NASIONAL

Wapres: Kampanye Jangan Menggunakan Politik Identitas

JAKARTA – Partai politik ataupun para kandidat yang akan bertarung dalam pemilu serentak 2024 seyogianya tidak menggunakan politik identitas dalam kampanyenya. Masyarakat juga dinilai semakin cerdas untuk tidak termakan kampanye yang berbau SARA.

Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengingatkan semua elite dan simpatisan partai politik ataupun para kandidat untuk tidak menggunakan politik identitas dalam kampanye Pemilu 2024. ”Dalam berkampanye, sebaiknya jangan sampai ada, dihindari. Jangan sampai ada kampanye yang menggunakan politik identitas,” tuturnya kepada wartawan di Istana Wapres, Kamis (18/8/2022).

Tahapan Pemilu 2024 sudah dimulai. Sejumlah partai politik calon peserta Pemilu 2024 sudah mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum. Elite politik ataupun kandidat baik dalam pemilu legislatif, pemilihan presiden, maupun pemilihan kepala daerah akan mengambil ancang-ancang serta mempersiapkan diri menarik hati simpatisannya. Harapannya, politik identitas yang membelah masyarakat seperti pada 2019 tidak berulang.

Wapres Amin cukup optimistis bahwa masyarakat Indonesia semakin cerdas dan tidak termakan politik identitas. Seruan-seruan supaya tidak melakukan kampanye berbau SARA juga dilakukan. ”Saya kira kalau saya lihat dari berbagai kampanye yang sudah mulai dikembangkan, sebenarnya masyarakat sudah paham itu,” tuturnya.

Namun, diakui bahwa bisa saja masyarakat memilih karena cenderung merasa dekat, merasa sama, atau menyukai pandangan-pandangan kandidat politik. Kendati demikian, kampanye bernuansa SARA yang menguatkan politik identitas seharusnya tidak dilakukan.

Keyakinan warga semakin cerdas, menurut Wapres Amin, salah satunya tampak pada cara masyarakat menyikapi perbedaan. Saat ada perbedaan penentuan Idul Fitri, misalnya, dulu konflik bisa terjadi di tingkat bawah. Namun, saat ini perbedaan tak lagi menjadi masalah.

”Kita berharap mulai 2024 tidak ada lagi konflik karena perbedaan pilihan dan (perbedaan pilihan) tidak menjadi sumber konflik,” ucapnya.

Sebelumnya, dalam wawancara khusus dengan harian Kompas, Minggu (14/8/2022), di Istana Merdeka, Jakarta, Presiden Joko Widodo juga meyakini masyarakat akan selalu kembali bersaudara setelah pemilu berakhir. Namun, diakui terkadang fanatisme para simpatisan membuat Presiden geleng-geleng kepala.

Ke depan, kata Presiden Jokowi, semestinya demokrasi gagasan yang diutamakan. Dengan demikian, semua kandidat berlomba dengan menyampaikan ide-idenya dalam memperbaiki kota, kabupaten, provinsi, atau negaranya. Teknologi digital juga bisa dimanfaatkan dalam menyebarkan ide-ide ini. Harapannya, kualitas demokrasi di Indonesia semakin baik.

Harapan supaya politik identitas, politisasi agama, dan polarisasi sosial tidak terulang di Pemilu 2024 juga disampaikan Presiden dalam pidato kenegaraan di hadapan MPR, DPR, dan DPD, Selasa (16/8/2022).

”Demokrasi kita harus semakin dewasa. Konsolidasi nasional harus diperkuat,” kata Presiden Jokowi pada Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD dalam rangka HUT Ke-77 Proklamasi Kemerdekaan RI di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD Senayan, Jakarta.

Pesan tersebut, menurut Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan Juri Ardiantoro, menjadi penting. Juri menilai situasi dan kondisi kontestasi politik belakangan ini, baik pemilu maupun pilkada cenderung memecah belah bangsa, bahkan merusak sendi-sendi kebangsaan. ”Kompetisi politik tidak seharusnya menghalalkan segala cara yang destruktif,” ucap Juri.

Politik identitas yang destruktif dan politisasi agama, menurut Juri, merupakan bahaya laten yang perlu diwaspadai bersama, terutama menjelang momentum politik. Ini bisa menjadi akselerator pada rontoknya konstruksi sosial dan melahirkan konflik horizontal berkepanjangan.

”Politik identitas dan agama yang dipolitisir adalah formula yang sangat mudah untuk melakukan radikalisasi dan penyesatan masyarakat,” katanya.

Politik yang dibungkus agama selalu menjadi komoditas favorit untuk diperdagangkan menjelang pemilu. Agama dijadikan justifikasi untuk meraih tujuan-tujuan politik dengan menjajakan politik identitas dan menggoreng agama sebagai komoditas.

”Keterbelahan politik di masyarakat adalah akibat dari perilaku politik para elite dalam berbagai level yang tidak sadar betapa berbahayanya politisasi agama dan politik identitas,” ucap Juri. (KOM)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.