Realisasi APBN Papua Barat di Tengah Pandemi Covid-19

Oleh: Samsul Hadi

Penulis adalah Kepala Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I D Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua Barat

KINERJA APBN di Provinsi Papua Barat sampai dengan semester I 2020 dilihat dari sisi pendapatan negara tercatat realisasi sebesar Rp996,5 miliar atau sebesar 29,5% dari target pendapatan negara sebesar Rp3,37 triliun. Di sektor penerimaan perpajakan terdapat realisasi penerimaan sebesar Rp838,1 miliar atau 27,42% dari target penerimaan pajak sebesar Rp3,05 triliun dengan  jenis  penyumbang terbesar adalah PPh non migas sebesar 51,68% dari total realisasi pendapatan perpajakan. Penerimaan perpajakan sampai dengan triwulan kedua menunjukkan penurunan apabila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Kontraksi pada penerimaan pajak terutama disebabkan oleh wabah Covid-19 yang menurunkan kinerja korporasi dan juga kegiatan ekspor impor serta penurunan harga minyak global yang menekan penerimaan dari migas.

Selanjutnya realisasi di sektor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tercatat sebesar Rp158,4 miliar sampai dengan akhir Juni 2020 atau sebesar 49,25% dari target PNBP sebesar Rp321,7 miliar. Terdapat tiga sektor penerimaan terbesar PNBP yakni Pendapatan Jasa  Kepelabuhan menyumbang 29% dari total realisasi, selanjutnya Pendapatan Biaya Pendidikan menyumbang 15% dari total realisasi dan Pendapatan Jasa Kebandarudaraan menyumbang 8% dari total realisasi. Hal ini menandakan bahwa sektor perhubungan masih memegang kontribusi paling signifikan atas  keseluruhan penerimaan PNBP di Provinsi Papua Barat. Sebagai catatan penting satuan kerja pemerintah dengan realisasi PNBP terbesar adalah Unit Penyelenggara Pelabuhan Bintuni sebesar Rp43,4 Miliar yang menyumbang 28,13% dari total penerimaan. Arus perpindahan barang dan orang pada kawasan tersebut menunjukkan pusat perputaran kegiatan masyarakat yang menopang berjalannya roda perekonomian di daerah khususnya di Papua Barat.

Penerimaan hibah tercatat sebesar Rp51,7 miliar yang telah didaftarkan melalui sistem pencatatan register hibah pada Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua Barat dan sudah dilakukan revisi anggaran di Tahun 2020 untuk beberapa satuan kerja seperti KPU, Bawaslu, dan Kepolisian RI. Pendapatan tersebut hampir seluruhnya digunakan untuk membiayai belanja dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemilukada yang akan dilaksanakan di 9 kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat secara serentak pada 9 Desember 2020. Penerimaan hibah, selain untuk digunakan dalam kegiatan tahapan pemilu seperti pendaftaran calon kepala daerah, masa kampanye, pemungutan suara, juga rekapitulasinya, alokasi biaya juga digunakan untuk pengamanan setiap tahapan pemilu tersebut.

Pada Tahun Anggaran 2020 ini terjadi pemotongan anggaran pada sebagian besar Kementerian/Lembaga terkait dengan refocussing dan realokasi anggaran dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 yang kemudian disesuaikan kembali dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN TA 2020, untuk di Provinsi Papua Barat tercatat terjadi penurunan sebesar 27,2% pagu anggaran pada Kementerian/Lembaga dari semula Rp8,87 Triliun menjadi Rp6,46 Triliun. Penggunaan alokasi belanja rangka penanganan pandemi Covid-19 tersebut di atas ditujukan untuk menjamin terselenggaranya layanan satuan kerja pemerintah di tengah ancaman coronavirus berupa  pembelian masker, perlengkapan APD, bilik disinfektan, thermogun, penambah daya tahan tubuh dan sebagainya.

Di sisi kinerja realisasi anggaran belanja Kementerian/Lembaga di Provinsi Papua Barat sampai dengan Semester I Tahun 2020 telah mencapai Rp2,16 triliun atau sebesar 33,4% dari alokasi belanja secara keseluruhan. Porsi realisasi belanja paling besar untuk belanja pegawai yakni sebesar Rp882,1 miliar atau 44,57% dari alokasi belanja pegawai sebesar Rp1,97 triliun. Persentase realisasi belanja terkecil terjadi pada belanja modal yang terserap sebesar Rp545,7 miliar atau 26,07% dari total anggaran sebesar Rp2,09 triliun. Pembatasan sosial akibat coronavirus memberikan dampak terhadap menurunnya realisasi belanja modal, sebagian terdapat kontrak pekerjaan yang terpaksa harus dibatalkan atau dimundurkan pelaksanaanya di akhir tahun atau di tahun berikutnya.

Realisasi anggaran belanja Kementerian/Lembaga sebagaimana disebutkan di atas, disalurkan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di bawah Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua Barat yakni masing-masing dengan rincian sebagai berikut: (1) KPPN Manokwari dengan jumlah penyaluran belanja sebesar Rp1,622 triliun, (2) KPPN Sorong dengan jumlah penyaluran belanja sebesar Rp1,14 triliun dan (3) KPPN Manokwari dengan jumlah penyaluran belanja sebesar Rp36,4 miliar. Masing-masing kantor bayar tersebut mengelola alokasi anggaran belanja sebanyak 387 satuan kerja yang tersebar di seluruh Provinsi Papua Barat.

Adapun untuk belanja Transfer Kedaerahan dan Dana Desa (TKDD) tercatat realisasi penyaluran sebesar Rp7,7 triliun atau 44,04% dari  pagu belanja sebesar Rp17,48 triliun. Realisasi TKDD semester I Tahun 2020 meningkat 7% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, hal ini dikarenakan kebijakan pemerintah untuk mendorong percepatan realisasi TKDD dalam rangka pemulihan ekonomi nasional seiring dengan mulai diterapkannya kebijakan “new normal’’ pasca wabah pandemi Covid-19. Porsi realisasi belanja terbesar pertama yakni Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp4,33 triliun atau sebesar 57,2% dari pagu belanja Rp7,57 triliun. Penyumbang realisasi terbesar kedua adalah Dana Otonomi Khusus (Otsus) dengan realisasi belanja sebesar Rp1,2 triliun atau 30% dari pagu anggaran Rp4 triliun. Untuk anggaran Dana Desa tercatat realisasi sebesar Rp750,7 miliar atau 48,7% dari alokasi anggaran sebesar Rp1,54 triliun. Untuk tematik pemulihan ekonomi terdapat perubahan prioritas penggunaan anggaran Dana Desa yakni sebagian dialihkan untuk pembayaran Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat kurang mampu di pedesaan.

Pada Tahun 2020 ini pemerintah telah mengambil sejumlah kebijakan untuk menanggulangi dampak sosial dan ekonomi dari wabah pandemi Covid-19 sebagaimana telah tertuang dalam Perpu No.1/2020 yang telah disahkan menjadi UU No. 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Coronavirus Desease 2019 (Covid-19) dan atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan atau Stabilitas Sistem Keuangan. Selain refocussing dan realokasi anggaran untuk mempertahankan kinerja layanan internal pemerintah, sejumlah kebijakan terkait jaring pengaman sosial juga telah dilaksanakan.

Terdapat 3 kebijakan pemerintah pusat terkait pelaksanaan jaring pengaman sosial di antaranya yang pertama adalah Program Bantuan Sembako tercatat sampai dengan semester I 2020 jumlah penyalurannya sebesar Rp63,8 miliar dengan jumlah 347.117 keluarga penerima manfaat. Selanjutnya realisasi Program Keluarga Harapan (PKH) tercatat jumlah penyalurannya sebesar Rp84,5 miliar dengan jumlah 145.676 keluarga penerima manfaat. Berikutnya realisasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang merupakan konversi dari alokasi dana desa tercatat jumlah penyalurannya sebesar Rp117,3 miliar dengan jumlah 89.504 keluarga penerima manfaat yang tersebar di 1.518 desa/kampung.

Raport kinerja anggaran di semester I 2020 dapat dilihat bahwa kondisi ini masih dipengaruhi oleh penyebaran pandemi Covid-19. Dalam kondisi ini pemerintah berusaha meminimalkan dampak kepada masyarakat, tujuannya harus lebih dari sekedar menangani pandemi tetapi bagaimana membuat hidup lebih baik dengan efisiensi anggaran yang kurang prioritas selain itu tujuan lainnya adalah menciptakan hidup masyarakat menjadi lebih baik, tentunya dengan terus menerus melakukan perbaikan sebagai contohnya dari anggaran perjalanan dinas pemerintahan yang turun signifikan. Efisiensi bukan bukan hanya terjadi di pos anggaran perjalanan dinas, tetapi juga konsumsi rapat, dan anggaran transportasi. Kita berharap, saat wabah berakhir, dengan efisiensi tersebut, lebih banyak kegiatan ekonomi yang bisa ditambah sehingga bisa menjadi sebuah reformasi.

Sebuah reformasi menuju “new normal” atau kenormalan yang baru di masa pandemi Covid-19, di mana keberhasilan normal baru akan menjadi kelegaan (pain relief) bagi Indonesia. Namun, diperlukan partisipasi masyarakat dalam mendukung keberhasilan ini, misalnya menghindari penyebaran risiko penularan dengan mematuhi protokol kesehatan meski PSBB dilonggarkan untuk kegiatan ekonomi. Momentum Covid-19 membuka kesempatan pemerintah untuk mencapai kebijakan jangka panjang dalam reformasi struktural antara lain cita-cita menjadi negara maju pada 2045.***

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: