggap eksistensi Hasan Baraja dan organisasinya berterima di masyarakat akibat adanya kekosongan pimpinan di kalangan kelompok masyarakat yang mendambakan khilafah. Maka, Hasan Baraja mengangkat dirinya sebagai khalifah.

“Klaim khalifah Baraja mempunyai magnet besar bagi masyarakat yang sudah tercemari oleh ideologi khilafah,” kata Direktur Pencegahan BNPT, Brigadir Jenderal Ahmad Nurwakhid.

Ia mengatakan pola penyebaran ideologi khilafah bertentangan dengan Pancasila. Ideologi mereka disebarkan dengan berbagai cara, di antaranya berkedok pengajian atau dakwah, kampanye terbuka lewat konvoi, serta penyebaran buletin lewat off line bulanan dan online.

BNPT telah meminta pemerintah agar mendekati anggota Khilafatul Muslimin. Pemerintah daerah diharapkan bisa membina anggota Khilafatul Muslimin agar tersadar, lalu meninggalkan pemahaman khilafah tersebut.

Nurwakhid menambahkan, BNPT akan bersinergi dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk merangkul, mengajak, dan membina anggota Khilafatul Muslimin. “Karena Khilafatul Muslimin ini mempunyai agenda terselubung mengganti ideologi Pancasila dengan khilafah,” ujarnya.

Adapun Kementerian Dalam Negeri sudah meminta seluruh bagian kesatuan bangsa dan politik pemerintah daerah mengawasi kegiatan Khilafahul Muslimin. Meski begitu, kata dia, urusan hukum pengurus Khilafatul Muslimin tetap diserahkan ke kepolisian. “Kami juga sudah lama memantau mereka,” kata Direktur Jenderal Politik dan Hukum Kementerian Dalam Negeri, Bahtiar. (TEM/ANT)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.