Banyak Ormas di Bapua Barat belum Berbadan Hukum

MANOKWARI, papuabaratnews.co – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Papua Barat mencatat hingga saat ini sedikitnya 144 Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang sudah terdaftar dan berbadan hukum. Namun disinyalir masih banyak lagi Ormas, termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Organisasi Kepemudaan (OKP) yang belum berbadan hukum, karena itu perlu mendapat pengawasan.

Kepala Subbidang Ormas Kesbangpol Papua Barat Margaretha R. Da Lopez mengatakan, 144 organisasi tersebut terdiri dari 108 Ormas dan 36 berbentuk yayasan. Tiap-tiap organinsasi sipil itu tersebar di seluruh Papua Barat dan terdaftar di administrasi pemerintahan.

“Jumlah itu yang tercatat hingga akhir 2020. 144 Organisasi itu berbadan hukum berdasarkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) maupun dari Kementerian Hak Asasi Manusia (Kemenkumham),” kata Margaretha Da Lopez di Manokwari, Selasa (9/3/2021).

Dijelaskan, ratusan organisasi itu kebanyakan bergerak dalam bidang pendidikan, pemberdayaan perempuan, penanggulangan bencana dan demokrasi. Meski berbadan hukum, namun eksistensinya tetap perlu untuk diawasi, agar tidak melenceng dari nilai-nilai Pancasila atau bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945.

Untuk itu, Margaretha mendorong berbagai Ormas yang belum berbadan hukum, agar segera mendaftarkan lembaganya masing-masing pada Kesbangpol, baik ditingkat provinsi maupun kabupaten. Sebab, hasil monitoring di lapangan, masih terdapat puluhan Ormas lagi yang belum mengantongi SKT.

“Setiap warga negara diberi kekebasan untuk berkumpul dan membentuk Ormas. Sepanjang tidak bertentangan dengan nilai Pancasila dan UUD 1945, tentu kami terima sesuai tahapan verifikasi berkas, tempat sekretariat hingga tujuan pendirian Ormas,” ujarnya.

Margaretha menuturkan, bahwa bukan persoalan sulit untuk sebuah Ormas dapat berbadan hukum. Hal yang perlu dilakukan hanyalah memenuhi 24 persyaratan yang diisyaratkan dalam  Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Masyarakat.

Selain itu, tidak ada syarat atau ketentuan khusus diluar 24 syarat tersebut. Menurut Margaretha, hanya persyaratan itu yang wajib dipenuhi dalam pembentukan sebuah Ormas dan mendaftarkannya untuk mendapatkan SKT sebagai legalitas. SKT yang diterbitkan, harus diperbaharui setiap lima tahun sekali.

Margaretha berharap, setiap Ormas yang sudah, belum ataupun sedang mengurus SKT dapat terus meningkatkan eksistensi, kualitas  dan kesadaran kolektif. Sebab, keberadaan Ormas seyogianya bisa memberikan manfaat baik kepada masyarakat maupun pemerintah.

“Setiap Ormas yang belum memiliki SKT, segeralah melapor kepada Kesbangpol. Ini demi eksistensi organisasi, Ormas yang berbadah hukum saja perlu diawasi, apalagi yang tidak memiliki,” ujarnya. (PB13)

**Berita ini Telah Terbit di Harian Papua Barat News Edisi Rabu 10 Maret 2021

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: