Anggaran Penanganan Covid-19 Harus Diawasi

MANOKWARI, papuabaratnews.co – Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan telah merilis anggaran penanganan virus korona (Covid-19) sebesar Rp197,8 miliar yang bersumber dari APBD 2020. Keputusan Gubenur tersebut mendapat perhatian serius dari DPR Papua Barat.

Kemarin, tujuh fraksi partai politik di DPR Papua Barat dengan suara bulat bersepakat membentuk panitia khusus (pansus) pengawasan anggaran penanganan Covid-19 di daerah tersebut.

Ketua DPR Provinsi Papua Barat, Orgenes Wonggor menuturkan berdasarkan rapat anggota yang dilaksanakan selama dua hari, akhirnya seluruh fraksi di DPR Papua Barat sepakat membentuk pansus untuk mengawal penggunaan anggaran penanganan Covid-19.

Orgenes menegaskan anggaran tersebut perlu diawasi agar bisa bermanfaat sebaik-baiknya dan tidak ada pihak menyalahgunakan. Sehingga, dapat mempercepat penanganan wabah virus korona di Papua Barat.

“Menurut saya, anggaran tersebut bersumber dari APBD dan nilainya juga sangat besar. Sehingga, perlu dilakukan pengawasan, baik dari BPK, BPKP, dan Inspektorat melakukan pendampingan. Termasuk, dari DPR Papua Barat juga melakukan pengawasan. Salah satu fungsinya DPR yaitu di bidang pengawasan anggaran,” ujar Wonggor dalam press conference di salah satu hotel di Manokwari, Selasa (23/6/2020).

Lebih lanjut, politisi Partai Golkar itu menyebutkan Otis Sagrim telah ditunjuk untuk memimpin pansus. Dia dibantu unsur panitia pansus yang melibatkan anggota DPR lintas fraksi dan komisi. Mengingat, sambung Wonggor, anggaran tersebut  bersumber dari pemotongan dana sejumlah OPD dan DPR Papua Barat.

“Pansus sudah bisa bekerja dua hari ke depan. Mereka tinggal menunggu Surat Keputusan yang dibuat Sekretariat DPR Papua Barat,” tukasnya.

Dia mengungkapkan hal yang mendasari lahirnya pansus pengawasan penggunaan anggaran Covid-19 Papua Barat adalah besarnya pemangkasan anggaran di OPD dan DPR Papua Barat.

“Anggaran di DPR Papua Barat yang dipangkas mencapai Rp60 miliar, ini jumlah yang sangat besar, karena itu harus dikawal agar tepat sasaran,” terangnya.

Adapun mengenai mekanisme pengawasannya, lanjut Orgenes, nantinya tim pengawas yang dibentuk dan ditugaskan Pimpinan DPR yang mendiskusikannya.

“Yang jelas, dana tersebut harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan penanganan dan pengendalian wabah virus korona. Dengan pengawasan yang ketat melibatkan sejumlah lembaga terkait termasuk legislatif, diharapkan tidak ada pihak yang menyalahgunakan dana tersebut,” tegas legislator asal Dapil I Papua Barat itu.

Dikonfirmasi terkait pemangkasan anggaran Rp60 miliar dari DPR Papua Barat mengakibatkan kinerja para wakil rakyat jadi tidak efektif. Kata Orgenes, pemangkasan anggaran itu berdampak secara langsung pada kinerja DPR Papua Barat.

“Dari Mei-Desember hanya ada dua kegiatan yang bisa berjalan, yakni reses dan general check-up,” ungkapnya.

Orgenes juga mengeluhkan tidak adanya laporan tertulis kepada DPR Papua Barat terkait besaran anggaran penanganan Covid-19 Papua Barat.

Dia lalu berharap Pemprov Papua Barat melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 bekerja transparan dalam melaporkan setiap program dan penggunaan anggarannya kepada masyarakat.

“Pelaporan yang transparan sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada publik dan menjaga kepercayaan publik kepada pemerintah,” ujarnya.

“Kalau ada pihak yang menyalahgunakan atau korupsi dana kemanusiaan tersebut, mesti ditindak tegas sesuai ketentuan hukum berlaku. Bahkan, bisa diperberat hukumnya,” tandas Wonggor.

Pengawasan Kejaksaan

Sebelumnya, Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat Yusuf mengingatkan pihak-pihak terkait agar tidak memanfaatkan momen ini sebagai langkah politis yang mewarnai tahun politik menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020.

“Menghindari, supaya momen ini tidak dipergunakan sebagai dana politik. Diawasi, jangan terkonsentrasi seakan-akan bantuan merupakan pemberian pribadi. Ini kan tahun politik, dikhawatirkan subsidi hanya diberikan kepada daerah konstituennya saja,” kata Yusuf.

Menurutnya, tak menutup kemungkinan penyalahgunaan itu terjadi di saat seperti sekarang ini, terutama daerah yang tak terjangkau oleh jajaran Kejaksaan. Namun, indikasi tersebut tergantung dari pandangan politis pihak tertentu, politis jika bantuan memang hanya diberikan kepada konstituen.

Oleh sebab itu, refocusing kegiatan, realokasi anggaran serta pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari APBN, APBD dan Dana Desa untuk penanganan dampak ekonomi masyarakat akibat pandemi Covid-19, akan terus diawasi oleh Gugus Tugas Kejaksaan Tinggi Papua Barat yang telah dibentuk sejak akhir Mei lalu.

“Refocusing anggaran Covid-19 dan realokasi itu, maksudnya tepat sasaran, tepat manfaat dan tepat waktu, apalagi ini anggaran Rp197,8 Miliar. Gugus tugas akan mengawasi pendistribusiannya,” ujar Yusuf.

“Jangan sampai ada permintaan fiktif, misalnya. Permohonan subsidi seribu orang tetapi faktanya yang ada cuma tiga ratusan,” katanya lagi.

Selain mengawasi pendistribusian barang, gugus tugas juga melakukan pendampingan dan bahkan penyidikan, jika berbagai pelanggaran yang ditemukan tak juga turut diperbaiki setelah mendapat teguran selama jangka waktu yang ditentukan. Sebab, Kejaksaan lebih mengedepankan langkah preventif daripada represif.

“Jika ditemukan, akan kita serahkan dulu kepada Inspektorat sebagai pengawas internal. Diberikan waktu buat memperbaiki yang salah-salah, tetapi jika dalam waktu 60 hari tidak merespon, maka akan kita lakukan penyidikan,” kata Yusuf. (PB22/RED)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: