Abdullah Gazam Sesalkan Pernyataan Jimmy Ijie

MANOKWARI, papuabaratnews.co –  Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat (DPR PB) Abdullah Gazam menilai pernyataan yang dilontarkan oleh anggota DPR RI Jimmy Ijie terkesan melemahkan tenaga Pendamping Lokal Desa (PLD). Jimmy menyebut para pendamping desa di Papua Barat adalah kelompok yang paling makmur, karena bekerjasama dengan aparat kampung untuk mengatur pelaporan pertanggungjawaban dana kampung. Pernyataan tersebut disampaikan dalam rapat kerja komisi V DPR RI dengan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) RI beberapa hari lalu.

“Kalau boleh jujur saya sebelum menjadi anggota DPR Papua Barat juga pernah menjadi tenaga pendamping di program Kementerian PDTT beberapa tahun lalu. Oleh karena saya merasakan betul betapa menderitanya sebagai pendamping terutama mereka yang berada di kampung-kampung,” ujarnya kepada Papua Barat News melalui sambungan telepon, Selasa (16/3/2021).

Menurut dia, Jimmy Ijie sebagai anggota DPR RI dari Dapil Papua Barat, seharusnya sudah paham betul tentang kondisi Papua dan Papua Barat. Semestinya, Jimmy turut serta memperjuangkan penambahan alokasi anggaran kepada para tenaga pendamping desa lantaran kondisi geografis Papua Barat yang begitu luas dan berat.

“Itu tidak sebanding dengan tugas dan tanggung jawab yang di bebankan negara kepada para pendamping,” kata dia.

Gazam menjelaskan, besaran insentif dan operasional serta asuransi yang didapatkan PLD hanya berkisar Rp2.675.000. Hal itu sesuai acuan regulasi yang diatur dalam SK Menteri Desa, PDTT RI Nomor 29 Tahun 2020 tentang Tata Cara Mempekerjakan Pegawai Pemerintah Nonpegawai Negeri di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

“Untuk Kabupaten Wondama misalnya. Saya mau ajak kalian pakai akal sehat saja apa uang segitu cukup kah,” tanya Gazam dengan nada kesal.

“Pakai logika saja, uang segitu hanya untuk operasional dan transportasi saja sudah habis di jalan, belum lagi komunikasi koordinasi dan pelaporan per bulan,” lanjut Ketua DPW PKB Papua Barat tersebut.

Dia menyampaikan, apabila ada oknum PLD yang melakukan praktek sebagaimana yang disampaikan oleh Jimmy Ijie itu, mestinya harus dibuktikan dengan fakta dan data yang akurat. Hal itu dilakukan agar tidak terkesan menjustis semua pendamping di Papua Barat melakukan praktek demikian. Kalau pun ternyata setelah dicek kebenarannya, ada oknum yang demikian maka dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi bersama oleh pemerintah pusat mengapa itu bisa terjadi.

“Apakah karena honor mereka yang kurang atau operasional mereka tidak mencukupi. Karena yang pasti ada hukum sebab akibat di sana. Olehnya itu harapan saya mesti disikapi secara bijak oleh semua stakeholder yang ada, sehingga tidak bisa menyalahkan pendamping secara sepihak begitu saja,” tuturnya.

Gazam berujar, dirinya merasa sangat kecewa karena dalam kapasitas sebagai ketua DPW PKB Papua Barat dirinya juga sedang intens memperjuangkan bagaimana Pemerintah Pusat melalui Kementerian PDTT bisa mengalokasikan anggaran lebih kepada para PLD. Upaya perjuangan itu dilakukan agar kerja-kerja para PLD lebih maksimal di lapangan.

“Kebetulan Menterinya adalah kader PKB, sehingga lewat akses politik itu kita sedang intens dan konsent memperjuangkan kepentingan para PLD. Tetapi justru dilemahkan oleh perwakilan kita sendiri dari Papua Barat di Senayan,” ungkapnya.

Dia menambahkan, pihaknya membenarkan pernyataan lain dari Jimmy Ijie bahwa PKB tidak memiliki hubungan politis dengan pendamping desa. Karena menurutnya, jika PKB memanfaatkan kepentingan politik dengan para pendamping desa, maka sangat diyakini PKB mendapatkan perolehan suara yang cukup signifikan dalam Pemilu sebelumnya karena pengaruh para pendamping terhadap konstituen di desa. Akan tetapi yang diperjuangkannya saat ini adalah soal kesejahteraan para pendamping dengan tugas dan tanggung jawab besar yang mereka pikul.

“Intinya kalau bagian ini saya sependapat dan berterima kasih kepada Pak Jimmy. Tapi saya tidak sepakat soal kesejahteraan pendamping desa yang disampaikan dalam Raker tersebut,” tutup Ketua Komisi 1 DPR Papua Barat tersebut. (PB25)

**Berita ini Telah Terbit di harian Papua Barat News Edisi Kamis 18 Maret 2021

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: